Kejati Jatim Kenalkan Adhyaksa Chambers sebagai Jalur ADR di FGD Pelindo

Nov 17, 2026 - 20:30
 0  1
Kejati Jatim Kenalkan Adhyaksa Chambers sebagai Jalur ADR di FGD Pelindo

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menggelar Focus Group Discussion bertema "Mengenal Adhyaksa Chambers Sebagai Alternative Dispute Resolution" di Surabaya. Forum ini memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikelola kejaksaan.

Ad
Ad

Adhyaksa Chambers dan Peran Kejaksaan dalam ADR

Adhyaksa Chambers merupakan wadah yang dibentuk Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyediakan layanan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Inisiatif ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengakui mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase sebagai cara sah menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan.

Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Kunjungi Kejati Kaltara, Tekankan Penegakan Hukum Humanis

Kejaksaan memiliki kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN). JPN dapat mewakili negara atau badan usaha milik negara dalam perkara perdata, termasuk menempuh upaya damai sebelum perkara dibawa ke meja hijau. Adhyaksa Chambers memperluas fungsi itu dengan menyediakan forum netral bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara efisien.

Dalam konteks BUMN, penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mediasi sering menjadi pilihan karena prosesnya lebih cepat dan biayanya relatif lebih rendah dibanding litigasi. Hasil kesepakatan juga bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian bagi para pihak.

Mengapa Pelindo Dilbatkan dalam FGD Ini

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah BUMN yang mengelola pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Sebagai entitas usaha besar, Pelindo menghadapi beragam transaksi dan kontrak dengan mitra bisnis, mulai dari penyedia jasa, pengguna jasa kepelabuhanan, hingga kontraktor proyek infrastruktur. Potensi sengketa kontraktual menjadi risiko yang perlu dikelola dengan baik.

FGD ini menjadi forum bagi Pelindo untuk memahami mekanisme ADR yang ditawarkan Adhyaksa Chambers. Dengan pemahaman tersebut, perusahaan dapat mempertimbangkan jalur non-litigasi ketika menghadapi perselisihan, tanpa harus langsung menempuh proses pengadilan yang memakan waktu.

Baca juga: SAFEnet Gugat Komdigi ke PTUN soal Dugaan Pembungkaman Ruang Digital

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berperan sebagai fasilitator dalam diskusi ini. Melalui JPN, kejaksaan dapat memberikan pendapat hukum, mendampingi proses mediasi, hingga membantu merumuskan kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Mekanisme ADR yang Ditawarkan

Alternative Dispute Resolution (ADR) mencakup beberapa metode yang dapat dipilih sesuai kebutuhan para pihak. Berikut bentuk-bentuk yang umum dikenal:

  • Negosiasi: para pihak berunding langsung tanpa melibatkan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan.
  • Mediasi: pihak ketiga netral membantu memfasilitasi komunikasi dan merumuskan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.
  • Konsiliasi: mirip mediasi, tetapi konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian secara lebih aktif.
  • Arbitrase: sengketa diselesaikan oleh arbiter yang ditunjuk para pihak, dan putusannya bersifat final serta mengikat.

Adhyaksa Chambers memposisikan diri sebagai penyedia layanan yang menggabungkan keahlian hukum kejaksaan dengan prinsip-prinsip ADR. Layanan ini diharapkan menjadi alternatif yang kredibel bagi korporasi maupun instansi pemerintah yang membutuhkan penyelesaian sengketa cepat dan berintegritas.

Manfaat ADR bagi BUMN dan Dunia Usaha

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Biaya pengacara, biaya perkara, dan ketidakpastian putusan menjadi pertimbangan utama bagi pelaku usaha. ADR menawarkan proses yang lebih singkat, terjadwal, dan rahasia, sehingga reputasi para pihak tetap terjaga.

Bagi BUMN seperti Pelindo, efisiensi penyelesaian sengketa berdampak langsung pada kinerja keuangan dan kelangsungan operasional. Sengketa yang berlarut-larut dapat mengganggu arus kas dan menghambat proyek strategis. Karena itu, pemahaman tentang mekanisme ADR menjadi bekal penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan bisnis.

Kejaksaan juga memperoleh manfaat dari penguatan peran JPN sebagai penjaga kepentingan negara di bidang perdata. Kolaborasi dengan dunia usaha memperluas jangkauan layanan hukum kejaksaan, sekaligus memperkuat budaya penyelesaian sengketa yang beradab.

Langkah Lanjutan dan Harapan

FGD ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi Adhyaksa Chambers kepada pemangku kepentingan di Jawa Timur. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berharap forum serupa dapat digelar dengan instansi dan perusahaan lain, sehingga semakin banyak pihak yang mengenal dan memanfaatkan layanan ini.

Bagi Pelindo, diskusi ini dapat menjadi landasan untuk meninjau klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Perusahaan dapat mempertimbangkan pencantuman mekanisme ADR sebagai langkah pertama sebelum menempuh litigasi.

Ke depan, efektivitas Adhyaksa Chambers akan bergantung pada kualitas fasilitator, kepastian prosedur, dan kepercayaan para pihak. Tanpa dukungan regulasi yang jelas dan sumber daya yang memadai, inisiatif ini berisiko berhenti sebagai wacana. Karena itu, evaluasi berkala dan transparansi proses menjadi kunci keberhasilan.

Analisis Redaksi

Langkah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkenalkan Adhyaksa Chambers lewat FGD bersama Pelindo patut diapresiasi. Kejaksaan tidak lagi hanya tampil sebagai penuntut di ranah pidana, tetapi juga sebagai penyedia layanan penyelesaian sengketa perdata yang modern. Ini adalah pergeseran peran yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

Namun, ada sejumlah catatan kritis. Pertama, Adhyaksa Chambers harus memiliki prosedur yang transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kesan tumpang tindih dengan lembaga arbitrase yang sudah ada, seperti BANI atau lembaga mediasi lainnya. Kedua, netralitas fasilitator perlu dijaga, terutama ketika salah satu pihak adalah BUMN yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia di kejaksaan perlu ditingkatkan agar mampu menangani sengketa bisnis yang kompleks.

FGD bersama Pelindo adalah awal yang baik. Tetapi sosialisasi saja tidak cukup. Diperlukan uji coba nyata, evaluasi independen, dan kerangka regulasi yang jelas. Jika dikelola dengan baik, Adhyaksa Chambers dapat menjadi alternatif yang efisien bagi dunia usaha. Jika tidak, ia hanya akan menjadi nama baru dalam daftar layanan hukum yang tidak banyak digunakan.

Sumber: kejati-jatim.go.id, peraturan.bpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad