Perda Kekayaan Intelektual Bintan Diusulkan, Salak Sari Intan Jadi Sorotan

Nov 18, 2026 - 08:20
 0  1
Perda Kekayaan Intelektual Bintan Diusulkan, Salak Sari Intan Jadi Sorotan

Kanwil Kemenkum Kepri mengusulkan pembentukan Perda Pelindungan Kekayaan Intelektual kepada DPRD Kabupaten Bintan. Kepala Kanwil Morina menyebut Bintan punya dua potensi indikasi geografis: Salak Sari Intan yang sudah terdaftar dan Batik Manes yang masih dalam proses pencatatan.

Ad
Ad

Usulan itu disampaikan dalam audiensi jajaran Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau dengan pimpinan DPRD Bintan di Kantor DPRD setempat, Selasa (17/11/2026). Menurut Morina, Perda KI dibutuhkan sebagai landasan hukum untuk melindungi, melestarikan, dan mengoptimalkan nilai ekonomi kekayaan intelektual masyarakat.

Baca juga: Bupati Kupang Minta Pemeriksaan Dugaan Kekerasan Seksual Diundur, Ada Agenda Pemerintahan

"Saat ini, terdapat dua potensi Indikasi Geografis, yakni Salak Sari Intan Bintan yang telah resmi terdaftar, serta Batik Manes yang masih dalam proses pencatatan," kata Morina dalam keterangan yang dikutip dari ANTARA News Kepri.

Kronologi Audiensi dan Isi Usulan Kemenkum Kepri

Audiensi berlangsung satu hari sebelum berita ini dipublikasikan, tepatnya Selasa, 17 November 2026. Rombongan Kanwil Kemenkum Kepri diterima langsung pimpinan DPRD Kabupaten Bintan. Agenda utamanya bukan satu, melainkan dua perkara: rancangan Perda Kekayaan Intelektual dan perkembangan layanan pos bantuan hukum.

Morina membuka pembicaraan dengan memaparkan kondisi kekayaan intelektual di Bintan. Ia menyoroti dua komoditas yang dianggap paling siap masuk skema pelindungan daerah: Salak Sari Intan Bintan dan Batik Manes. Yang pertama sudah resmi terdaftar sebagai indikasi geografis. Yang kedua masih berjalan di meja pencatatan.

Dari sisi pemerintah pusat, Morina menegaskan Kementerian Hukum RI telah mempermudah pendaftaran KI. Salah satu bentuk kemudahannya adalah tarif Rp0 untuk pencatatan Hak Cipta karya lagu dan/atau musik. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat mendaftarkan karya mereka tanpa beban biaya.

Baca juga: Jejaring In-House Counsel Perbankan: BASEL Jadi Wadah Kolaborasi Sejak 2023

Usulan Perda ini bukan tanpa alasan. Tanpa regulasi daerah, pelindungan KI bergantung sepenuhnya pada inisiatif pemilik karya dan pemerintah pusat. Dengan Perda, pemerintah kabupaten punya dasar anggaran dan kewenangan untuk melakukan pendampingan, sosialisasi, hingga penindakan terhadap pelanggaran di wilayahnya.

Salak Sari Intan Bintan dan Batik Manes: Dua Wajah Pelindungan KI

Salak Sari Intan Bintan menjadi contoh paling konkret. Statusnya sebagai indikasi geografis terdaftar berarti nama, asal wilayah, dan karakteristik produk sudah diakui secara hukum. Perlindungan ini mencegah pihak luar mengklaim atau memasarkan salak serupa dengan label Bintan tanpa hak.

Batik Manes berada di fase berbeda. Proses pencatatan yang masih berjalan membuat posisinya belum sekuat Salak Sari Intan. Di sinilah peran pemerintah daerah diuji: apakah mampu mendampingi perajin dan kelompok pengrajin menyelesaikan dokumen, uji karakteristik, hingga deskripsi produk yang jadi syarat pencatatan.

Morina tidak merinci berapa lama proses Batik Manes akan selesai. Ia hanya menyebut komoditas itu masih dalam tahap pencatatan. Namun pernyataannya memberi sinyal bahwa Kanwil Kemenkum Kepri memantau langsung perkembangan kedua potensi tersebut.

Bagi Bintan, dua komoditas ini bukan sekadar nama. Salak dan batik mewakili sektor pertanian dan kerajinan yang menyerap tenaga kerja lokal. Pelindungan KI membuka peluang nilai tambah: harga jual lebih tinggi, akses pasar yang lebih luas, dan posisi tawar yang lebih kuat di tingkat nasional maupun ekspor.

51 Posbankum di Bintan dan Peran Paralegal Desa

Selain KI, audiensi membahas layanan pos bantuan hukum atau Posbankum. Kanwil Kemenkum Kepri mencatat Posbankum telah terbentuk di 51 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Jumlah itu bagian dari 419 Posbankum di seluruh Provinsi Kepri.

Layanan ini diperkuat oleh peran paralegal. Mereka membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Dukungan datang dari Lembaga Bantuan Hukum di bawah binaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Keberadaan Posbankum memberi arti praktis bagi warga yang selama ini harus menempuh jarak jauh untuk berkonsultasi hukum. Persoalan tanah, warisan, hingga sengketa antartetangga bisa ditangani lebih awal sebelum membesar. Paralegal desa menjadi garda terdepan yang menjembatani warga dengan pendamping hukum profesional.

Morina berharap peran DPRD makin kuat dalam dua hal sekaligus: menghadirkan regulasi pelindungan KI dan memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat. "Harapannya, peran DPRD semakin kuat dalam menghadirkan regulasi pelindungan Kekayaan Intelektual dan memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat," ujarnya.

Respons Ketua DPRD Bintan Fiven Sumanti

Ketua DPRD Bintan Fiven Sumanti menyambut positif usulan pembentukan Perda Kekayaan Intelektual. Menurutnya, regulasi itu menjadi upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat Bintan.

Fiven langsung menyebut jadwal konkret. Usulan Perda tersebut akan diprioritaskan untuk masuk dalam pembahasan anggaran perubahan yang dijadwalkan pada Februari 2027. Artinya, pembahasan serius baru akan bergulir sekitar tiga bulan setelah audiensi.

"Kolaborasi yang berkelanjutan antara Kemenkum Kepri dan DPRD Bintan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata sekaligus mendorong peningkatan daya saing potensi daerah," kata Fiven.

Pernyataan itu menempatkan Perda KI sebagai instrumen daya saing, bukan sekadar administrasi. Bintan dikenal sebagai daerah kepulauan dengan sektor pariwisata dan produk lokal yang kuat. Pelindungan merek, hak cipta, dan indikasi geografis menjadi prasyarat agar produk lokal tidak kalah di pasar yang makin terbuka.

Meski begitu, DPRD belum merinci bentuk konkret Perda yang akan dibahas. Apakah akan mengatur pendampingan pendaftaran, insentif bagi pemilik KI terdaftar, atau sanksi bagi pelanggar, semua masih menunggu pembahasan di tahap berikutnya.

Langkah Selanjutnya dan Apa yang Perlu Diawasi

Ada beberapa titik yang layak dicermati publik Bintan setelah audiensi ini. Pertama, jadwal pembahasan di anggaran perubahan Februari 2027. Kedua, nasib pencatatan Batik Manes yang masih berjalan. Ketiga, kesiapan 51 Posbankum di desa dan kelurahan menjalankan fungsi pendampingan sehari-hari.

Berikut sejumlah hal yang perlu diawasi dalam proses ini:

  • Masuknya usulan Perda KI dalam daftar prioritas pembahasan anggaran perubahan Februari 2027.
  • Perkembangan pencatatan Batik Manes sebagai indikasi geografis berikutnya setelah Salak Sari Intan Bintan.
  • Pemanfaatan tarif Rp0 pendaftaran Hak Cipta lagu dan musik oleh warga Bintan.
  • Efektivitas 51 Posbankum dan peran paralegal desa di bawah binaan BPHN.
  • Sosialisasi kepada pelaku usaha kecil agar mendaftarkan merek dan karya mereka.

Pemerintah pusat sudah menyediakan jalur pendaftaran yang lebih murah dan mudah. Yang belum ada adalah payung hukum di tingkat daerah yang mengikat pemerintah kabupaten untuk bergerak sistematis. Di titik itulah Perda KI diharapkan mengisi ruang kosong.

Kanwil Kemenkum Kepri lewat Morina menegaskan komitmennya mendampingi DPRD. DPRD lewat Fiven menyatakan kesiapan menampung usulan. Kedua pihak kini memegang janji yang sama, dan publik Bintan tinggal menunggu apakah janji itu berubah menjadi regulasi yang benar-benar melindungi produk dan karya warga.

Analisis Redaksi: Jangan Sampai Perda KI Berhenti di Kertas

Usulan Perda Kekayaan Intelektual di Bintan layak diapresiasi, tetapi patut dicatat bahwa problem utama KI di daerah jarang soal ketiadaan aturan. Problemnya lebih sering soal ketiadaan pendampingan, minimnya anggaran sosialisasi, dan lemahnya penegakan. Perda hanya bermakna jika tiga hal itu ikut diselesaikan.

Contoh paling nyata ada di depan mata. Salak Sari Intan sudah terdaftar, tetapi apakah petani di Bintan merasakan dampak ekonominya? Batik Manes masih berproses, dan proses itu butuh biaya, tenaga ahli, serta waktu. Tanpa alokasi anggaran yang jelas dalam pembahasan Februari 2027, Perda berisiko menjadi dokumen resmi yang jarang dibaca pelaku usaha kecil.

Karena itu, dua hal perlu dikawal. Pertama, pastikan Perda memuat kewajiban pendampingan dan insentif bagi pemilik KI terdaftar, bukan hanya sanksi. Kedua, pastikan pembahasan di DPRD Bintan melibatkan langsung petani salak, perajin batik, dan paralegal Posbankum. Regulasi yang lahir dari ruang rapat tertutup biasanya gagal di lapangan. Regulasi yang mendengar pelaku usaha kecil punya peluang jauh lebih besar untuk bertahan.

Sumber: dgip.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad