Kemenham Kawal Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Pigai: Siapa Pun Wajib Dihukum

Nov 18, 2026 - 05:40
 0  1
Kemenham Kawal Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Pigai: Siapa Pun Wajib Dihukum

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memastikan Kementerian HAM mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang berinisial YL. Pengawalan dilakukan agar proses hukum berjalan objektif tanpa memandang latar belakang partai politik pihak yang dilaporkan.

Ad
Ad

Kepastian itu disampaikan Pigai dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), yang dipantau secara daring dari Jakarta. Menurutnya, kementeriannya telah menjadwalkan pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim pembela perempuan pada Rabu (18/11) pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Kuota Haji 50:50: Ahli Sebut Asrul Azis Taba Tak Bisa Dipidana Sebelum PTUN Batalkan Kebijakan

Pada hari yang sama pukul 14.00 WIB, Kementerian HAM akan menerima berkas pengaduan resmi di kantor kementerian. "Besok jam 14.00 kami terima pengaduan dari Kupang," ujar Pigai dalam rapat tersebut.

Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual di Rumah Jabatan Bupati Kupang

Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM ke Polda NTT. Korban disebut sebagai mahasiswi. Berdasarkan informasi yang disampaikan, dugaan peristiwa terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang.

RWM datang ke lokasi bersama dua perempuan lain berinisial EK dan LS untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, saat berada di rumah jabatan tersebut, RWM diduga mengalami kekerasan seksual.

Peristiwa itu disebut terjadi sebanyak dua kali, yakni pada 11 November hingga Kamis, 12 November 2026. Hingga kini, Polda NTT masih melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan kekerasan seksual tersebut.

Baca juga: Kementerian HAM Kawal Hukum Insiden Pidie: 7 Korban, 3 Masih Dirawat

Kepala daerah yang dilaporkan berinisial YL. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak YL maupun kuasa hukumnya terkait laporan tersebut.

Pigai Tegaskan Tidak Ada Urusan Latar Belakang Partai Politik

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR, Pigai menegaskan latar belakang partai politik pihak yang dilaporkan tidak akan memengaruhi sikap kementeriannya. Ia menyatakan setiap pejabat publik yang terbukti melakukan kekerasan seksual wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.

"Bagi kami, mau bupati dari Gerindra kek atau dari partai mana kek, kita enggak ada urusan, Pak. Saya menteri yang ditunjuk oleh Gerindra, mewakili Gerindra, meskipun saya tidak ada KTA. Tapi, kalau bupati dari Gerindra ternyata melakukan kekerasan seksual, wajib hukumnya dihukum, wajib, Pak," kata Pigai.

Menurut Pigai, sikap tegas terhadap kader parpol maupun pejabat publik yang melanggar hukum merupakan prinsip yang selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto. "Dan itu jiwanya Presiden Pak Prabowo, kadernya kadang ada yang melakukan kesalahan dihukum. Jadi, kita tidak ampun-ampun," ujarnya.

Pigai juga mengajak perwakilan parlemen untuk hadir menyaksikan penyerahan laporan resmi dari tim perlindungan perempuan NTT pada Rabu (18/11) pukul 14.00 WIB.

Respons Komnas HAM dan Komisi XIII DPR

Rapat dengar pendapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina dan Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Ilmaris. Rapat membahas empat agenda, salah satunya tindak lanjut pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat.

Dalam forum itu, Pigai menanggapi kasus kekerasan seksual yang menyeret kepala daerah di Kupang. Ia menyatakan Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Pemprov NTT dan tim pembela perempuan untuk memastikan hak korban terpenuhi.

Komisi XIII DPR belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan Pigai agar perwakilan parlemen hadir dalam penyerahan laporan. Namun, rapat tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan legislatif untuk membahas penegakan hukum di sektor HAM.

Latar Belakang: Perlindungan Korban dan Akuntabilitas Pejabat Publik

Kasus ini mencuat di tengah perhatian publik terhadap penanganan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik. Kementerian HAM menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas, sejalan dengan mandat kementerian yang baru dibentuk.

Pigai menegaskan bahwa pendampingan terhadap korban akan dilakukan bersama tim pembela perempuan. Kementerian HAM juga akan menerima berkas pengaduan resmi sebagai dasar pengawasan terhadap proses hukum di Polda NTT.

"Saya menteri yang ditunjuk oleh Gerindra, mewakili Gerindra, meskipun saya tidak ada KTA. Tapi, kalau bupati dari Gerindra ternyata melakukan kekerasan seksual, wajib hukumnya dihukum, wajib, Pak," ujarnya.

Pernyataan itu menegaskan posisi Kementerian HAM yang tidak akan melindungi pelaku, termasuk jika pelaku berasal dari partai yang sama dengan menteri.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Laporan ke Polda NTT masih dalam tahap penyelidikan. Polisi belum menetapkan tersangka. Kementerian HAM akan menerima pengaduan resmi pada Rabu (18/11) pukul 14.00 WIB di Jakarta.

Pertemuan koordinasi dengan Pemprov NTT dan tim pembela perempuan dijadwalkan pukul 12.00 WIB. Kementerian HAM akan mengawal proses hukum agar berjalan objektif dan transparan.

Publik menantikan perkembangan penyelidikan Polda NTT. Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di daerah, terutama yang melibatkan kepala daerah.

Bagi korban, pendampingan dari tim pembela perempuan menjadi krusial. Kementerian HAM memastikan hak korban untuk mendapatkan keadilan tetap menjadi prioritas.

Analisis Redaksi

Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang berinisial YL menjadi sorotan karena menempatkan Kementerian HAM dalam posisi yang tidak mudah. Pigai, yang secara politis berasal dari Partai Gerindra, harus membuktikan bahwa pengawalan yang dilakukan tidak sekadar retorika. Pernyataannya bahwa latar belakang partai tidak akan memengaruhi proses hukum adalah janji yang harus dibuktikan dengan tindakan nyata.

Publik akan mencermati apakah Kementerian HAM benar-benar mengawal kasus ini hingga tuntas atau hanya hadir pada tahap awal. Penyerahan berkas pengaduan pada Rabu (18/11) menjadi ujian pertama. Jika proses hukum berjalan lambat atau ada indikasi intervensi, kredibilitas Kementerian HAM akan dipertaruhkan.

Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual, terutama yang terjadi di lingkungan pejabat publik. Korban berinisial RWM, seorang mahasiswi berusia 21 tahun, berhak mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis. Kementerian HAM harus memastikan bahwa hak korban tidak terabaikan dalam proses hukum yang panjang.

Langkah Polda NTT juga akan menjadi perhatian. Penyelidikan harus dilakukan secara profesional dan transparan. Jika terbukti ada kekerasan seksual, pelaku harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus ini menjadi momentum untuk membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu, termasuk terhadap kepala daerah.

Sumber: kupang.antaranews.com, antaranews.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad