KPK Dorong Pimpinan BUMD Kuasai GCG dan BJR agar Tak Jerat Hukum

Nov 18, 2026 - 03:00
 0  1
KPK Dorong Pimpinan BUMD Kuasai GCG dan BJR agar Tak Jerat Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pimpinan BUMD DKI Jakarta memahami prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Business Judgment Rule (BJR). Langkah ini untuk memastikan keputusan bisnis berjalan profesional sekaligus meminimalkan risiko hukum.

Ad
Ad

Johanis Tanak: Kemandirian Direksi Bukan untuk Kepentingan Pribadi

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyampaikan hal itu dalam kegiatan diskusi di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana penguatan pemahaman pimpinan BUMD mengenai tata kelola perusahaan dan batas kewenangan.

Baca juga: LaLiga Bantah Kemenangan Hukum Real Madrid: Itu Cuma Masalah Formal

“Direksi memang diberikan kemandirian mengelola perusahaan. Namun, kemandirian tersebut bukan berarti dapat didasarkan pada keinginan pribadi,” kata Tanak dalam keterangan persnya yang diterima, Sabtu (14/11/2026).

Ia menegaskan setiap kebijakan strategis harus berpedoman pada anggaran dasar perusahaan, aturan internal, serta peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran juga perlu menjadi landasan pengelolaan perusahaan.

Tanak menjelaskan BJR memberikan perlindungan hukum kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Perlindungan itu berlaku sepanjang keputusan diambil secara hati-hati, beritikad baik, dan tanpa benturan kepentingan.

“BJR melindungi hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Tentunya, sepanjang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan,” ujarnya.

Baca juga: Pembakaran Lahan Pribadi di Kutim Sulit Dibuktikan, Leni Anggraini Ungkap Kendalanya

Sebaliknya, tindakan korporasi yang melampaui kewenangan atau tidak sesuai dengan batas tugas (ultra vires) dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Tanak mencontohkan pemberian fasilitas kredit di luar prosedur tanpa sepengetahuan perusahaan sebagai tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

BPBUMD DKI Jakarta Sambut Baik Langkah Pencegahan KPK

Kepala Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) Pemprov DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyambut baik langkah pencegahan KPK tersebut. Ia menilai kegiatan ini penting untuk menyamakan pemahaman pimpinan BUMD mengenai batas kewenangan.

“Kita ingin memastikan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas memiliki persepsi sama. Khusunya, dalam mengambil keputusan bisnis secara profesional,” ujar Syaefuloh.

Menurutnya, kesamaan persepsi menjadi kunci agar setiap keputusan bisnis tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Ia berharap seluruh jajaran BUMD DKI Jakarta dapat menerapkan prinsip GCG secara konsisten.

KPK juga mengingatkan bahwa aset BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal. Karena itu, apabila ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, ketentuan hukum dapat diterapkan.

Urgensi GCG dan BJR dalam Pengelolaan BUMD

BUMD memiliki peran ganda, yakni menjalankan fungsi komersial dan pelayanan publik. Dengan dua fungsi tersebut, pengelolaan BUMD rentan terhadap konflik kepentingan dan potensi penyimpangan.

Prinsip GCG menjadi panduan bagi direksi dalam mengambil keputusan. Transparansi memastikan informasi tersedia bagi pemangku kepentingan. Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas setiap kebijakan. Responsibilitas mendorong kepatuhan terhadap aturan. Independensi mencegah intervensi yang tidak semestinya. Keadilan menjamin perlakuan setara bagi semua pihak.

BJR melengkapi prinsip tersebut dengan memberikan perlindungan hukum bagi direksi. Perlindungan ini penting agar direksi berani mengambil keputusan bisnis yang strategis tanpa rasa takut dituntut secara pidana atau perdata.

Namun, perlindungan BJR tidak berlaku mutlak. Direksi tetap harus memenuhi syarat, antara lain bertindak dengan itikad baik, memiliki dasar informasi yang cukup, dan tidak memiliki benturan kepentingan. Jika syarat itu tidak terpenuhi, perlindungan hukum dapat gugur.

KPK menilai pimpinan memiliki peran penting dalam membangun budaya antikorupsi. Kepemimpinan yang berintegritas menjadi salah satu kunci untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik dan bersih dari korupsi.

Dampak bagi BUMD dan Langkah Selanjutnya

Melalui penguatan tata kelola, KPK berharap BUMD dapat mengoptimalkan manajemen risiko, menerapkan prinsip GCG, serta menggunakan BJR secara tepat. Dengan demikian, BUMD dapat menjalankan fungsi komersial dan pelayanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Bagi BUMD DKI Jakarta, pemahaman GCG dan BJR dapat menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan internal. Direksi diharapkan menetapkan prosedur pengambilan keputusan yang terdokumentasi, termasuk analisis risiko dan pertimbangan bisnis.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pencegahan korupsi di sektor publik. KPK selama ini mendorong penguatan sistem integritas di lingkungan pemerintah daerah, termasuk BUMD, melalui berbagai program pembinaan.

Ke depan, KPK berencana melanjutkan sosialisasi dan pembinaan serupa ke berbagai daerah. Tujuannya agar semakin banyak pimpinan BUMD yang memahami batas kewenangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bagi masyarakat, penguatan tata kelola BUMD diharapkan berdampak pada peningkatan layanan publik dan pengelolaan aset daerah yang lebih akuntabel. Pengawasan publik tetap diperlukan untuk memastikan komitmen tersebut berjalan.

Analisis Redaksi

Dorongan KPK agar pimpinan BUMD memahami GCG dan BJR adalah langkah pencegahan yang tepat. BUMD mengelola aset publik yang besar, sehingga setiap keputusan bisnis memiliki implikasi hukum dan sosial. Tanpa pemahaman yang memadai, direksi berisiko mengambil keputusan yang merugikan perusahaan atau terjerat masalah hukum.

Namun, sosialisasi saja tidak cukup. Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat. Komisaris dan dewan pengawas perlu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, bukan sekadar formalitas. Audit internal harus independen dan profesional. Selain itu, transparansi laporan keuangan dan kinerja BUMD perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengawasi.

Penerapan BJR juga perlu diimbangi dengan akuntabilitas. Perlindungan hukum bagi direksi tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari tanggung jawab atas keputusan yang merugikan. KPK perlu memastikan bahwa BJR tidak disalahgunakan, misalnya untuk melegalkan keputusan yang mengandung benturan kepentingan.

Yang tak kalah penting, budaya antikorupsi harus ditanamkan sejak dini. Kepemimpinan berintegritas menjadi teladan bagi seluruh jajaran. Tanpa itu, berbagai prinsip dan aturan hanya akan menjadi dokumen tanpa makna.

FAQ

Apa itu Business Judgment Rule?

Business Judgment Rule adalah doktrin hukum yang memberikan perlindungan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, hati-hati, dan tanpa benturan kepentingan.

Mengapa BUMD perlu menerapkan GCG?

BUMD mengelola aset publik dan memiliki fungsi ganda, komersial dan pelayanan publik. GCG memastikan pengelolaan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Apa contoh tindakan ultra vires?

Tindakan ultra vires adalah tindakan yang melampaui kewenangan, misalnya memberikan fasilitas kredit di luar prosedur tanpa sepengetahuan perusahaan.

Siapa yang menyampaikan dorongan KPK ini?

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam diskusi di Jakarta pada Kamis (12/11/2026).

Bagaimana respons BPBUMD DKI Jakarta?

Kepala BPBUMD DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyambut baik dan menilai kegiatan ini penting untuk menyamakan persepsi pimpinan BUMD.

Sumber: targetberita.co.id, kpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad