Kuota Haji 50:50: Ahli Sebut Asrul Azis Taba Tak Bisa Dipidana Sebelum PTUN Batalkan Kebijakan
Kuasa hukum terdakwa Asrul Azis Taba menegaskan kliennya tidak bisa dipidana selama kebijakan kuota haji 50:50 belum dinyatakan batal demi hukum oleh PTUN. Pernyataan itu muncul setelah tiga ahli dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Sidang digelar di ruang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 17 November 2026. Agenda sidang adalah mendengar keterangan ahli yang diajukan tim kuasa hukum terdakwa.
Baca juga: Kemenham Kawal Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Pigai: Siapa Pun Wajib Dihukum
Perkara ini menyeret eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa kerugian keuangan negara mencapai Rp622.090.207.166,41 dalam dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024.
Kronologi Dakwaan KPK dan Angka Kerugian Negara
Dalam surat dakwaan, JPU KPK menyebut angka kerugian negara itu berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI. Penghitungan dilakukan atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama RI.
Menurut JPU, Gus Yaqut diduga menjalankan aksinya bersama tiga pihak lain. Mereka adalah eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Perbuatan melawan hukum yang didakwakan berupa pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu. Pengisian itu juga disebut tidak berdasarkan mekanisme masa tunggu yang berlaku.
Baca juga: Kementerian HAM Kawal Hukum Insiden Pidie: 7 Korban, 3 Masih Dirawat
Tujuannya, menurut JPU, untuk mengakomodasi permintaan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), disertai penerimaan fee percepatan dari para jemaah. JPU juga menyoroti pengalihan dan pengaturan penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis.
Dari angka kerugian negara itu, JPU menduga ada pengayaan kepada Gus Yaqut sebesar USD271.500. Perbuatan tersebut juga disebut memperkaya 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sejumlah Rp478.173.058.166,41 serta Koperasi Perahu sejumlah USD26.500.
Tiga Ahli Dihadirkan untuk Menguji Kewenangan Kemenag
Pada sidang kali ini, tim kuasa hukum Asrul Azis Taba menghadirkan tiga ahli untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim. Mereka adalah Prof Dr Eva selaku ahli hukum pidana, Prof Dr Rouli Anita Velentina selaku ahli hukum perdata, dan Dr Dian Puji Nugraha Simatupang selaku ahli hukum administrasi negara.
Kuasa hukum terdakwa, Nuraidila Fitri, S.H., mengatakan keterangan ketiga ahli rata-rata menguntungkan kliennya. Pokoknya, kewenangan menentukan kebijakan kuota haji 50:50 berada di Kementerian Agama RI.
"Jadi di sini pihak swasta tidak serta merta atau tidak dapat dikatakan bertanggung jawab kewenangan tersebut. Inti dari keterangan ketiga Ahli tadi itu," ujar Nuraidila kepada wartawan seusai sidang.
Ia berharap keterangan para ahli dipertimbangkan Majelis Hakim. Menurutnya, pihak swasta dalam perkara ini hanya mengikuti kebijakan yang diputuskan Kemenag RI.
"Kebijakan itu, klien kami hanya mengikuti kebijakan Kemenag RI dan mereka yang memutuskan. Terkait kesalahan atau tidaknya itu cacat administrasi dan itu masih belum dinyatakan batal demi hukum oleh institusi yang berwenang. Jadi itu harapannya bisa membuka mata hakim," terang Nuraidila.
Nuraidila merupakan advokat dari kantor law firm Advokat Dr. H. Adiwarman, S.H., M.H., M.B.A., yang beralamat di Grand Slipi Tower, Jakarta Barat. Dalam sidang itu ia didampingi anggota timnya, antara lain Rhama Rizky Vianto, S.H., M.H., dan Nuni, S.H., M.H.
Dalil Batal Demi Hukum dan Kewenangan PTUN
Inti pembelaan tim kuasa hukum bertumpu pada status kebijakan kuota tambahan haji 50:50 yang dibuat Kemenag RI. Menurut Nuraidila, kebijakan itu sampai sekarang masih berlaku dan belum ada pernyataan batal demi hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Seharusnya dibatalkan dulu baru bisa dipertanggungjawabkan hukuman pidananya. Makanya tadi Ahli Hukum Administrasi Negara Dr Dian Puji Nugraha Simatupang mengatakan, kalau memang ini cacat administrasi, PTUN dulu yang harus membatalkannya karena itu kewenangan dari PTUN," jelasnya.
Dengan logika itu, selama keputusan administrasi belum dibatalkan melalui jalur peradilan tata usaha negara, pihak swasta dinilai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalil ini menempatkan sengketa kebijakan sebagai urusan administrasi, bukan pidana.
Pendekatan tersebut lazim dipakai dalam perkara yang bersinggungan dengan keputusan pejabat tata usaha negara. Selama keputusan itu belum dinyatakan tidak sah, ia dianggap masih memiliki kekuatan hukum mengikat.
Namun, dalil ini juga menuai pertanyaan. KPK mendakwa adanya penerimaan fee percepatan dari jemaah dan pengaturan pembagian kuota tanpa kajian teknis, yang menurut JPU masuk ranah perbuatan melawan hukum.
Dampak bagi Para Terdakwa dan Jalannya Persidangan
Keterangan tiga ahli menjadi amunisi bagi kubu Asrul Azis Taba. Ia adalah mantan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini.
Bagi Asrul, hasil sidang ini memperkuat posisinya bahwa tindakannya mengikuti kebijakan yang ada. Tim kuasa hukum menyebut kliennya hanya mengikuti keputusan Kemenag RI, bukan pihak yang menentukan kebijakan kuota.
Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan terdakwa Asrul Azis Taba. Tim kuasa hukum mengaku sudah menyiapkan seluruh materi yang perlu disampaikan dalam pemeriksaan itu.
"Terkait persiapan pemeriksaan terdakwa Asrul Azis Taba, pasti kita sudah menyampaikan kepada seluruh apa yang perlu disampaikan, maka disampaikan. Karena memang dalam perkara ini, tindakan terdakwa Asrul Azis Taba bukan suatu perbuatan melawan hukum. Klien kami mengikuti kebijakan yang ada," tandas Nuraidila.
Perkara ini tetap menyita perhatian karena menyangkut tata kelola kuota haji, sektor yang menyentuh langsung jutaan calon jemaah. Angka kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah membuat persidangan ini menjadi salah satu perkara tipikor paling disorot.
Majelis Hakim kini memegang dua narasi yang berseberangan. Satu pihak menilai persoalan ini murni cacat administrasi yang harus diselesaikan lewat PTUN. Pihak lain menilai ada perbuatan melawan hukum yang menguntungkan sejumlah pihak.
Analisis Redaksi: Saat Kebijakan Negara Berhadapan dengan Pertanggungjawaban Pidana
Dalil yang dibangun tim kuasa hukum Asrul Azis Taba punya dasar doktrinal yang serius. Dalam hukum administrasi, keputusan pejabat tata usaha negara dianggap sah sampai dibatalkan oleh instansi berwenang. Jika kebijakan kuota haji 50:50 memang cacat administrasi, maka jalur yang logis adalah mengujinya di PTUN, bukan langsung menyeret pihak swasta ke meja pidana.
Namun, dalil itu tidak otomatis membebaskan siapa pun. KPK tidak mendakwa sekadar soal kebijakan, melainkan soal fee percepatan yang diterima dari jemaah dan pembagian kuota tanpa kajian teknis. Di titik ini, pertanyaan yang harus dijawab Majelis Hakim bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga soal apakah ada keuntungan yang tidak sah di balik pelaksanaan kebijakan tersebut.
Yang paling penting sebenarnya bukan nasib satu terdakwa, melainkan kepastian tata kelola kuota haji. Selama persoalan administrasi dan pidana dicampur tanpa batas yang jelas, publik akan terus melihat perkara ini sebagai pertarungan tafsir, bukan penegakan hukum. Majelis Hakim dituntut memisahkan dengan tegas mana yang cacat administrasi dan mana yang perbuatan melawan hukum.
Sumber: madinaline.com, bpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0