Bupati Berau Perkuat Perlindungan Hukum Anak Terlantar, Ini Isi Kesepakatannya

Nov 17, 2026 - 21:50
 0  1
Bupati Berau Perkuat Perlindungan Hukum Anak Terlantar, Ini Isi Kesepakatannya

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bersama kepala daerah se-Kalimantan Timur menandatangani kesepakatan bersama tentang pemenuhan hak-hak anak terlantar pada Selasa (17/11/2026). Kesepakatan ini menjadi dasar hukum untuk memastikan anak tanpa pengasuhan layak tetap mendapat identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Ad
Ad

Penandatanganan berlangsung di Pendopo Odah Etam, kompleks Kantor Gubernur Kaltim, dan melibatkan Pemerintah Daerah se-Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta Kejaksaan Negeri se-Kaltim. Kolaborasi ini menandai langkah konkret pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menangani persoalan anak terlantar, termasuk anak yatim piatu.

Baca juga: Pemkot Pematangsiantar dan Kejaksaan Sepakati Bantuan Hukum Perdata, Wesly Silalahi: Wujudkan Tata Kelola Transparan

Kronologi Penandatanganan Kesepakatan

Kesepakatan bersama diteken secara serentak oleh seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur bersama Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Kejaksaan Negeri se-Kaltim. Acara berlangsung di Pendopo Odah Etam, yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan Provinsi Kaltim.

Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud, Kajati Kaltim Chatarina Muliana Girsang, serta Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Selain itu, kepala daerah lain dari kabupaten/kota se-Kaltim juga turut menandatangani dokumen kesepakatan.

Dokumen ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk mempercepat proses administrasi kependudukan dan penetapan perwalian bagi anak terlantar. Selama ini, anak-anak tanpa dokumen resmi kerap kesulitan mengakses layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Menurut laporan Poskotakaltimnews, kesepakatan ini juga menjadi respons atas kondisi anak-anak yang kehilangan orang tua atau hidup tanpa pengasuhan layak. Negara hadir untuk memastikan hak dasar mereka tidak terabaikan.

Baca juga: Fraksi PKS Setujui RUU Pembentukan UU, Gamal Ingatkan Legislasi Cepat Jangan Korbankan Partisipasi Publik

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud menegaskan bahwa pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab negara. Ia menyatakan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari perlindungan terhadap kelompok rentan.

"Anak adalah amanah dan harus dipenuhi setiap hak-haknya. Pendampingan yang tepat akan membentuk pribadi anak sesuai kemampuan dan potensinya. Negara harus mengambil tanggung jawab ini," tegas Rudi Mas'ud.

Kajati Kaltim Chatarina Muliana Girsang menekankan perlunya sinergi semua pemangku kepentingan. Menurutnya, perlindungan anak harus dimulai dari identifikasi dan verifikasi identitas, penelusuran kondisi anak, pola pengasuhan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikologis.

"Akses pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak anak. Mari bersinergi dengan komitmen berkelanjutan untuk melanjutkan tanggung jawab bersama dalam pemenuhan hak anak-anak tersebut. Kesepakatan ini harus ditindaklanjuti," ujar Chatarina.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk memastikan seluruh anak, termasuk yang terlantar dan rentan, mendapatkan hak yang sama. Ia menyebut setiap anak berhak tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, dan memiliki identitas hukum yang jelas.

"Setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh menjadi generasi sehat dan menjadi penerus bangsa. Pemenuhan hak anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin identitas hukum, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang layak," tegas Sri Juniarsih.

Latar Belakang dan Konteks Kebijakan

Anak terlantar sering menghadapi hambatan administratif yang berdampak pada akses layanan dasar. Tanpa dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu identitas, mereka sulit mendaftar sekolah, mendapatkan layanan kesehatan, atau memperoleh bantuan sosial.

Selain itu, ketiadaan status hukum yang jelas membuat proses perwalian menjadi rumit. Banyak anak tinggal bersama kerabat atau pengasuh tidak resmi, sehingga pengambilan keputusan medis atau pendidikan kerap terhambat.

Kesepakatan ini menjawab persoalan tersebut dengan memperkuat fasilitasi administrasi kependudukan dan proses penetapan perwalian melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pemerintah daerah bersama kejaksaan akan mendampingi anak-anak dalam mengurus dokumen dan status hukum mereka.

Di Kabupaten Berau, penanganan anak terlantar selama ini dilakukan oleh Dinas Sosial, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial. Pekerja sosial melakukan asesmen dan menyusun laporan sosial untuk anak yang berhadapan dengan hukum, serta mendampingi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Bagi anak putus sekolah yang membutuhkan penanganan lanjutan, pemerintah daerah merujuk mereka ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda Seberang. Di sana, anak-anak mendapatkan rehabilitasi sosial sekaligus kesempatan melanjutkan pendidikan hingga tamat SMA.

Kebijakan ini sejalan dengan program Kabupaten Layak Anak (KLA) yang telah dijalankan di Berau. Namun, Sri Juniarsih menegaskan pelaksanaan KLA tidak boleh berhenti pada pemenuhan regulasi dan administrasi semata.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kesepakatan bersama ini diharapkan mempercepat penerbitan dokumen kependudukan dan penetapan perwalian bagi anak terlantar. Dengan begitu, tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, atau perlindungan sosial karena persoalan administrasi.

Sri Juniarsih akan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Berau agar program perlindungan anak diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melahirkan landasan hukum yang kuat.

"Kolaborasi masif ini diharapkan dapat segera melahirkan payung hukum yang kuat, sehingga percepatan penerbitan dokumen kependudukan dan penetapan perwalian bagi anak-anak yang membutuhkan dapat segera terealisasi," pungkasnya.

Ke depan, pemerintah daerah se-Kaltim bersama kejaksaan akan menyusun mekanisme teknis untuk identifikasi anak terlantar, verifikasi identitas, hingga pendampingan psikologis. Proses ini melibatkan dinas sosial, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, serta lembaga terkait lainnya.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan perlu dilakukan secara berkala. Hal ini penting agar komitmen tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Chatarina mengingatkan bahwa membangun generasi unggul harus dimulai dengan memastikan anak-anak hari ini memperoleh perlindungan dan kesempatan tumbuh secara layak.

  • Penandatanganan kesepakatan bersama di Pendopo Odah Etam, Selasa (17/11/2026).
  • Fokus pada pemenuhan hak identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum anak terlantar.
  • Pemerintah daerah bersama kejaksaan akan memfasilitasi administrasi kependudukan dan penetapan perwalian.
  • Kabupaten Berau telah memiliki mekanisme penanganan melalui Dinas Sosial dan rujukan ke panti sosial.

Informasi lebih lanjut mengenai peran kejaksaan dalam perlindungan anak dapat dilihat di situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia.

Analisis Redaksi

Kesepakatan bersama antara pemerintah daerah se-Kaltim dan kejaksaan patut diapresiasi sebagai terobosan dalam perlindungan anak. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada implementasi di lapangan. Selama ini, anak terlantar sering kali tidak terdeteksi karena tidak memiliki dokumen resmi atau berada di wilayah terpencil.

Peran kejaksaan sebagai pendamping hukum menjadi kunci untuk memastikan proses penetapan perwalian berjalan cepat dan transparan. Tanpa pengawasan yang ketat, kesepakatan ini berisiko menjadi dokumen seremonial belaka. Pemerintah daerah perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas, misalnya jumlah anak terlantar yang berhasil mendapatkan dokumen kependudukan dalam setahun.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor harus melibatkan masyarakat, termasuk tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat, agar identifikasi anak terlantar lebih menyeluruh. Dengan begitu, cita-cita menjamin masa depan anak-anak Kaltim bukan sekadar retorika, melainkan kenyataan yang terukur.

Sumber: kejaksaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad