Gelombang Dukungan Dasco Jadi Cawapres, Prabowo Pegang Keputusan

Nov 18, 2026 - 07:00
 0  1
Gelombang Dukungan Dasco Jadi Cawapres, Prabowo Pegang Keputusan

Dukungan agar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjadi wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir dari berbagai fraksi dan politikus lintas partai. Dasco meminta semua pihak menghormati hak Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan nama ke MPR.

Ad
Ad

Dasco Minta Semua Pihak Hormati Kewenangan Presiden

Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11), Dasco menegaskan bahwa calon wapres yang akan diserahkan ke MPR sepenuhnya merupakan hak Presiden. Ia meminta gelombang dukungan yang mengarah kepadanya tidak diartikan sebagai upaya mendahului keputusan Prabowo.

Baca juga: Budantara Matangkan Deklarasi 26 Desember 2026, Agus Budaya: Kebudayaan Fondasi Moral Politik Bangsa

"Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR," kata Dasco.

"Karena itu mari kita menghormati hak itu karena sudah diatur," ujarnya.

Selain Dasco, nama kader Gerindra lain juga beredar sebagai kandidat, yakni Sekjen Gerindra Sugiono dan Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani. Dasco menyebut mereka sebagai kader terbaik partai.

"Nama-nama yang mencuat itu kan kader-kader terbaik di Partai Gerindra. Ada Pak Sugiono, ada Pak Muzani," ucapnya.

Baca juga: Hanura Targetkan 1 Kursi DPR RI dari Maluku Utara, Konsolidasi Digelar di Ternate

"Namun itu tadi, saya sampaikan bahwa mari kita hormati hak Presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.

Yusril: Usulan Masyarakat Bersifat Informal

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai dukungan kepada Dasco sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, menurut dia, usulan dari masyarakat itu bersifat informal dan tidak mengikat keputusan Presiden.

"Bahwa di masyarakat ada wacana-wacana mengusulkan si A, mengusulkan si B, si C, si D, dan seterusnya, itu adalah dinamika dari demokrasi dan kita hargai bahwa ada dinamika dalam masyarakat mengusulkan calon-calon dan itu sifatnya memang informal," kata Yusril di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11).

Yusril menegaskan, kewenangan mengajukan dua nama cawapres ke MPR sepenuhnya ada di tangan Presiden. Tidak ada pihak lain yang bisa mencampuri keputusan tersebut.

"Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon wakil presiden dan diserahkan ke MPR itu sepenuhnya. Artinya sepenuhnya itu enggak bisa dicampuri oleh orang lain. Sepenuhnya adalah kewenangan Presiden," ucapnya.

"Jadi walaupun dikatakan bahwa diusulkan oleh salah satu ataupun oleh gabungan partai pengusul Pilpres tahun 2024, tapi setelah diusulkan ya sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk memilih dan kita harus menghormati kewenangan Presiden itu," terang Yusril.

Saat ditanya soal namanya yang ikut disebut sebagai kandidat, Yusril enggan berkomentar. Ia beralasan, sebagai ahli hukum, ia tidak boleh berpikir politis.

Jadwal Pemilihan Wapres di MPR Bergeser ke 9 Desember

Yusril mengatakan Presiden belum mengajukan nama ke MPR. Pemilihan wapres di MPR diundur dari 2 Desember menjadi 9 Desember, sehingga Presiden harus menyerahkan dua nama paling lambat 25 November.

Jadwal bergeser karena Prabowo sedang berada di luar negeri untuk menghadiri KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shanghai. Presiden dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 19 November.

Menurut Yusril, jika pemilihan tetap digelar 2 Desember, waktunya terlalu mepet untuk menggelar pertemuan resmi dengan tujuh partai koalisi pengusung di Pilpres 2024. Karena itu, penundaan diambil agar proses penjaringan nama berjalan sesuai aturan.

Partai Politik Ramai-ramai Menyatakan Dukungan

Sejumlah partai terang-terangan mendukung Dasco. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan partainya menyambut baik jika Prabowo memilih Dasco.

"Jika Presiden Prabowo memilih Prof Sufmi Dasco Ahmad (SDA) untuk mendampingi menjadi wakil presiden, maka PAN setuju, senang dan gembira," ungkap Viva Yoga.

PKB menyatakan mendukung penuh kewenangan konstitusional Presiden dalam mengusulkan cawapres pengganti. PKB tidak mengusulkan kader internal dan menyerahkan pilihan kepada Presiden.

"Namun apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebagai bahan pertimbangan presiden, kami Partai Kebangkitan Bangsa menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan," tutur Waketum PKB Moh. Rano Alfath.

Ketua Komisi III DPR sekaligus Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni menyatakan NasDem mendukung penuh Dasco.

"NasDem mendukung penuh Pak Dasco menjadi Wapresnya Pak Prabowo, Pak Dasco punya rekam jejak dan integritas yang cukup mumpuni," kata Sahroni.

Waketum NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menilai Dasco bisa membantu Presiden menjalankan program dan kebijakan strategis. Menurut dia, wapres juga harus mampu menjembatani kepentingan berbagai kelompok masyarakat dan partai politik.

"Nah, dari semua yang beredar tentu yang memiliki komunikasi, yang memiliki mengkonsolidasikan kekuatan, sosok Pak Dasco menurut saya yang paling pas lah menurut saya dalam situasi seperti hari ini," ungkap Saan.

Sekjen Demokrat Herman Khaeron menyatakan partainya menyerahkan keputusan kepada Prabowo.

"Kami serahkan kepada Presiden dan siapa pun yang diusulkan presiden kami menghormatinya," kata Herman, Selasa (17/11).

Meski begitu, Herman tak menampik Dasco punya kapasitas untuk menjadi wapres.

"Tentu pak Dasco salah satu yang mumpuni dan memiliki peluang diusulkan oleh Presiden," ujarnya.

PKS Soroti Chemistry dan Loyalitas Dasco

Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai Dasco memenuhi sejumlah kriteria untuk menggantikan Gibran, salah satunya karena kedekatannya dengan Prabowo.

"Pertama, Pak Dasco sebagai Ketua Harian Gerindra, tentu sosok yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Kalau bicara loyalitas dan chemistry dengan Presiden, saya kira pak Dasco memenuhi," jelas Kholid.

Kholid juga menyoroti kemampuan Dasco membangun komunikasi politik lintas partai.

"Kedua, dari sisi kapasitas dan akseptabilitas, beliau juga mampu membangun komunikasi lintas partai di parlemen. Beliau sudah terbiasa membangun kerja sama dan sinergi dengan lintas partai," kata Kholid.

Meski begitu, PKS tidak mengajukan nama kader untuk mengisi kursi wapres.

"Bagi PKS, secara prinsip tidak mengusulkan nama kader sebagai cawapres, dan menyerahkan kewenangan pemilihan cawapres kepada Presiden Prabowo," pungkasnya.

Dasco Dikerubungi Anggota Dewan usai Paripurna

Gelombang dukungan juga terlihat seusai rapat paripurna DPR, Selasa (17/11), yang dipimpin Dasco. Saat Dasco beranjak dari kursi pimpinan untuk meninggalkan ruang sidang, sejumlah anggota dewan lintas fraksi menghampirinya. Mereka bersalaman, sebagian lagi mengajak berfoto.

Dari Demokrat ada Sekjen Herman Khaeron, Hinca Pandjaitan, Anton Sukartono Suratto, dan Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Ada pula Anggia Ermarini dari PKB dan Andre Rosiade dari Dewan Pembina Gerindra.

Wakil Ketua MPR sekaligus Waketum PAN Eddy Soeparno ikut mengajak Dasco berfoto bersama, lalu mengunggahnya di Instagram.

"Sukses selalu untuk komandan kami di DPR RI, Prof @sufmi_dasco," tulis Eddy.

"Kami doakan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan insyaallah amanah yang lebih besar untuk membangun Indonesia yang lebih makmur, kuat dan jaya," tutur dia.

DPD: Anggota Boleh Mendukung, Lembaga Tak Mengusung

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin bertemu Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa (17/11). Ia mengakui ada anggota DPD yang menyatakan dukungan kepada Dasco. Namun, ia menegaskan DPD bukan partai politik sehingga tidak bisa mengusung calon, meski DPD merupakan bagian dari MPR.

Menurut Sultan, dukungan itu sikap pribadi anggota, bukan sikap kelembagaan.

"Kalau hal itu sih mungkin ya, ya gak bisa dilarang juga, tapi secara kelembagaan bahwa DPD memang tidak mengusung, tidak memunculkan nama, karena memang aturan mainnya seperti itu," ucap Sultan.

Ia menilai dukungan itu wajar karena banyak anggota DPD yang dekat dengan Dasco.

Dukungan Saat Gibran Masih Menjabat Dinilai Janggal

Sebelumnya, dukungan kepada Dasco sempat muncul saat Gibran masih menjabat wapres. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Slamet Ariyadi menilai momen itu dimanfaatkan untuk merusak citra Dasco.

"Saya menduga memang ada yang ingin membuat keributan. Memancing di air keruh. Gibran waktu itu masih Wapres, ada yang tiba-tiba dukung Pak Dasco," kata Slamet kepada wartawan.

"Jadi wajar, Pak Dasco membantah kalau itu hoaks dan pengalihan isu penyadapan. Sebagai Komisi III, saya dengar penyebar hoaksnya juga sudah diproses secara hukum. Resminya, kita tunggu saja pengumumannya," ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi NasDem Rajiv juga menilai waktu munculnya dukungan itu janggal.

"Itu kan mudah sekali kita baca. Pak Dasco jadi orang yang dirugikan saat itu. Ada isu penyadapan, Wapres masih Gibran, kok tiba-tiba ada yang dukung Pak Dasco. Ini kan janggal, mudah sekali dibaca ada permainan di situ. Maka wajar, Pak Dasco menganggap itu permainan politik untuk menjelekkan beliau. Saya pun dalam situasi itu pasti akan menjawab dengan cara yang sama," kata Rajiv.

Menurut Slamet, situasinya kini berbeda karena kursi wapres memang kosong.

"Kalau sekarang, jabatan wapres memang kosong. Yang dukung Pak Dasco, itu aspirasi kawan-kawan. Memang waktunya menyampaikan aspirasi. Pak Dasco sendiri kan tidak ada pikiran macam-macam. Semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden," tuturnya.

Rajiv sepakat. Ia menyebut banyak pihak kini berharap Dasco menjadi wapres, tetapi keputusan tetap di tangan Presiden.

"Kalau sekarang, waktunya menyampaikan harapan. Ternyata, banyak sekali yang punya harapan sama, ingin Pak Dasco jadi Wapres. Banyak teman-teman yang berharap, aspirasinya sampai ke Presiden Prabowo. Tapi seperti yang dikatakan Bang Dasco, keputusan akhirnya seperti apa tentu ada sepenuhnya di tangan Pak Presiden. Hak Presiden Prabowo sepenuhnya," pungkasnya.

Analisis Redaksi: Ujian Konsolidasi Koalisi di Tengah Sorotan

Gelombang dukungan kepada Dasco menunjukkan satu hal: koalisi pemerintahan saat ini relatif solid dalam menyikapi kekosongan kursi wapres. Hampir semua partai, dari PAN, PKB, NasDem, Demokrat, hingga PKS, menyatakan sikap yang sama—menyerahkan keputusan kepada Presiden. Tidak ada yang mencoba mendorong kandidat alternatif secara terbuka. Ini sinyal bahwa Prabowo masih memegang kendali penuh atas proses politik di parlemen.

Namun, di balik soliditas itu, ada catatan penting. Dukungan yang mengalir deras justru muncul sebelum Presiden mengajukan nama resmi. Dasco sendiri berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mendahului keputusan Prabowo. Sikap itu menunjukkan kesadaran bahwa posisi wapres bukan sekadar soal popularitas di parlemen, melainkan soal konstitusi dan hak prerogatif Presiden. Jika dukungan ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin ia berubah menjadi tekanan politik yang justru menyulitkan Presiden.

Yang juga perlu dicermati adalah pergeseran jadwal pemilihan dari 2 ke 9 Desember. Penundaan ini memberi ruang bagi Prabowo untuk berkonsultasi dengan partai koalisi. Tapi di sisi lain, waktu yang tersedia hingga 25 November tidak lama. Presiden harus segera menimbang nama, termasuk mempertimbangkan dinamika di parlemen dan stabilitas pemerintahan. Keputusan akhir tetap ada di tangan Prabowo, dan publik akan menilai apakah proses ini berjalan transparan dan sesuai aturan.

Sumber: kumparan.com, mpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad