Kuasa Hukum Johnny Kalwani Soroti Barang Bukti Digital yang Tak Diperiksa Ahli Forensik

Nov 18, 2026 - 07:00
 0  2
Kuasa Hukum Johnny Kalwani Soroti Barang Bukti Digital yang Tak Diperiksa Ahli Forensik

Kuasa hukum terdakwa Johnny Kalwani, Hartono Tanuwidjaja, menyoroti sejumlah barang bukti digital yang dinilai tidak diperiksa tuntas oleh ahli digital forensik Bareskrim Polri dalam sidang ketiga di PN Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2026). Ia menilai hasil pemeriksaan itu tidak sempurna.

Ad
Ad

Perkara ini menyeret anggota biasa Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) berinisial JK sebagai terdakwa. Dakwaannya menyangkut dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca juga: JJ Gabriel Tinggalkan Manchester United, MU Pertimbangkan Langkah Hukum

Sidang berlangsung di ruang Sujadi, PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran. Agenda hari itu menghadirkan satu saksi dan satu ahli digital forensik dari Tim Cyber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk memberi keterangan di hadapan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan tim kuasa hukum.

Empat Barang Bukti, Satu Diakui Bukan Milik Terdakwa

Hartono menyebut ada empat barang bukti yang disita untuk diperiksa secara digital forensik. Rinciannya: handphone, simcard, flashdisk, dan memory card.

Namun dari empat barang itu, hanya tiga yang diakui berasal dari terdakwa JK, yakni handphone, simcard, dan memory card. "Sementara, flashdisk itu dari penyidik bukan dari kepemilikan terdakwa JK," ujar Hartono kepada wartawan usai sidang.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah akun dan dokumen di perangkat handphone sudah tidak terdeteksi lagi. Di sisi lain, terdapat rekaman komunikasi grup chat SSE di dalam flashdisk.

Baca juga: LaLiga Bantah Kemenangan Hukum Real Madrid: Itu Cuma Masalah Formal

Menurut Hartono, flashdisk itu memuat upaya penyidik merekam kembali percakapan di nomor handphone terdakwa JK secara utuh, termasuk percakapan dan unggahan dokumen. Hasilnya berbeda karena dokumen di flashdisk tersimpan pada tanggal dokumen itu disimpan, bukan pada waktu unggahan aslinya.

"Sedangkan yang terecord di Hp itu adalah yang seharusnya sama dengan waktu pada saat upload dokumen," katanya.

Ia menambahkan, pada 12 November 2024 ahli tidak menemukan dokumen bukti yang diunggah. Baru pada 12 Desember 2024 dokumen-dokumen bukti itu ditemukan. "Sudah tidak ditemukan lagi data digital forensik di dalam Hp maupun di dalam memory card," jelasnya.

Sertifikat hingga AJB Jadi Sorotan di Ruang Sidang

Hartono merinci barang bukti yang diajukan JPU, yaitu satu sertifikat, satu Akta Jual Beli (AJB), dua Surat Keterangan Notaris, dan tiga lembar Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPATB).

Dua lembar terakhir, katanya, masing-masing hanya satu lembar biasa. AJB hanya dua lembar. Sementara sertifikat masih menimbulkan keraguan apakah utuh seperti dokumen lama atau hanya sebagian.

Keraguan itu muncul karena keterangan saksi sebelumnya berbeda. Ada yang menyatakan dokumen berupa hasil capture foto, ada pula yang menyebut PDF.

"Kalau hanya satu lembar itu kan tidak mungkin PDF. Itu lebih daripada satu lembar. Tapi yang diajukan sebagai peristiwa atau perbuatan melanggar data pribadi itu adalah sertifikat pada halaman pertama dan terakhir," terangnya.

Ia juga menyoroti PPATB yang disatukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah diverifikasi, nomor itu dinilai bukan NPWP saksi pelapor Shyam Rupchand maupun Suresh Gobindram Vaswani. Nomornya 000010 dan tidak ada Nomor Induk Kependudukan di dalam Suket Notaris maupun PPATB.

Persoalan dokumen ini menjadi penting karena JPU memakainya sebagai dasar dugaan pelanggaran data pribadi. Tim kuasa hukum menilai dasar itu belum kokoh.

Kesaksian Ajay Kumar soal Pembelian Tanah 2007

Hartono juga mengangkat keterangan saksi keempat yang diperiksa hari itu, Ajay Kumar Gobind Mulani. Menurutnya, ada keterangan penting dari saksi tersebut.

Ajay menyatakan transaksi pembelian tanah pada 2007 dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua yayasan. Transaksi itu tidak memiliki data keuangan di yayasan, tetapi tim kuasa hukum punya bukti bahwa pembelian berasal dari uang yayasan.

Pada transaksi 2017, pembelinya adalah yayasan yang diketuai Shyam Rupchand. Artinya, penjual dan pembeli sama-sama Shyam Rupchand. Sumber uang Rp16 miliar yang dipakai dalam transaksi itu pun belum jelas ke mana dibayarkan.

"Tapi yang jelas diakui atau tidak, saksi tadi sudah menyebutkan, bahwa transaksi pembelian tanah di Bali pada tahun 2007 itu dilakukan oleh Ketua dan Waket yayasan," paparnya.

Hartono menegaskan pentingnya keterangan itu. Klaim saksi pelapor menyebut tanah tersebut dibeli secara pribadi pada 2007. Kenyataannya, pada 2012 hingga 2016, tanah itu dipakai membangun mess guru untuk Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School.

"Kalau itu milik pribadi kenapa dipakai jadi mess guru yang tidak ada kaitannya dengan usaha ataupun kegiatan bisnis dia yang bersifat pribadi," katanya.

Ia juga mempertanyakan Surat Pajak Tahunan yayasan 2016. Kedua tanah di Bali disebut telah diserahkan kepada yayasan pada tahun itu, tetapi pada 2017 justru dijual kembali ke yayasan.

Lima Saksi di BAP Tak Dihadirkan, JPU Pilih Ahli

Dalam sidang itu, JPU menghadirkan saksi dan ahli untuk memperkuat keterangan di muka persidangan. Namun tim kuasa hukum mencatat masih ada lima saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang belum dihadirkan.

Kelima saksi itu adalah Gobind Saptani selaku Ketua Umum PGSL saat ini, saksi dari Bali selaku Notaris bernama Ida Ayu, dua saksi lain dari Bali, dan satu saksi yang meringankan.

"Menurut keterangan JPU, kelima saksi tersebut tidak perlu dihadirkan. Hanya akan menghadirkan keterangan Ahli saja," tuturnya.

Agenda sidang berikutnya, JPU masih akan menghadirkan saksi. Nama ahli digital forensik yang hadir hari itu adalah Ajun Komisaris Polisi (AKP) Fitri Suryana Nur Hamdan. Adapun Ajay Kumar menjabat Sekretaris PGSL merangkap Pembina di Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School.

Rangkaian persidangan ini merujuk pada laporan yang diproses penyidik sejak 2024. Sejumlah dokumen digital disita, lalu diperiksa oleh Tim Cyber Bareskrim. Pemeriksaan itulah yang kini dipersoalkan pihak terdakwa.

Syamsudin: Pemeriksaan Forensik Tidak Sempurna

Anggota tim kuasa hukum, Syamsudin, menambahkan bahwa pertanyaan untuk ahli digital forensik ada yang tidak dijawab dengan baik. Ia menyoroti soal apakah terdakwa JK melakukan perbuatan yang diduga.

"Apakah terdakwa JK telah melakukan sabotase elektronik atau tidak? Itu tidak bisa dijawab dengan baik oleh Ahli. Apakah sudah dilakukan pengrusakan oleh terdakwa JK data elektronik pelapor? Itu juga tidak bisa dijawab oleh Ahli," ujar Syamsudin.

Hartono menilai ahli punya metode sendiri dalam keahlian digital forensik karena sudah banyak berlatih. Yang berhak melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau pemeriksa cyber dengan kualifikasi ahli.

Ia mengungkap hal yang tidak diperiksa, termasuk jejak unggahan sebuah akun. Apakah lalu lintas WhatsApp sebelumnya ikut terekam, dari mana gambar diunggah, apakah hasil capture foto, dan apakah diteruskan dari akun lain.

"Tapi itu tidak diminta oleh penyidik dan hal yang paling penting pada saat pemeriksaan digital forensik ini sifatnya berbayar dan tidak gratis," katanya.

Tim kuasa hukum berharap keterangan saksi dan ahli hari itu memberi ruang lebih menguntungkan bagi terdakwa JK. Persidangan akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya.

Analisis Redaksi

Yang dipersoalkan tim kuasa hukum Johnny Kalwani bukan sekadar soal teknis forensik. Inti keberatan mereka adalah rantai bukti: dari mana dokumen berasal, kapan disimpan, dan siapa yang sebenarnya memindahkannya ke perangkat penyidik. Ketika flashdisk berisi rekaman percakapan yang diakui bukan milik terdakwa, pertanyaan soal keaslian bukti menjadi wajar diajukan.

Di sisi lain, ahli digital forensik bekerja berdasarkan permintaan penyidik. Jika ada jejak yang tidak diperiksa, misalnya asal unggahan gambar atau riwayat penerusan pesan, itu lebih merupakan persoalan permintaan penyidik daripada kemampuan ahli. Namun dalam perkara UU ITE, justru detail seperti itu yang sering menentukan apakah suatu unggahan bisa diatribusikan kepada terdakwa.

Perbedaan tanggal antara 12 November 2024 dan 12 Desember 2024 juga layak dicermati hakim. Selisih sebulan itu bisa berarti dua hal: dokumen baru muncul belakangan, atau metode pemeriksaan tidak menangkap jejak yang seharusnya ada. Penjelasan ahli soal perbedaan waktu simpan dan waktu unggah semestinya dibedah lebih dalam di persidangan berikutnya.

Di luar soal teknis, perkara ini menyentuh sengketa internal yayasan yang berlarut. Transaksi tanah 2007, pembangunan mess guru, penjualan kembali pada 2017, dan klaim pencemaran nama baik saling terkait. Hakim perlu memastikan perkara pidana ini tidak dipakai menyelesaikan konflik kepengurusan yayasan yang lebih tepat diselesaikan lewat jalur perdata.

Jika lima saksi dalam BAP dinilai tidak perlu dihadirkan, JPU mesti menjelaskan alasannya secara terbuka. Sebab, dalam perkara yang bertumpu pada dokumen digital, keterangan saksi yang mengetahui asal-usul transaksi bisa menjadi penyeimbang keterangan ahli. Tanpa itu, ruang bagi hakim untuk menilai secara utuh menjadi lebih sempit.

Sumber: madinaline.com, bareskrim.polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad