Sidang Korupsi Perjadin Kementan: Kuasa Hukum Indah Megahwati Sebut Semua Perintah dari Terdakwa Deny
Kuasa hukum Indah Megahwati menegaskan seluruh perintah terkait perjalanan dinas fiktif di Ditjen PSP Kementan RI datang dari terdakwa Deny Suryawan Kussadono, bukan dari kliennya. Pernyataan itu disampaikan usai sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Perkara ini menyeret nama mantan Direktur Pembiayaan Pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian RI, Indah Megahwati, bersama mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Deny Suryawan Kussadono. Keduanya didakwa merekayasa dan memanipulasi surat perjalanan dinas (perjadin) fiktif yang merugikan negara hingga Rp5 miliar.
Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Kunjungi Kejati Kaltara, Tekankan Penegakan Hukum Humanis
Sidang berlangsung di ruang Wirjono Projodikoro 1, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran. Agenda kali ini mendengarkan keterangan sepuluh saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dakwaan JPU: Kerugian Negara Rp5 Miliar dan Dua Pihak yang Diuntungkan
Dalam surat dakwaan yang dibacakan sebelumnya, JPU menyebut perbuatan itu dilakukan Indah bersama Deny. Jaksa merinci perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini.
“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa Dr. Ir. Indah Megahwati sebesar Rp 4.125.766.693 atau memperkaya orang lain, yaitu Deni Suryawan Kussadono, S.E., M.M, sebesar Rp 968.268.086 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni sebesar Rp 5.094.034.779,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa (15/09/2026).
Menurut jaksa, Indah meminta Deny mengambil uang yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas pada 2020 hingga 2024. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) perjalanan dinas itu dibuat fiktif, seolah-olah kegiatan benar-benar dilaksanakan.
Baca juga: Kejati Jatim Kenalkan Adhyaksa Chambers sebagai Jalur ADR di FGD Pelindo
“Dengan mengambil uang yang bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas, dan atas permintaan terdakwa Dr. Ir. Indah Megahwati tersebut, Deny Suryawan Kussadono menindaklanjutinya dengan memanipulasi, merekayasa dokumen serta bukti pendukung pertanggungjawaban perjalanan dinas,” ujar jaksa.
Modusnya, kata jaksa, dilakukan dengan menambahkan nama pegawai yang seolah mengikuti perjalanan dinas ke dalam dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD). Jika pegawai yang berangkat tiga orang, dalam pertanggungjawaban keuangan ditambahkan dua nama lain sehingga tercatat lima orang.
Deny disebut aktif mengumpulkan nama pegawai tetap maupun tidak tetap di lingkungan Kementan RI untuk dipinjam namanya. Para pegawai itu dijanjikan kompensasi Rp100 ribu per hari atau per perjalanan dinas.
Alur Pencairan Anggaran Perjalanan Dinas yang Dipersoalkan
Jaksa membeberkan bagaimana dokumen perjalanan dinas itu diproses hingga dana cair. Deny disebut mengajukan kelengkapan administrasi pencairan bahkan saat Indah berada di luar kota atau tidak berada di kantor.
Indah, menurut jaksa, mengotorisasi surat permintaan pembayaran yang bersumber dari dokumen perjalanan dinas yang diduga tidak sesuai pelaksanaan sebenarnya. Deny kemudian melampirkan surat permintaan pembayaran pada dokumen yang telah ditandatangani Indah.
Dokumen itu diajukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), lalu diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“Yang berdasarkan dokumen SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D, sehingga berdasarkan SP2D tersebut dana pencairan anggaran perjalanan dinas ditransfer oleh bank ke rekening Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk selanjutnya dana perjalanan dinas tersebut dicairkan oleh Deni selaku BPP,” ujar jaksa.
Atas perbuatan itu, Indah dan Deny didakwa melanggar Pasal 603 Juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 jo Pasal 3 ayat 1 KUHP Nasional, atau Pasal 3 atau Pasal 8 atau Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor.
Keterangan Sepuluh Saksi dan Perbedaan Versi Soal Audit
Dalam sidang lanjutan, JPU menghadirkan sepuluh saksi. Mereka antara lain Puguh selaku Bendahara Pengeluaran Ditjen PSP Kementan RI, Bagus Putra selaku Sekretaris Pribadi (Sespri) Indah, Ahmad Kurniawan selaku Satuan Petugas Keamanan (Satpam) Kementan RI, serta saksi bernama Rocky dan Nanda.
Kuasa hukum Indah, Muhammad Nurul Fataa, S.H., dari Kantor Hukum Fataa N Co, menilai keterangan saksi hari itu masih bersambung dengan keterangan saksi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan RI pada pekan sebelumnya. Ia menyoroti satu hal yang menurutnya penting.
“Pada intinya, saksi dari JPU, kita juga nanti akan menghadirkan saksi yang meringankan. Namun, dalam rangka pemeriksaan saksi tadi ini kan saksi yang kalau dari keterangannya, semua perintah dari terdakwa Deny, terkait perjalanan dinas, tidak langsung dari terdakwa Indah,” ujar Nurul Fataa didampingi anggota timnya, Ario Putra Mahal, S.H.
Ia menambahkan, hal itu sudah diklarifikasi di persidangan. Menurutnya, pihak yang berkomunikasi dengan orang-orang yang melakukan perjalanan dinas adalah Deny, tanpa perintah langsung dari Indah.
