Walikota Ambon Tolak Tawaran Pimpin NasDem, PSI, dan Golkar: Ini Alasannya

Nov 18, 2026 - 08:20
 0  2
Walikota Ambon Tolak Tawaran Pimpin NasDem, PSI, dan Golkar: Ini Alasannya

Walikota Ambon Bodewin Melkias Wattimena menolak tawaran memimpin Partai NasDem, PSI, dan Golkar. Ia memilih tetap netral sebagai kepala daerah yang harus mengayomi semua partai.

Ad
Ad

Penolakan itu terjadi saat sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah di Maluku justru berebut kursi ketua partai politik tingkat provinsi. Sebagian dari mereka ingin membesarkan partai, sebagian lain mencari tumpangan politik setelah tidak lagi menjabat.

Baca juga: Program Ngobras Partai Gerakan Rakyat Kota Tangerang Resmi Diluncurkan, Ini Tujuannya

“Namun, Walikota Ambon justeru menolak tawaran DPP NasDem dan DPP PSI,” kata sumber DINAMIKAMALUKU.COM, Rabu (18/11/2026).

Kronologi Penolakan Wattimena

Nama Wattimena sempat masuk radar Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem. Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh disebut menginginkan Wattimena memimpin partai di level provinsi.

Tawaran serupa datang dari PSI. Saat itu, mantan Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni ingin bertemu langsung dengan Wattimena agar bersedia menjabat Ketua DPW PSI Provinsi Maluku.

Wattimena menolak kedua tawaran itu. Menurut sumber tersebut, DPP NasDem dan DPP PSI kemudian tidak mau kehilangan muka. Kedua partai akhirnya memilih figur lain.

Baca juga: Gelombang Dukungan Dasco Jadi Cawapres, Prabowo Pegang Keputusan

“Jadi memang mereka menakhodai NasDem dan PSI itu bukan karena incaran mereka. Setelah Walikota menolak secara tegas, pilihannya jatuh kepada Vanath dan Jauwerissa,” bebernya.

Vanath adalah Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath yang kini menjabat Ketua DPD Partai NasDem Provinsi Maluku. Jauwerissa adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa yang kini memimpin DPD PSI Provinsi Maluku.

Penolakan juga terjadi di level kota. Saat berpasangan dengan Ely Toisuta di Pilwakot Ambon 2024, Wattimena diusung PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PSI, NasDem, dan PKS. Golkar sempat menawarinya memimpin DPD Golkar Kota Ambon.

“Pak Walikota justeru menolak. Walikota justeru menyarankan memilih Ely Toisuta, menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon. Masak ada Wakil Walikota dari Golkar tidak diusulkan jabat Ketua DPD Golkar,” terangnya.

Alasan Wattimena Menolak Kursi Ketua Partai

Ada pertimbangan prinsipil di balik penolakan itu. Sebagai kepala daerah, Wattimena menilai dirinya harus menjadi pembina partai yang mengayomi dan menjembatani semua kepentingan.

“Itu pertimbangan utamanya. Buktinya, semua parpol mensruh respek kepada Walikota Ambon,” ingatnya.

Posisi sebagai walikota, kata sumber itu, tidak seharusnya bersinggungan langsung dengan kepentingan partai tertentu. Jika ia memimpin salah satu partai, netralitas sebagai kepala daerah bisa dipertanyakan.

Sikap ini berbeda dari kebanyakan kepala daerah lain di Maluku. Sebagian dari mereka justru menakhodai partai papan atas hingga partai gurem, dengan beragam motif.

Ada yang ingin membesarkan partai. Namun ada pula yang sekadar mencari tumpangan “naik kelas” setelah tidak lagi memimpin daerahnya.

Peta Kepala Daerah yang Memimpin Partai di Maluku

Di Maluku, setidaknya ada tiga kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kini memimpin partai politik tingkat provinsi. Mereka berasal dari partai berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula.

  • Abdullah Vanath, Wakil Gubernur Maluku, menjabat Ketua DPD Partai NasDem Provinsi Maluku.
  • Ricky Jauwerissa, Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menjabat Ketua DPD PSI Provinsi Maluku.
  • Thaher Hanubun, Bupati Maluku Tenggara, mendaftar dan bersaing merebut kursi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku.

Khusus Thaher, ia bersaing dengan kader utama Partai Demokrat Maluku, Halimun Saulatu. Thaher resmi mendaftar untuk mengincar restu DPP Partai Demokrat serta DPC Partai Demokrat kabupaten dan kota.

