Budantara Matangkan Deklarasi 26 Desember 2026, Agus Budaya: Kebudayaan Fondasi Moral Politik Bangsa
Partai Budaya Nusantara (Budantara) mulai mematangkan persiapan deklarasi dengan membentuk kepanitiaan dari anggota dan perwakilan daerah. Deklarasi dan Semiloka dijadwalkan pada Sabtu Pahing, 26 Desember 2026, setelah sebelumnya direncanakan 22 Desember 2026 di Tugu Proklamasi, Jakarta.
Pertemuan konsolidasi itu menjadi langkah awal sebelum deklarasi resmi partai yang menempatkan kebudayaan sebagai landasan perjuangan politik. Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Budantara, Agus Budaya, menegaskan posisi kebudayaan dalam arah politik bangsa.
Baca juga: Hanura Targetkan 1 Kursi DPR RI dari Maluku Utara, Konsolidasi Digelar di Ternate
Kronologi Persiapan Deklarasi Budantara
Sejumlah anggota Budantara dari berbagai daerah berkumpul membahas pembentukan panitia dan rangkaian kegiatan deklarasi. Dalam pembahasan itu disepakati agenda Semiloka dan Deklarasi Partai Budaya Nusantara dilaksanakan pada Sabtu Pahing, 26 Desember 2026.
Penentuan tanggal mempertimbangkan momentum Hari Nusantara pada 13 Desember dan Hari Ibu pada 22 Desember. Kedua momen itu dipandang sebagai titik temu nilai kebangsaan, persatuan, dan peran perempuan dalam kehidupan bangsa.
Sebelumnya, deklarasi direncanakan berlangsung pada 22 Desember 2026 di Tugu Proklamasi, Jakarta. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam pertemuan persiapan, jadwal kegiatan kemudian ditetapkan menjadi 26 Desember 2026.
Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Budaya Nusantara beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No. 1 A, KM 18, RT 004/RW 004, Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Alamat itu menjadi titik administrasi partai yang tengah menyiapkan landasan kelembagaan.
Baca juga: Gugus Tugas No. 5 Provinsi Lang Son Evaluasi 7 Komune, Soroti Penyerapan Modal
Selain mematangkan kepanitiaan, Budantara menyusun dokumen permohonan pendirian partai politik yang ditujukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Agus Budaya: Kebudayaan Bukan Sekadar Warisan Masa Lalu
Dalam perbincangan saat pembentukan panitia deklarasi, Agus Budaya menyampaikan bahwa kebudayaan harus menjadi fondasi moral sekaligus arah politik bangsa. Menurutnya, kebudayaan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai warisan masa lalu atau kegiatan seremonial semata.
"Kebudayaan harus menjadi fondasi moral dan arah politik bangsa," kata Agus Budaya dalam keterangan yang dikutip dari sorotnews.co.id.
Ia menilai nilai-nilai luhur Nusantara harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pedoman itu mencakup pembangunan etika politik, persatuan, serta karakter kepemimpinan nasional.
Dengan menempatkan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan nasional dan pemersatu bangsa, Budantara berkomitmen menyuarakan pengakuan serta perlindungan hak-hak penghayat kepercayaan dan para pelaku tradisi di Indonesia. Komitmen ini menjadi salah satu pembeda partai baru tersebut.
Budantara mengusung kebudayaan sebagai fondasi utama perjuangan politik. Kearifan lokal dan nilai-nilai luhur Nusantara diposisikan sebagai landasan moral, jati diri bangsa, sekaligus kekuatan strategis dalam pembangunan nasional.
Empat Sasaran Perjuangan Partai Budaya Nusantara
Menurut Agus Budaya, terdapat sejumlah sasaran utama yang ingin diperjuangkan Budantara. Sasaran itu dirumuskan sebagai arah gerak partai yang berbasis nilai budaya.
- Penguatan karakter dan moral politik: menjadikan nilai luhur budaya Nusantara sebagai dasar etika berpolitik, dengan Pancasila dimaknai sebagai kristalisasi nilai adat dan budaya bangsa.
- Kedaulatan dan pengakuan hak masyarakat adat: mendorong pelaku tradisi dan penghayat kepercayaan menjadi subjek aktif yang memiliki ruang representasi, bukan sekadar objek seremoni atau festival.
- Ketahanan nasional dan persatuan: merawat gotong royong, kerukunan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya agar masyarakat tidak mudah terpecah akibat perbedaan maupun konfrontasi politik.
- Kebangkitan nasional berbasis kearifan lokal: mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan dan pembangunan nasional yang bertumpu pada identitas bangsa, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian budaya lokal.
Selain empat fokus itu, Budantara menetapkan sejumlah kelompok masyarakat sebagai sasaran perjuangan. Pertama, penghayat kepercayaan dan pelaku tradisi, yang menjadi perhatian dalam pemenuhan hak konstitusional, pelayanan administrasi kependudukan, serta penghapusan diskriminasi historis.
Kedua, masyarakat adat dan pegiat budaya. Budantara ingin melibatkan tokoh adat, seniman, budayawan, serta komunitas kebudayaan di berbagai daerah untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan warisan budaya Nusantara.
Ketiga, masyarakat umum dan lintas generasi. Budantara berupaya membangun kesadaran agar masyarakat tetap mengenal, menghargai, dan mempertahankan akar jati diri bangsa di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi.
Latar Belakang dan Konteks Politik Kebudayaan
Budantara hadir dengan semangat kebangkitan kebudayaan Nusantara. Partai ini menggagas wadah politik yang menempatkan kebudayaan, nilai-nilai luhur bangsa, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan perjuangan.
Pendekatan itu menempatkan kebudayaan bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai kerangka etika dalam berpolitik. Dalam pandangan Budantara, nilai luhur Nusantara semestinya tercermin dalam penyelenggaraan negara dan perilaku politik sehari-hari.
Isu penghayat kepercayaan dan masyarakat adat menjadi salah satu fokus yang jarang diangkat partai politik mapan. Kelompok ini kerap menghadapi persoalan administrasi kependudukan dan diskriminasi historis, sehingga representasi politik menjadi kebutuhan yang mendesak.
Dari sisi kelembagaan, Budantara menyiapkan dokumen permohonan pendirian partai politik kepada Menteri Hukum. Proses ini merupakan tahap awal untuk memperoleh badan hukum partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menghadapi tahapan Pemilu 2029.
Pembentukan kepanitiaan lintas daerah juga menjadi sinyal bahwa Budantara berupaya membangun struktur organisasi dari bawah. Konsolidasi semacam ini penting bagi partai baru yang belum memiliki mesin politik mapan.
Dampak dan Langkah Selanjutnya Menuju Pemilu 2029
Agenda Semiloka dan Deklarasi pada 26 Desember 2026 diharapkan memperkuat konsolidasi lintas daerah. Forum itu sekaligus menjadi panggung untuk memperkenalkan gagasan politik yang menjadikan kebudayaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Agus Budaya berharap kehadiran Partai Budaya Nusantara menjadi wadah perjuangan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebudayaan. Partai ini juga ingin memperkuat nilai-nilai luhur bangsa serta memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat adat, penghayat kepercayaan, dan pelaku tradisi.
Budantara menargetkan kebangkitan kebudayaan Nusantara tidak berhenti pada pelestarian warisan leluhur. Kebudayaan juga diarahkan menjadi bagian dari pembangunan nasional, penguatan demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, perhatian akan tertuju pada dua hal: kelancaran deklarasi 26 Desember 2026 dan kelengkapan administrasi pendirian partai di Kementerian Hukum. Keduanya menjadi penentu apakah Budantara dapat melangkah ke tahapan Pemilu 2029.
Bagi publik, kehadiran partai berbasis kebudayaan menawarkan alternatif diskursus politik yang menekankan etika, persatuan, dan perlindungan kelompok tradisional. Namun, ujian sesungguhnya terletak pada kemampuan menerjemahkan gagasan itu menjadi kebijakan dan kerja organisasi yang nyata.
Analisis Redaksi
Langkah Budantara memilih 26 Desember 2026, setelah semula 22 Desember 2026, menunjukkan perhitungan simbolik yang cermat. Hari Nusantara dan Hari Ibu dijadikan rujukan nilai kebangsaan, persatuan, dan peran perempuan. Namun, penundaan empat hari itu juga bisa dibaca sebagai kebutuhan konsolidasi internal yang belum sepenuhnya rampung.
Gagasan menjadikan kebudayaan sebagai fondasi moral politik bukan hal baru di Indonesia. Yang membedakan, Budantara secara eksplisit menempatkan penghayat kepercayaan dan masyarakat adat sebagai sasaran perjuangan. Kelompok ini lama menghadapi persoalan administrasi dan diskriminasi, sehingga janji representasi politik mereka layak diuji, bukan sekadar dielu-elukan.
Tantangan terberat partai baru selalu sama: mengubah retorika menjadi struktur yang bekerja. Dokumen pendirian partai kepada Menteri Hukum adalah langkah administratif pertama, tetapi jalan menuju Pemilu 2029 masih panjang. Publik berhak menunggu apakah semangat kebudayaan itu berhenti di panggung deklarasi atau benar-benar menjadi arah politik yang membumi.
Sumber: kemenkum.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0