Kuasa Hukum Delapan Pendeta Gugatan Rp500 Miliar Ajak Pdt Farida Dialog
- Kronologi Gugatan Rp500 Miliar di PN Palu
- Profil Tergugat: Pendeta Pedesaan dengan Keterbatasan Finansial
- Alasan Kuasa Hukum Ingin Selesaikan di Luar Pengadilan
- Dampak Gugatan terhadap Pelayanan Jemaat
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap Pdt Farida
- Analisis Redaksi: Dialog sebagai Jalan Tengah yang Rasional
Tim kuasa hukum delapan pendeta yang digugat Rp500 miliar oleh Pdt Farida mengajak penggugat membuka ruang dialog untuk menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri Palu. Perwakilan kuasa hukum, Alvando Andrew Kindangen, menegaskan kliennya tidak punya niat jahat maupun motif kebencian.
Ajakan itu disampaikan tim kuasa hukum Alvando Andrew, Jhons & Partners sebagai upaya mencari penyelesaian di luar persidangan melalui pendekatan kekeluargaan. Perwakilan tim kuasa hukum mengatakan pihaknya telah menerima surat kuasa khusus dari delapan tergugat dan satu turut tergugat dalam perkara tersebut.
Baca juga: Propemperda 2027 Batola: 15 Raperda Dibahas, SOTK hingga Pilkades
Kronologi Gugatan Rp500 Miliar di PN Palu
Perkara bermula ketika Pdt Farida melalui kuasa hukumnya, Muslim Mamulai, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap delapan orang di PN Palu. Gugatan dilayangkan karena penggugat merasa nama baiknya dicemarkan dan difitnah melalui unggahan Facebook serta percakapan di grup WhatsApp.
Dalam gugatan itu, Pdt Farida menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp500 miliar. Penggugat juga meminta para tergugat menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi secara tertulis melalui akun Facebook “GPdI Rumahku”, grup WhatsApp, serta media lainnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Delapan orang yang menjadi tergugat masing-masing Frangky Rewah, Markus Silinggih, Yandri Walean, Elvis Rondonuwu, Natalya Lidya T’irayoh, Hence Wowor, Elvis Fresly Laihad, dan Jeffry Franky Singkoh. Sementara itu, Jefri Chandra dan Dorce Pingkan Wagiu ditempatkan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penggugat mengenai ajakan dialog tersebut. Kuasa hukum Pdt Farida, Muslim Mamulai, belum memberikan tanggapan atas permintaan wawancara.
Baca juga: Integrasi Data Perusahaan Ditjen AHU: Kunci Kepastian Hukum Dunia Usaha
Profil Tergugat: Pendeta Pedesaan dengan Keterbatasan Finansial
Alvando menjelaskan, para kliennya sebagian besar merupakan pendeta yang melayani jemaat di wilayah pedalaman, daerah terpencil, dan pedesaan. Menurutnya, para tergugat bukan figur publik dengan kekuatan finansial besar. Sebagian besar menjalankan pelayanan di pedesaan dengan dukungan swadaya jemaat.
“Kami tentu memiliki rasa prihatin yang mendalam. Terlebih, penggugat adalah Ibu Farida, sosok yang kita ketahui cukup berpengaruh dan dihormati di Sulawesi Tengah. Bagi klien kami, ini menjadi persoalan berat ketika harus berhadapan dalam suatu perkara hukum,” ujar Alvando kepada media ini, Selasa (17/11).
Karena itu, ia menilai gugatan ganti rugi immateriil sebesar Rp500 miliar jauh dari kemampuan finansial kliennya. Angka itu disebut tidak sebanding dengan kondisi ekonomi para pendeta yang mengandalkan swadaya jemaat.
Alvando juga menegaskan, pihaknya ingin meluruskan bahwa tidak ada niat jahat maupun motif kebencian dari para tergugat untuk menyerang atau mencemarkan nama baik Pdt Farida. Ia menyebut, pernyataan yang disampaikan kliennya merupakan bentuk klarifikasi atas persoalan yang berkembang, bukan didasari keinginan untuk menjatuhkan pihak tertentu.
Alasan Kuasa Hukum Ingin Selesaikan di Luar Pengadilan
Menurut Alvando, penyelesaian persoalan melalui dialog akan lebih baik agar para pihak dapat menyampaikan pandangan masing-masing dan mencari titik temu. Ia menambahkan, proses hukum yang berkepanjangan juga dapat menyita waktu dan energi para tergugat yang selama ini menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengajak Ibu Farida untuk membukakan pintu dialog. Mari kita berdiskusi bersama. Alangkah lebih baik jika persoalan ini diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan dilandasi niat baik,” harapnya.
Ajakan ini muncul di tengah proses persidangan yang masih bergulir. Tim kuasa hukum berharap ada ruang komunikasi sebelum perkara memasuki tahap pembuktian yang lebih panjang.
Secara hukum, gugatan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat. Beban pembuktian inilah yang membuat proses persidangan bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Dampak Gugatan terhadap Pelayanan Jemaat
Gugatan Rp500 miliar tidak hanya berdampak pada para tergugat secara pribadi, tetapi juga pada pelayanan jemaat di pedesaan. Para pendeta yang menjadi tergugat disebut tetap menjalankan aktivitas pelayanan sambil menghadapi proses hukum.
Alvando menilai proses hukum yang berkepanjangan dapat mengganggu konsentrasi para pendeta dalam melayani masyarakat. Apalagi, sebagian besar dari mereka mengandalkan dukungan swadaya jemaat yang tidak besar.
Di sisi lain, gugatan ini juga menjadi perhatian publik di Sulawesi Tengah. Nama Pdt Farida dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dan dihormati. Konflik hukum antara sesama tokoh gereja ini pun menjadi pembicaraan di kalangan jemaat.
Sejumlah pihak berharap agar perkara ini tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan secara damai. Pendekatan kekeluargaan dinilai lebih sesuai dengan semangat persekutuan gereja.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap Pdt Farida
Hingga kini, belum ada kepastian apakah Pdt Farida akan menerima ajakan dialog tersebut. Tim kuasa hukum delapan pendeta menyatakan siap berkomunikasi kapan pun jika penggugat membuka pintu dialog.
Jika dialog tidak tercapai, perkara akan terus berjalan di PN Palu sesuai hukum acara perdata. Para tergugat akan menyiapkan pembelaan dan bukti-bukti untuk membantah tuduhan pencemaran nama baik.
Alvando menegaskan, pihaknya akan mengawal perkara ini secara profesional. Namun, ia tetap berharap penyelesaian kekeluargaan menjadi jalan terbaik bagi semua pihak.
“Kami tentu memiliki rasa prihatin yang mendalam. Terlebih, penggugat adalah Ibu Farida, sosok yang kita ketahui cukup berpengaruh dan dihormati di Sulawesi Tengah,” ujarnya mengulang keprihatinan tim kuasa hukum.
Bagi publik, perkara ini menjadi ujian bagi penyelesaian konflik di internal gereja. Apakah jalur dialog akan dipilih, atau justru persidangan yang menjadi arena akhir?
Analisis Redaksi: Dialog sebagai Jalan Tengah yang Rasional
Ajakan dialog yang disampaikan tim kuasa hukum delapan pendeta patut dibaca sebagai sinyal bahwa eskalasi konflik tidak diinginkan. Dalam sengketa perdata yang melibatkan tokoh agama, pendekatan kekeluargaan sering kali lebih efektif daripada pertarungan hukum yang melelahkan. Apalagi, angka Rp500 miliar jelas bukan tuntutan yang lahir dari perhitungan kerugian material, melainkan bentuk tekanan immateriil.
Namun, ajakan ini juga mengandung dimensi strategis. Dengan membuka ruang dialog, tim kuasa hukum seolah menempatkan kliennya sebagai pihak yang beriktikad baik. Jika Pdt Farida menolak, citra publik bisa berbalik. Di sisi lain, penerimaan ajakan dialog tidak serta-merta menghapus tuntutan. Perlu kesepakatan jelas mengenai bentuk klarifikasi dan permohonan maaf yang diminta penggugat.
Yang paling penting, perkara ini semestinya tidak menjadi tontonan. Ada jemaat di pedesaan yang pelayanannya terganggu, ada reputasi tokoh yang dipertaruhkan. Dialog bukan tanda kelemahan, melainkan kematangan. Jika kedua pihak duduk bersama, penyelesaian damai akan lebih bermartabat daripada putusan pengadilan yang memakan waktu dan biaya.
Sumber: media.alkhairaat.id, hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0