Fenomena ini menunjukkan partai politik pusat masih melirik kepala daerah sebagai calon pemimpin wilayah. Nama besar kepala daerah dianggap bisa mendongkrak elektabilitas partai.

Pandangan Pengamat soal Kepala Daerah Memimpin Parpol

Pengamat politik Herman Siamiloy menilai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memimpin partai adalah hal wajar. Jabatan yang melekat pada mereka adalah jabatan politik.

“Namun, perlu dicermati bahwa fenomena parpol mengincar Walikota untuk memimpin di level provinsi karena ada prospek politik magnet elektoral pada pesta demokrasi kedepan,” kata Siamiloy saat dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Rabu (18/11/2026).

Menurut dia, posisi Walikota Ambon strategis karena memimpin ibu kota provinsi. Konsolidasi partai di level provinsi menjadi lebih mudah bila ketuanya adalah walikota.

Siamiloy justru menyoroti kepala daerah dari kabupaten yang ingin memimpin partai di level provinsi. Menurutnya, hal itu bisa mengganggu konsolidasi partai.

“Tentu tidak maksimal dan tidak efektif. Sebab, Bupati tidak fokus pimpin partai karena harus membagikan waktunya bolak balik untuk memimpin pemerintahan. Apalagi, pemilu DPR RI dan Presiden 2029 semakin dekat,” ingatnya.

Ia juga menilai kebijakan dan inovasi Walikota Ambon banyak mendapat apresiasi dari masyarakat. Prestasi itu menjadi perhatian khusus DPP partai politik.

“Saya kira masyarakat tinggal menilai, mana kepala daerah yang berprestasi dan tidak berprestasi. Nah, kalau tidak berprestasi didaerahnya jangan lagi bersaing untuk pimpin Parpol, apalagi ingin mencalonkan diri merebut kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku,” pungkasnya.

Dampak Penolakan bagi Politik Ambon dan Maluku

Penolakan Wattimena membuat peta kekuatan partai di Maluku bergeser. NasDem dan PSI harus mencari figur lain, yang akhirnya jatuh kepada Vanath dan Jauwerissa.

Bagi Wattimena, sikap itu memperkuat posisinya sebagai kepala daerah yang tidak terikat kepentingan partai tertentu. Ia bisa lebih leluasa menjembatani komunikasi antarpartai di Ambon.

Namun, keputusan itu juga menyimpan risiko. Tanpa kursi ketua partai, Wattimena tidak memiliki kendali langsung atas mesin partai saat menghadapi agenda politik mendatang.

Di sisi lain, partai politik pusat tetap membutuhkan figur kepala daerah untuk memperluas basis dukungan. Terutama menjelang Pemilu 2029 yang semakin dekat.

Persaingan memperebutkan kursi ketua DPD partai di Maluku diperkirakan masih akan berlangsung. Thaher Hanubun, misalnya, masih menunggu restu DPP Partai Demokrat untuk memimpin provinsi.

Yang jelas, langkah Wattimena menjadi pembeda di tengah tren kepala daerah berebut kursi partai. Ia memilih bertahan sebagai pembina, bukan nahkoda partai.

Analisis Redaksi

Keputusan Wattimena menolak tiga tawaran partai sekaligus bukan hal biasa di politik lokal. Di saat banyak kepala daerah justru menjadikan kursi ketua partai sebagai kendaraan politik, ia memilih menjaga jarak.

Alasannya masuk akal: kepala daerah adalah pembina partai, bukan pemilik partai. Jika seorang walikota memimpin salah satu partai, godaan untuk mengistimewakan partai sendiri dalam kebijakan publik akan sulit dihindari.

Namun, sikap ini juga menimbulkan pertanyaan. Tanpa kendali partai, seberapa kuat Wattimena mengawal agenda pembangunan Ambon ke depan? Politik lokal Maluku masih bertumpu pada kekuatan partai, dan kursi ketua DPD adalah salah satu kunci.

Yang lebih menarik justru sindiran Siamiloy. Ia menilai partai politik cenderung melirik kepala daerah yang berprestasi, bukan yang biasa-biasa saja. Jika logika itu dipakai, penolakan Wattimena justru menjadi sinyal bahwa prestasinya di Ambon diakui.

Publik tinggal menunggu bukti berikutnya. Apakah sikap netral ini bertahan hingga Pilkada dan Pemilu 2029, atau justru berubah ketika kepentingan politik nasional menekan.

Sumber: nasdem.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad