Perseroan Perorangan Disosialisasikan Kanwil Kemenkum Jambi, UMKM Didorong Punya Badan Hukum

Nov 17, 2026 - 22:30
 0  1
Perseroan Perorangan Disosialisasikan Kanwil Kemenkum Jambi, UMKM Didorong Punya Badan Hukum

Kanwil Kemenkum Jambi menggelar sosialisasi layanan Perseroan Perorangan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini mendorong pelaku UMKM memiliki badan hukum agar usaha lebih kredibel dan mudah mengakses pembiayaan.

Ad
Ad

Acara berlangsung mulai pukul 09.00 WIB dan diikuti sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jambi. Sosialisasi menjadi bagian dari upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi memperluas pemahaman masyarakat soal kemudahan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya pendirian Perseroan Perorangan.

Baca juga: Integrasi Data Perusahaan Ditjen AHU: Kunci Kepastian Hukum Dunia Usaha

Perseroan Perorangan sendiri merupakan bentuk badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Skema ini dirancang agar proses legalitas usaha menjadi lebih sederhana, cepat, dan terjangkau dibandingkan pendirian perseroan terbatas konvensional.

Sosialisasi Dibuka Perwakilan Kepala Kanwil Kemenkum Jambi

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Amat Djoemadi, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian. Dalam sambutannya, Amat menekankan bahwa pemahaman mengenai legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Menurut Amat, pemerintah melalui Kementerian Hukum telah menyediakan layanan Perseroan Perorangan sebagai jalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh status badan hukum. Prosesnya disebut lebih ringkas dibandingkan jalur pendirian badan usaha lain.

“Melalui layanan Perseroan Perorangan, para pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk meningkatkan legalitas dan profesionalitas usahanya. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mitra usaha,” ungkap Amat, dikutip dari laporan Mattanews.co.

Baca juga: Pemkot Pematangsiantar dan Kejaksaan Sepakati Bantuan Hukum Perdata, Wesly Silalahi: Wujudkan Tata Kelola Transparan

Pernyataan itu menempatkan legalitas bukan sekadar urusan administratif. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, status badan hukum kerap menjadi pintu masuk ketika berhadapan dengan lembaga pembiayaan, mitra dagang, hingga proses pengadaan barang dan jasa.

Boy Setiawan Welyus Paparkan Prosedur Pendirian

Sosialisasi menghadirkan Boy Setiawan Welyus, S.H., M.Kn., sebagai narasumber. Ia memaparkan berbagai aspek terkait Perseroan Perorangan, mulai dari pengertian dan dasar pembentukan, persyaratan pendirian, tata cara pendaftaran, hingga manfaat yang diperoleh pelaku usaha setelah memiliki badan hukum.

Materi yang disampaikan tidak berhenti pada prosedur. Peserta juga mendapat edukasi mengenai kemudahan layanan hukum yang disediakan pemerintah untuk mendukung aktivitas usaha, termasuk pemahaman tentang dokumen dan tahapan yang perlu disiapkan sebelum mendaftar.

Dalam sesi tersebut, sejumlah hal teknis yang biasanya membingungkan pelaku usaha kecil dibahas, antara lain:

  • Pengertian Perseroan Perorangan dan dasar hukum pembentukannya.
  • Persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha mikro dan kecil.
  • Tata cara pendaftaran melalui layanan Administrasi Hukum Umum.
  • Manfaat status badan hukum bagi keberlanjutan usaha.
  • Kemudahan layanan hukum pendukung aktivitas usaha.

Pemaparan itu penting karena banyak pelaku UMKM masih menjalankan usaha tanpa badan hukum. Mereka umumnya beroperasi sebagai usaha perseorangan yang secara legalitas berbeda dari Perseroan Perorangan, meski sama-sama dijalankan satu orang.

Manfaat Badan Hukum bagi UMKM Jambi

Dengan memiliki badan hukum, pelaku UMKM diharapkan dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih tertib. Status ini juga meningkatkan kredibilitas di mata konsumen dan mitra usaha, serta memperluas peluang kerja sama dan akses pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi perbankan dan lembaga pembiayaan, badan hukum memudahkan proses penilaian kelayakan usaha. Dokumen legal yang rapi mempersingkat verifikasi, terutama ketika pelaku usaha mengajukan kredit modal kerja atau hendak masuk ke rantai pasok yang lebih besar.

Kanwil Kemenkum Jambi menempatkan sosialisasi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan hukum yang mudah diakses, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fokusnya adalah penguatan ekosistem usaha serta peningkatan daya saing UMKM di Provinsi Jambi.

Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi berharap peserta tidak hanya memahami layanan Perseroan Perorangan, tetapi juga terdorong memanfaatkan fasilitas legalitas usaha yang telah disediakan pemerintah. Harapan itu sejalan dengan kebutuhan UMKM yang semakin sering bersinggungan dengan transaksi formal.

Informasi mengenai layanan Administrasi Hukum Umum, termasuk prosedur pendirian badan usaha, dapat diakses melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelaku usaha dapat memeriksa persyaratan dan tahapan sebelum memulai pendaftaran.

Langkah Selanjutnya dan Penguatan Ekosistem Usaha

Setelah sosialisasi, tantangan berikutnya adalah memastikan pelaku UMKM benar-benar melanjutkan proses pendirian badan hukum. Sosialisasi kerap berhenti pada tahap pemahaman, sementara pendaftaran menuntut kelengkapan dokumen dan kemauan mengurus administrasi.

Kanwil Kemenkum Jambi menyatakan akan terus mendorong peningkatan legalitas usaha melalui layanan Perseroan Perorangan. Arah kebijakannya jelas: memperbanyak pelaku usaha mikro dan kecil yang beroperasi dalam koridor hukum, sehingga dapat tumbuh lebih stabil dan berdaya saing.

Bagi peserta yang hadir, sosialisasi ini menyediakan informasi langsung dari narasumber berkompeten di bidang kenotariatan. Bekal itu setidaknya mengurangi ketidakpastian yang selama ini membuat sebagian pelaku usaha menunda pengurusan legalitas.

Analisis Redaksi

Persoalan utama UMKM di daerah jarang terletak pada kemauan berusaha. Yang sering menghambat adalah akses terhadap sistem formal: pembiayaan, kemitraan, dan pengadaan. Badan hukum menjadi kunci masuk ke sana, dan di titik itulah sosialisasi seperti yang digelar Kanwil Kemenkum Jambi menemukan relevansinya.

Namun sosialisasi bukan obat tunggal. Setelah peserta pulang dengan pemahaman soal Perseroan Perorangan, mereka masih berhadapan dengan kelengkapan dokumen, biaya, dan waktu. Jika proses pendaftaran tidak benar-benar semudah yang dijanjikan, antusiasme yang dibangun di aula bisa menguap sebelum sampai ke meja pendaftaran.

Karena itu, ukuran keberhasilan kegiatan ini sebaiknya bukan jumlah peserta yang hadir, melainkan jumlah pelaku UMKM Jambi yang benar-benar berbadan hukum beberapa bulan setelah sosialisasi. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menyambungkan layanan ini dengan program pembinaan usaha, pelatihan pembukuan, dan pendampingan akses kredit. Tanpa sambungan itu, legalitas berisiko berhenti sebagai sertifikat tanpa dampak pada pendapatan pelaku usaha.

Sumber: mattanews.co

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad