Propemperda 2027 Batola: 15 Raperda Dibahas, SOTK hingga Pilkades
Bapemperda DPRD Barito Kuala bersama Bagian Hukum Setdakab Batola membahas Propemperda 2027 yang memuat 15 rancangan peraturan daerah. Dua isu paling disorot: pengangkatan kepala desa menjelang Pilkades serentak dan penyederhanaan SOTK dari 29 menjadi 24.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Selasa. Agenda tunggalnya menyusun daftar program pembentukan peraturan daerah untuk tahun 2027, atau yang dikenal dengan Propemperda Batola 2027.
Baca juga: Kuasa Hukum Delapan Pendeta Gugatan Rp500 Miliar Ajak Pdt Farida Dialog
Anggota Bapemperda DPRD Batola, Hendri Dyah Estiningrum, mengatakan pemerintah daerah mengajukan 15 rancangan. "Ada 15 rancangan yang diajukan oleh pemerintah daerah, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa tercapai sesuai kesepakatan bersama antara DPRD dengan Bagian Hukum," ujarnya selepas pertemuan.
15 Raperda yang Diajukan Pemerintah Daerah
Angka 15 bukan jumlah kecil untuk sebuah kabupaten dengan kapasitas legislasi terbatas. DPRD Batola dan Bagian Hukum Setdakab harus menuntaskan pembahasan belasan raperda itu dalam satu tahun anggaran, di samping fungsi pengawasan dan penganggaran yang rutin.
Hendri, politikus dari Partai Amanat Nasional itu, tidak merinci seluruh judul rancangan. Ia hanya menyebut dua yang menjadi perhatian utama fraksinya di Bapemperda. Namun ia menegaskan bahwa daftar tersebut lahir dari usulan eksekutif, bukan inisiatif DPRD.
Mekanisme ini lazim dalam tata kelola legislasi daerah. Pemerintah daerah menyusun daftar raperda berdasarkan kebutuhan organisasi perangkat daerah, lalu Bapemperda menelaah urgensinya bersama bagian hukum sebelum disepakati dalam rapat paripurna.
Baca juga: Integrasi Data Perusahaan Ditjen AHU: Kunci Kepastian Hukum Dunia Usaha
Yang menarik, kata Hendri, pihaknya tidak ingin Propemperda sekadar menjadi dokumen administratif. "Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa tercapai sesuai kesepakatan bersama," katanya, memberi penekanan pada kata tercapai.
Perda Pengangkatan Kepala Desa dan Pilkades Serentak 2027
Salah satu raperda yang paling diperhatikan Bapemperda menyangkut pengangkatan kepala desa dan perangkat desa. Urgensinya jelas: Batola akan menggelar pemilihan kepala desa serentak pada 2027.
"Ada beberapa Perda yang sangat pihaknya perhatikan terkait tentang pengangkatan kepala desa dan perangkat desa karena untuk menghadapi nanti menghadapi Pilkades serentak di 2027," ujar Hendri.
Payung hukum ini krusial. Tanpa perda yang mengatur tata cara pengangkatan, pelantikan, dan masa jabatan, tahapan Pilkades berisiko tersandung sengketa administrasi. Kabupaten lain di Kalimantan Selatan sudah lebih dulu menuntaskan regulasi serupa sebagai persiapan.
Bagi Batola, yang wilayahnya tersebar di kawasan rawa dan sungai, pelaksanaan Pilkades serentak menuntut logistik dan jadwal yang rapi. Regulasi yang jelas menjadi prasyarat agar tahapan tidak molor.
Penyederhanaan SOTK: 29 SKPD Menjadi 24
Raperda kedua yang disorot adalah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Pemerintah kabupaten berencana memangkas jumlah satuan kerja perangkat daerah dari 29 menjadi 24.
"Dan juga Perda tentang SOTK, untuk penyederhanaan SOTK dari 29 menjadi 24. Artinya ada lima SKPD akan digabung," jelas Hendri.
Penggabungan lima SKPD itu bukan perkara teknis semata. Ia menyangkut nasib pegawai, penataan jabatan, serta penyesuaian nomenklatur dalam dokumen anggaran. Karena itu, Bapemperda menempatkannya sebagai prioritas.
Alasan di balik langkah ini disampaikan lugas oleh Hendri. "Hal ini kita lakukan karena efisiensi anggaran," tegasnya.
Efisiensi anggaran menjadi tema yang berulang di banyak daerah dalam beberapa tahun terakhir. Struktur organisasi yang gemuk dianggap membebani belanja operasional dan menyerap ruang fiskal yang semestinya dialihkan ke program pelayanan.
Inventarisasi dan Perbaikan Tata Kelola Propemperkada
Dari sisi eksekutif, Kepala Bagian Hukum Setdakab Batola, Mahardhika Prima Wijaya Rosadi, membenarkan pertemuan tersebut. Ia menyebut pihaknya telah menyampaikan 15 program yang akan masuk Propemperda.
"Tadi sudah kami sampaikan ke depannya ada 15 Propemperda dan kami juga menyampaikan kami di Bagian Hukum sudah melakukan inventarisasi, evaluasi dan perbaikan tata kelola, salah satunya adalah, perbaikan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada)," terangnya.
Menurut Mahardhika, langkah berikutnya adalah menyamakan mekanisme Propemperkada agar tidak ada peraturan kepala daerah yang terbit di luar jadwal. Praktik ini penting untuk mencegah regulasi dadakan yang kerap menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia juga memastikan pembahasan SOTK akan dituntaskan pada 2026. "Sedangkan SOTK akan diselesaikan di Tahun 2026, sehingga di Tahun 2027 bisa dilaksanakan," ujarnya.
Artinya, ada pembagian tahapan yang jelas: 2026 menjadi tahun penyelesaian regulasi, 2027 menjadi tahun pelaksanaan. Skema ini memberi ruang bagi perangkat daerah untuk menyesuaikan diri sebelum struktur baru berlaku penuh.
Apa yang Berikutnya untuk Propemperda Batola
Setelah pertemuan Selasa, tahapan berikutnya adalah finalisasi daftar dan penyusunan jadwal pembahasan per raperda. Bapemperda akan menelaah naskah akademik dan urgensi masing-masing rancangan sebelum masuk pembicaraan tingkat pertama.
Beberapa hal yang perlu dicermati publik Batola:
- Rincian lengkap 15 raperda, yang belum diumumkan secara terbuka dalam pertemuan ini.
- Dampak penggabungan lima SKPD terhadap status dan penempatan pegawai.
- Kesiapan panitia Pilkades serentak 2027 begitu perda pengangkatan kepala desa disahkan.
- Kepastian jadwal agar tidak ada perkada yang terbit di luar Propemperkada.
Bapemperda dan Bagian Hukum Setdakab sepakat bahwa targetnya bukan sekadar daftar, melainkan realisasi. Untuk konteks tata kelola daerah di Kalimantan Selatan, dinamika serupa juga terjadi di sejumlah kabupaten lain, seperti tergambar dalam pemberitaan kanal daerah ANTARA Kalsel.
Yang tersisa sekarang adalah disiplin jadwal. Sebab, raperda yang tertunda satu tahun berarti persoalan yang ingin diselesaikan ikut tertunda satu tahun.
Analisis Redaksi
Ada dua hal yang layak diapresiasi dari pertemuan ini. Pertama, Bapemperda dan Bagian Hukum berbicara soal efisiensi anggaran secara terbuka, bukan sekadar jargon. Pemangkasan SKPD dari 29 ke 24 adalah keputusan yang secara politik tidak nyaman, karena menyentuh struktur kekuasaan birokrasi. Kedua, keduanya menetapkan tenggat: SOTK tuntas 2026, pelaksanaan 2027.
Tapi ada catatan. Dari 15 raperda yang diajukan, hanya dua yang disebut namanya. Publik Batola belum tahu 13 sisanya membahas apa. Padahal Propemperda adalah dokumen publik yang seharusnya bisa diakses warga sejak tahap penyusunan, bukan setelah raperda disahkan. Keterbukaan di hulu akan mengurangi resistensi di hilir.
Soal Pilkades 2027, perda pengangkatan kepala desa dan perangkat desa memang mendesak. Namun jangan sampai regulasi itu disusun tergesa-gesa hanya karena momentum. Sengketa hasil Pilkades di banyak daerah sering berakar pada aturan yang ambigu, bukan pada proses pemungutan suara. Bapemperda punya waktu untuk memastikan perda ini tidak meninggalkan celah tafsir.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0