Fraksi PKS Setujui RUU Pembentukan UU, Gamal Ingatkan Legislasi Cepat Jangan Korbankan Partisipasi Publik
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Undang-Undang untuk ditetapkan sebagai RUU Usul DPR. Anggota Fraksi PKS Gamal Albinsaid mengingatkan agar proses legislasi yang cepat tidak mengorbankan partisipasi publik.
Pernyataan itu disampaikan dalam konteks pembahasan RUU Pembentukan Undang-Undang yang tengah bergulir di DPR. Fraksi PKS menilai RUU ini penting sebagai landasan hukum bagi proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Alasan Fraksi PKS Mendukung RUU Pembentukan Undang-Undang
Fraksi PKS menyatakan persetujuan terhadap RUU Pembentukan Undang-Undang untuk ditetapkan sebagai RUU Usul DPR. Dukungan ini disampaikan melalui pernyataan resmi fraksi yang dipublikasikan di laman resmi PKS pada 17 November.
Menurut Fraksi PKS, RUU ini dibutuhkan untuk memperkuat dasar hukum dalam proses pembentukan undang-undang. Selama ini, proses pembentukan peraturan perundang-undangan merujuk pada sejumlah aturan yang tersebar, termasuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Gamal Albinsaid, anggota Fraksi PKS, menegaskan bahwa persetujuan fraksinya bukan tanpa catatan. Ia mengingatkan agar percepatan legislasi tidak mengorbankan partisipasi publik.
"Legislasi cepat jangan korbankan partisipasi publik," kata Gamal dalam pernyataan yang dikutip dari laman resmi Fraksi PKS.
Baca juga: Bupati Berau Perkuat Perlindungan Hukum Anak Terlantar, Ini Isi Kesepakatannya
Peringatan Gamal Albinsaid soal Partisipasi Publik
Gamal Albinsaid menyoroti pentingnya ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Menurutnya, kecepatan dalam menghasilkan produk hukum tidak boleh mengurangi kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan.
Pernyataan ini muncul di tengah dorongan untuk mempercepat proses legislasi di DPR. Fraksi PKS sendiri menyatakan setuju terhadap RUU Pembentukan Undang-Undang, namun mengingatkan agar prosedur yang demokratis tetap dijalankan.
Partisipasi publik merupakan salah satu prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aturan itu memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Gamal menilai prinsip tersebut harus tetap dijaga, terutama ketika DPR membahas RUU yang mengatur tata cara pembentukan undang-undang itu sendiri.
Konteks RUU Pembentukan Undang-Undang
RUU tentang Pembentukan Undang-Undang merupakan rancangan yang mengatur prosedur dan mekanisme pembentukan undang-undang. RUU ini akan ditetapkan sebagai RUU Usul DPR, yang berarti DPR menjadi pengusul dalam pembahasan bersama pemerintah.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, RUU dapat berasal dari DPR, presiden, atau DPD. RUU Usul DPR dibahas bersama pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bersama sebelum disahkan menjadi undang-undang.
Pembentukan undang-undang di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah beberapa kali diubah. RUU Pembentukan Undang-Undang yang baru diusulkan ini akan menjadi payung hukum tersendiri bagi proses pembentukan undang-undang.
Fraksi PKS menilai RUU ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan memperbaiki tata kelola legislasi. Namun, fraksi ini juga menekankan agar proses pembahasannya tetap melibatkan partisipasi masyarakat.
Dampak bagi Proses Legislasi ke Depan
Jika disahkan, RUU Pembentukan Undang-Undang akan memengaruhi cara DPR dan pemerintah menyusun undang-undang. Aturan ini berpotensi mengubah tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan undang-undang.
Bagi masyarakat, RUU ini dapat memperjelas hak partisipasi publik dalam setiap tahapan. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, percepatan legislasi bisa mengurangi ruang dialog antara pembentuk undang-undang dan masyarakat.
Fraksi PKS menyatakan akan mengawal pembahasan RUU ini agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi publik. Gamal menegaskan bahwa fraksinya akan memastikan agar proses legislasi tidak hanya cepat, tetapi juga partisipatif.
Langkah Selanjutnya
Setelah ditetapkan sebagai RUU Usul DPR, RUU Pembentukan Undang-Undang akan dibahas dalam rapat paripurna dan kemudian dikirim ke pemerintah untuk mendapatkan tanggapan. Proses selanjutnya adalah pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah.
Fraksi PKS akan menggunakan kesempatan dalam pembahasan tersebut untuk memperjuangkan partisipasi publik yang lebih luas. Gamal Albinsaid menegaskan komitmennya untuk mengawal isu ini.
Publik menantikan bagaimana RUU ini akan dibahas dan apakah aspirasi masyarakat akan diakomodasi. Pernyataan Fraksi PKS menjadi sinyal bahwa partisipasi publik akan menjadi salah satu isu kunci dalam pembahasan mendatang.
Analisis Redaksi
Pernyataan Fraksi PKS menyetujui RUU Pembentukan Undang-Undang sambil mengingatkan pentingnya partisipasi publik menunjukkan posisi yang berhati-hati. Di satu sisi, fraksi ini mendukung percepatan legislasi; di sisi lain, mereka menyadari risiko yang menyertainya.
Peringatan Gamal Albinsaid relevan mengingat RUU ini mengatur tata cara pembentukan undang-undang, yang seharusnya menjadi contoh bagi produk hukum lainnya. Jika proses pembentukannya sendiri mengabaikan partisipasi publik, maka kualitas demokrasi legislasi patut dipertanyakan.
Publik perlu mengawal pembahasan RUU ini agar tidak menjadi alat untuk mempercepat legislasi tanpa dialog. Pernyataan Fraksi PKS bisa menjadi pijakan untuk menuntut transparansi dan ruang partisipasi yang lebih luas dalam setiap tahapan pembahasan.
Sumber: fraksi.pks.id, dpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0