Nurul Fataa juga menyoroti perbedaan keterangan soal audit. Saksi dari Itjen Kementan RI sebelumnya menyatakan tidak melakukan audit. Namun saksi Puguh, Bendahara Sekretariat, menyampaikan hal berbeda.
“Tapi keterangan saksi Puguh tadi dari Bendahara Sekretariat menyatakan, bahwa ternyata di dalam 1 (satu) tahun itu dilakukan audit 2 (dua) kali. Per semester, jadi 6 (enam) bulan sekali dilakukan audit. Baik itu dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maupun dari Itjen Kementan RI,” paparnya.
Puguh juga disebut menyampaikan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI belum pernah meminta klarifikasi kepadanya. Audit yang rutin, kata Nurul Fataa, dilakukan Itjen Kementan RI dan BPK RI dengan laporan bulanan dan tahunan.
Aplikasi Sakti dan Pagu Anggaran 2020-2024
Nurul Fataa menyinggung soal sistem aplikasi Sakti yang muncul dalam keterangan saksi. Menurutnya, tahapan aplikasi Sakti sebenarnya sama dengan proses manual yang berlaku sebelumnya.
“Aplikasi Sakti berlaku sejak tahun 2023 ternyata. Sementara, pagu anggaran yang dipersoalkan tahun 2020 hingga 2024,” katanya.
Artinya, dalam konteks terdakwa Indah, hanya sekitar satu tahun penggunaan aplikasi Sakti. Sebelumnya proses pendanaan masih dilakukan manual dan berjenjang melalui tahapan penganggaran.
Ia memastikan agenda sidang berikutnya akan menghadirkan 15 saksi. Nurul Fataa menegaskan kliennya kooperatif selama persidangan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan.
“Semua saksi harus menceritakan fakta yang sebenarnya. Klien kita (terdakwa Indah) juga harus kooperatif dalam persidangan juga. Klien kita (terdakwa Indah) juga selama ini kooperatif di dalam persidangan. Tidak ada juga untuk mempersulit jalannya persidangan. Kooperatif lah,” ungkapnya.
Dana Talangan Rp5 Miliar dan Keterangan yang Meringankan
Dalam persidangan, Indah mengungkapkan adanya dana terpisah senilai Rp1 miliar hingga Rp5 miliar. Menurut Nurul Fataa, keterangan itu disampaikan langsung oleh kliennya di depan majelis hakim.
“Menurut keterangan terdakwa Indah, uang Rp5 miliar itu dana terpisah. Dana yang diluar anggaran. Dana-dana itu menurut terdakwa Indah di muka persidangan, dana pinjam dari seseorang lah senilai Rp5 miliar. Tujuan dana itu untuk menutupi kekurangan keuangan dari terdakwa Bendahara, Deny. Jadi dana Rp5 miliar itu untuk menalangi semua kekurangan anggaran termasuk uang persekot,” urainya.
Ia menegaskan bahwa keterangan tersebut berasal dari Indah di muka persidangan, bukan dari pernyataan kuasa hukum. Dana talangan itu disebut dipakai menutup kekurangan anggaran perjalanan dinas yang belum cair.
Sementara Ario Putra Mahal menambahkan, keterangan saksi Puguh justru mengarahkan dana yang diduga difiktifkan bukan ke Indah. Ia mencontohkan keterangan bahwa dana tersebut digunakan untuk lembur.
“Jadi dana untuk perjalanan dinas diduga fiktif itu salah satunya untuk terdakwa Deny juga bukan ke terdakwa Indahnya. Itu saja keterangan saksi yang bisa meringankan terdakwa Indah,” ujar Ario.
Ia menilai keterangan itu menunjukkan adanya kebiasaan di lingkungan kerja yang membuat dugaan penyimpangan perjalanan dinas menjadi hal lumrah. Namun ia menegaskan belum tentu Indah mengetahui praktik tersebut.
Analisis Redaksi
Perkara perjadin fiktif Kementan ini menarik bukan karena angka kerugiannya semata, tetapi karena pola pertanggungjawaban yang dibangun berlapis. Dakwaan JPU menyebut adanya permintaan langsung dari pejabat kepada bendahara, lalu dokumen direkayasa dengan meminjam nama pegawai. Jika benar, praktik itu tidak mungkin berjalan tanpa celah dalam sistem pengawasan internal.
Keterangan saksi Puguh soal audit dua kali setahun oleh Itjen dan BPK RI justru membuka pertanyaan baru. Bila audit rutin berjalan, mengapa manipulasi dokumen perjalanan dinas disebut berlangsung sejak 2020 hingga 2024? Perbedaan keterangan antara saksi Itjen dan saksi bendahara perlu diuji majelis hakim, bukan sekadar dikutip sebagai bahan pembelaan.
Di sisi lain, strategi kuasa hukum Indah jelas: mengalihkan fokus ke peran Deny sebagai pelaksana teknis dan menempatkan kliennya sebagai pihak yang hanya menandatangani dokumen. Argumen soal aplikasi Sakti yang baru berlaku 2023 juga dipakai untuk menunjukkan periode manual yang lebih panjang. Namun otorisasi pembayaran tetap melekat pada jabatan direktur. Persidangan dengan 15 saksi berikutnya akan menjadi ujian apakah pembelaan itu berdiri di atas fakta atau hanya narasi.
Sumber: kejaksaan.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0