Yusril: Calon Wapres Pengganti Prabowo-Gibran Bisa dari Luar Partai Koalisi

Nov 17, 2026 - 21:10
 0  1
Yusril: Calon Wapres Pengganti Prabowo-Gibran Bisa dari Luar Partai Koalisi

Menteri Yusril Ihza Mahendra membuka peluang calon wakil presiden pendamping Prabowo-Gibran berasal dari luar partai koalisi. Syaratnya, figur itu dinilai pantas dan namanya diusulkan oleh partai pengusung.

Ad
Ad

Pernyataan itu merespons pertanyaan soal siapa yang bisa mengisi posisi wapres jika skenario pencalonan berubah. Yusril tidak menyebut nama. Ia hanya menegaskan bahwa mekanisme pencalonan tetap berada di tangan partai politik.

Baca juga: Upacara Penghargaan Can Tho: 3 Kompetisi, 2 Juta Entri, dan Sorotan Palu Sabit Emas

"Bisa dari luar partai koalisi, asalkan dinilai pantas dan diusulkan oleh partai pengusung," kata Yusril, seperti dikutip dari Kabar24/Bisnis.com.

Pernyataan ini penting karena menyentuh langsung aturan main pencalonan presiden dan wakil presiden. Selama ini, kursi wapres hampir selalu diisi kader partai yang ikut mengusung pasangan. Yusril memberi ruang bagi figur nonpartai, dengan catatan partai tetap menjadi pintu masuk resmi.

Kronologi Pernyataan Yusril soal Calon Wapres Pengganti

Pernyataan Yusril muncul di tengah perbincangan publik soal komposisi pasangan capres-cawapres ke depan. Sejak Prabowo-Gibran menang pada Pilpres 2024, diskusi soal siapa yang akan mendampingi mereka pada kontestasi berikutnya tidak pernah benar-benar surut.

Dalam kesempatan itu, Yusril ditanya apakah posisi wapres harus selalu diisi kader partai koalisi. Jawabannya membuka kemungkinan lain. Figur dari luar koalisi bisa masuk, asalkan memenuhi dua syarat yang ia sebut: dinilai pantas dan diusulkan partai pengusung.

Baca juga: Partai Aceh Ingatkan Kader DPRK Nagan Raya Tegakkan Syariat Islam Tanpa Pandang Jabatan

Ia tidak merinci kriteria "pantas" yang dimaksud. Tidak ada pula nama yang disebut, baik dari kalangan partai maupun dari luar. Pernyataan itu murni soal prinsip dan mekanisme, bukan soal sosok.

Yang jelas, Yusril menempatkan partai politik sebagai penentu akhir. Sekalipun calon berasal dari luar koalisi, rekomendasi tetap harus datang dari partai yang mengusung pasangan. Tanpa usulan itu, pintu pencalonan tidak terbuka.

Siapa yang Berwenang Mengusulkan Pasangan Calon

Dalam sistem pemilu Indonesia, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ambang pencalonan juga diatur. Partai atau gabungan partai harus memenuhi syarat perolehan kursi DPR atau suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Karena itu, koalisi menjadi keniscayaan bagi hampir semua pasangan yang ingin maju.

Posisi wapres dalam praktik politik Indonesia sering menjadi bagian dari kesepakatan koalisi. Kursi itu dipakai untuk menjaga keseimbangan antarpartai, merangkul kekuatan politik lain, atau memenuhi representasi wilayah dan kelompok tertentu.

Karena itu, gagasan wapres dari luar partai koalisi bukan hal biasa. Ia menuntut partai pengusung rela melepas salah satu kursi paling strategis dalam kontestasi. Yusril tampaknya sadar betul soal itu, sehingga ia menekankan pentingnya penilaian kelayakan figur.

Konteks Politik di Balik Wacana Wapres Nonpartai

Wacana figur nonpartai mendampingi calon presiden sebenarnya bukan barang baru. Pada Pilpres 2024, nama-nama dari kalangan profesional, akademisi, dan tokoh masyarakat sempat muncul dalam bursa cawapres. Sebagian di antaranya tidak berafiliasi ke partai mana pun.

Namun, hampir semua skenario itu berakhir dengan kursi wapres diisi kader partai. Pertimbangan utamanya sederhana: partai pengusung butuh jaminan politik, dan kursi wapres adalah jaminan paling nyata.

Pernyataan Yusril bisa dibaca sebagai sinyal bahwa ruang bagi figur nonpartai tetap ada, meski sempit. Ia tidak menutup pintu, tetapi juga tidak membukanya lebar-lebar. Semua bergantung pada keputusan partai pengusung.

Sebagai catatan, Yusril adalah politikus senior yang telah lama berkecimpung di dunia hukum tata negara dan pemerintahan. Pandangannya soal mekanisme pencalonan kerap menjadi rujukan, terutama karena ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM.

Dampak Pernyataan bagi Peta Koalisi ke Depan

Jika wacana ini berlanjut, efeknya bisa terasa pada dua sisi. Pertama, partai koalisi mendapat tekanan untuk lebih terbuka terhadap figur di luar struktur mereka. Kedua, tokoh nonpartai punya alasan untuk mulai menjalin komunikasi politik.

Beberapa konsekuensi yang mungkin muncul:

  • Partai pengusung harus menyiapkan mekanisme internal untuk menilai dan mengusulkan figur nonpartai.
  • Figur dari luar koalisi perlu mendapat legitimasi politik, bukan hanya popularitas elektoral.
  • Negosiasi kursi wapres berpotensi lebih alot karena menyangkut kepentingan partai.
  • Publik mendapat alternatif diskursus soal kriteria pemimpin, bukan sekadar bagi-bagi kursi.

Di sisi lain, pernyataan Yusril tidak mengubah aturan apa pun. Ia berbicara soal kemungkinan, bukan keputusan. Sampai ada partai yang benar-benar mengusulkan nama dari luar koalisi, wacana ini tetap berada di ranah diskursus.

Sejumlah pengamat selama ini mengingatkan bahwa kualitas pasangan calon seharusnya menjadi pertimbangan utama. Namun, realitas politik koalisi sering membuat faktor kelayakan kalah oleh kepentingan pembagian kekuasaan.

Langkah Selanjutnya dan Sikap Partai Koalisi

Hingga berita ini ditulis, belum ada partai koalisi yang merespons langsung pernyataan Yusril. Tidak ada pula nama figur nonpartai yang secara resmi disebut atau diusulkan.

Yang perlu dicermati adalah apakah partai pengusung akan menindaklanjuti wacana ini dalam forum internal. Sebab, tanpa usulan resmi, pernyataan Yusril hanya berhenti sebagai pandangan pribadi seorang menteri.

Peta politik masih bisa berubah. Namun, satu hal yang ditegaskan Yusril: pintu bagi figur luar partai tidak tertutup rapat, selama partai pengusung bersedia membukanya. Informasi lebih lanjut soal sikap resmi partai koalisi bisa dipantau melalui pemberitaan Bisnis.com.

Analisis Redaksi

Pernyataan Yusril terdengar lapang, tetapi sesungguhnya menyimpan pesan yang cukup tegas: kunci tetap di tangan partai. Ia membuka kemungkinan figur nonpartai tanpa menyentuh akar masalah, yakni kuatnya cengkeraman partai atas kursi wapres.

Dalam praktiknya, sulit membayangkan partai pengusung rela melepas kursi strategis itu kepada orang yang tidak memiliki ikatan politik. Kursi wapres bukan sekadar posisi pemerintahan, melainkan alat menjaga koalisi tetap utuh. Selama logika itu bertahan, wacana calon dari luar partai akan tetap menjadi retorika yang manis didengar tetapi berat dijalankan.

Yang lebih menarik justru syarat "dinilai pantas". Siapa yang menilai, dengan ukuran apa, dan bagaimana prosesnya? Tanpa mekanisme yang jelas, kriteria itu mudah berubah menjadi alat negosiasi. Publik berhak menuntut agar penilaian kelayakan tidak berhenti pada kesepakatan elite, melainkan teruji oleh rekam jejak dan kapasitas figur yang diusulkan.

Sumber: bisnis.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad