Fraksi Demokrat Soroti Ketidakjelasan Tata Kelola Pertambangan Rakyat NTB
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTB menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola pertambangan rakyat, mulai dari lambannya pembentukan regulasi hingga tarif dan jaminan reklamasi yang dinilai memberatkan koperasi. Catatan kritis itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD NTB 2027.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Syamsul Fikri, menegaskan pentingnya kepastian hukum, keadilan dalam penetapan tarif, serta kebijakan pertambangan rakyat yang tidak membebani masyarakat dan koperasi. Penyampaian itu berlangsung pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (17/11/2026), seperti dilaporkan Suara NTB.
Baca juga: Upacara Penghargaan Can Tho: 3 Kompetisi, 2 Juta Entri, dan Sorotan Palu Sabit Emas
Ada empat poin utama yang disorot Fraksi Demokrat: percepatan regulasi pertambangan rakyat, ketidakkonsistenan tarif pengelolaan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR), besaran koefisien pengelolaan pengusahaan, dan mekanisme pembayaran Jaminan Reklamasi (Jamrek). Keempatnya saling terkait dan bermuara pada satu hal: kepastian berusaha bagi penambang rakyat.
Regulasi Pertambangan Rakyat Diminta Segera Terbit
Fraksi Partai Demokrat menilai keberadaan regulasi pertambangan rakyat penting sebagai landasan hukum untuk memberikan kepastian usaha, perlindungan terhadap masyarakat penambang, serta memastikan aktivitas pertambangan rakyat berlangsung legal, tertib, dan berwawasan lingkungan.
"Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa percepatan regulasi ini tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan legalitas terhadap aktivitas pertambangan. Tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam melakukan pengawasan, penataan wilayah, perlindungan lingkungan, serta optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah," ujar Fikri dalam pandangan umum fraksinya.
Pernyataan itu menyiratkan bahwa regulasi bukan sekadar formalitas administratif. Tanpa payung hukum yang jelas, aktivitas tambang rakyat berpotensi berjalan tanpa pengawasan, sementara penambang sendiri tidak punya kepastian ketika berhadapan dengan aparat atau investor.
Baca juga: Yusril: Calon Wapres Pengganti Prabowo-Gibran Bisa dari Luar Partai Koalisi
Fraksi Demokrat mendorong percepatan pembentukan regulasi tersebut agar tidak terus tertunda. Sebab, kata Fikri, legalitas tanpa pengawasan hanya akan memindahkan persoalan dari hulu ke hilir.
Tarif IPR Rp1,5 Juta per Hektare Dipertanyakan
Poin kedua yang disorot adalah indikasi ketidakkonsistenan pengaturan tarif pengelolaan Wilayah IPR dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2026. Menurut Fraksi Demokrat, biaya pengelolaan pertambangan rakyat seharusnya mengacu pada ketentuan kementerian yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Namun, Lampiran III halaman 549 perda tersebut menetapkan tarif sebesar Rp1.500.000,00 per hektare per tahun. Angka itu dinilai perlu dijelaskan dasar hukum dan perhitungannya.
"Atas kondisi tersebut Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Provinsi memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan perhitungan penetapan tarif Rp1.500.000,00 per hektare, disertai dokumen pendukung serta hasil evaluasi dan penyempurnaan regulasinya," kata Fikri.
Fraksi Demokrat juga meminta pengawasan terhadap pemungutan yang telah berjalan. Tujuannya agar tidak terjadi pungutan yang melampaui ketentuan. Permintaan itu wajar mengingat tarif yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar di lapangan.
Koefisien 16 Persen Dinilai Memberatkan Koperasi
Selain tarif IPR, Fraksi Demokrat mempertanyakan biaya pembinaan aspek pengelolaan pengusahaan IPR. Pengambilan sebesar 16 persen dari hasil penjualan untuk pendapatan daerah melalui pengelolaan pengusahaan IPR dinilai sangat memberatkan rakyat dan menyebabkan keengganan investor bekerja sama dengan pemilik IPR.
"Atas persoalan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar beban koperasi atau UMKM tidak disamakan dengan perusahaan besar pemegang IUP atau IUPK. Fraksi Demokrat menyarankan agar koefisien bagi koperasi atau UMKM ditetapkan sebesar 5 persen," lanjutnya.
Usulan itu menyoroti perbedaan kapasitas antara koperasi dan korporasi tambang skala besar. Koperasi umumnya beroperasi dengan modal terbatas, peralatan sederhana, dan margin tipis. Beban 16 persen dari hasil penjualan bisa menggerus pendapatan anggota koperasi.
Fraksi Demokrat menilai penyamaan beban antara koperasi dan perusahaan besar tidak mencerminkan rasa keadilan. Apalagi, pertambangan rakyat selama ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga di NTB.
Jamrek 75 Persen di Bulan Pertama Dikeluhkan
Poin keempat yang disorot adalah ketentuan pembayaran Jamrek sebesar 75 persen pada bulan pertama setelah diterbitkannya IPR. Ketentuan itu dinilai memberatkan koperasi karena pada tahap awal penerbitan IPR, koperasi belum melakukan produksi dan belum memiliki anggaran untuk membayar Jamrek.
"Sementara itu, proses persiapan hingga dimulainya kegiatan produksi membutuhkan waktu berkisar empat sampai enam bulan," kata Fikri.
Artinya, koperasi diminta menyetor jaminan dalam jumlah besar sebelum ada pemasukan sama sekali. Fraksi Demokrat menyarankan agar Pemprov NTB berkomunikasi dengan Kementerian ESDM untuk memberikan kelonggaran waktu pembayaran Jamrek selama empat bulan, bukan hanya satu bulan setelah IPR diterbitkan.
Jaminan Reklamasi sendiri merupakan dana yang disiapkan untuk memulihkan lahan bekas tambang. Kewajiban itu penting bagi perlindungan lingkungan, tetapi mekanisme pembayarannya perlu mempertimbangkan siklus produksi koperasi.
Dampak bagi Penambang Rakyat dan Investasi Daerah
Jika tidak segera diselesaikan, empat persoalan itu berpotensi menimbulkan dampak berantai. Pertama, penambang rakyat terus beroperasi tanpa kepastian hukum. Kedua, koperasi enggan mengurus IPR karena beban biaya di awal terlalu tinggi. Ketiga, investor yang hendak bekerja sama dengan pemilik IPR berpikir ulang.
Fraksi Demokrat menyebut pengambilan 16 persen dari hasil penjualan menyebabkan keengganan investor untuk bekerja sama dengan pemilik IPR. Itu isyarat bahwa persoalan tarif bukan hanya soal kemampuan koperasi, tetapi juga daya tarik investasi di sektor pertambangan rakyat.
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kepentingan menjaga pendapatan asli daerah. Tarif dan koefisien memang dirancang untuk menyumbang PAD. Namun, jika terlalu tinggi, target penerimaan justru bisa tidak tercapai karena koperasi memilih tidak beroperasi secara formal.
Fraksi Demokrat meminta penjelasan resmi, dokumen pendukung, serta evaluasi dan penyempurnaan regulasi. Permintaan itu menjadi ujian bagi Pemprov NTB dalam menyeimbangkan kepentingan fiskal dan perlindungan rakyat kecil.
Analisis Redaksi
Kritik Fraksi Demokrat menyentuh titik lemah yang jarang dibahas terbuka: tata kelola pertambangan rakyat di NTB masih setengah jadi. Regulasinya lambat, tetapi kewajiban finansial bagi koperasi sudah berjalan. Ini kombinasi yang riskan. Di satu sisi, penambang diminta taat aturan; di sisi lain, aturan yang menjadi payungnya belum tuntas.
Angka 16 persen dan Jamrek 75 persen di bulan pertama menunjukkan pendekatan yang seragam untuk semua skala usaha. Padahal, koperasi dan perusahaan pemegang IUP atau IUPK punya kapasitas yang jauh berbeda. Menyamakan beban keduanya sama dengan memindahkan risiko ke pihak yang paling lemah. Usulan koefisien 5 persen untuk koperasi dan UMKM masuk akal sebagai koreksi awal.
Yang paling mendesak adalah kejelasan dasar hukum tarif Rp1,5 juta per hektare. Jika tarif itu mengacu pada ketentuan kementerian, pemerintah provinsi perlu menunjukkan rujukannya secara terbuka. Jika tidak, potensi pungutan berlebih sulit dibantah. DPRD sudah membuka pintunya lewat pandangan umum fraksi. Sekarang bola ada di tangan Pemprov NTB: menjelaskan, mengevaluasi, atau membiarkan ketidakjelasan berlanjut.
Baca juga laporan terkait dari Kementerian ESDM mengenai ketentuan pertambangan rakyat.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0