Denny Indrayana Sebut 3 Kriteria Cawapres Pendamping Prabowo: Etika, Intelektualitas, Akseptabilitas
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut tiga kriteria calon wakil presiden yang layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto: beretika baik, berkapasitas intelektual mumpuni, dan diterima secara luas. Ia enggan menyebut nama, memilih berfokus pada kualitas figur.
Pernyataan itu disampaikan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut saat memberi kuliah umum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan kriteria lebih penting dibandingkan usulan nama.
Baca juga: Polri Pecat Irjen Eko Hadi: Vonis Pelanggaran Kode Etik Kasus Penyadapan Presiden
Tiga Kriteria yang Disebut Denny Indrayana
Denny memaparkan ketiga syarat itu secara berurutan dalam kuliah umum tersebut. Menurutnya, etika menjadi fondasi pertama yang harus dimiliki seorang calon wakil presiden.
"Kriterianya tiga. Etikanya harus bagus, tidak terbeli. Kedua, intelektualitas, kapasitas keilmuannya harus mumpuni. Ketiga, akseptabilitas, diterima di mana pun oleh siapa pun, terutama oleh presiden sendiri," kata Denny seperti dikutip ANTARA News.
Frasa "tidak terbeli" menjadi penekanan tersendiri. Denny tidak mengelaborasi lebih jauh maksud frasa itu, tetapi konteksnya jelas: etika politik seorang pemimpin tidak boleh tunduk pada transaksi kepentingan.
Kriteria kedua menyangkut kapasitas keilmuan. Bagi Denny, jabatan wakil presiden bukan posisi seremonial yang bisa diisi tanpa kompetensi. Ia menuntut kualitas intelektual yang teruji.
Baca juga: Bupati Kupang Minta Pemeriksaan Dugaan Kekerasan Seksual Diundur, Ada Agenda Pemerintahan
Kriteria ketiga adalah akseptabilitas. Seorang cawapres harus diterima di berbagai kalangan, bukan hanya oleh lingkaran kekuasaan. Denny menyebut presiden sendiri sebagai pihak yang paling berkepentingan atas penerimaan itu.
Ketiga kriteria tersebut ia rangkum sebagai satu paket. Etika tanpa kapasitas dinilai rapuh. Kapasitas tanpa penerimaan luas akan menyulitkan kerja pemerintahan.
Alasan Denny Enggan Menyebut Nama Calon
Meski mendapat ruang untuk mengusulkan figur, Denny memilih menahan diri. Ia tidak menyebut satu nama pun yang dinilai memenuhi ketiga kriteria tersebut.
"Kalau pribadinya saya tidak menyebut. Kita bicara kriteria saja," ujarnya.
Pendekatan itu konsisten dengan posisinya sebagai akademisi hukum tata negara. Ia menempatkan dirinya sebagai pemberi rambu, bukan pendukung salah satu kandidat.
Dalam kuliah umum itu, Denny juga menyinggung dinamika politik terkini yang berkaitan dengan sosok wakil presiden. Isu yang berkembang di ruang publik, menurutnya, perlu dibaca dengan kerangka kriteria, bukan sentimen figur.
Sejumlah pemberitaan lain turut membahas posisi wakil presiden dalam konteks stabilitas politik. Salah satunya dapat dibaca melalui laporan ANTARA mengenai wacana tersebut.
Persyaratan Pencalonan Gibran dan Gugatan yang Muncul
Dalam forum yang sama, Denny menanggapi persoalan persyaratan pencalonan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini digugat. Ia menilai persoalan pemenuhan syarat tetap bisa diperjuangkan meski baru dipersoalkan setelah pelantikan.
"Tidak ada kata terlambat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau pertanyaannya kenapa baru sekarang, sampai sehari sebelum kiamat pun kalau ada kezaliman tetap kita lawan," katanya.
Denny menjelaskan, dalam perspektif hukum tata negara, pelantikan presiden dan wakil presiden menandai berakhirnya rezim pemilihan umum dan dimulainya rezim pemerintahan. Konsekuensinya, tanggung jawab melekat pada masing-masing jabatan.
"Kalau ada masalah, tanggung jawabnya masing-masing. Contoh, kalau wakil presiden korupsi, apa presiden juga bertanggung jawab? Kan tidak," ujarnya.
Ia menegaskan, apabila persoalan persyaratan pencalonan Gibran terbukti, tanggung jawab hukum berada pada pihak yang dinilai tidak memenuhi persyaratan.
"Karena Gibran sudah dilantik, ya rezimnya pemerintahan. Karena dia tidak memenuhi syarat, yang terkena imbas dan bertanggung jawab ya yang tidak memenuhi syarat saja," kata Denny.
Soal pihak yang menggandeng Gibran sebagai pasangan Prabowo dalam pemilihan presiden, Denny menilai hal itu bukan persoalan dalam perspektif hukum tata negara. Tanggung jawab atas dugaan ketidakpemenuhan syarat tetap melekat pada pihak yang bersangkutan.
Beda Rezim Pemilu dan Rezim Pemerintahan
Pemisahan antara rezim pemilu dan rezim pemerintahan menjadi inti argumen Denny. Menurutnya, begitu pelantikan selesai, sengketa yang berakar pada proses pencalonan tidak otomatis menjadi tanggungan presiden.
Kerangka itu penting untuk memahami batas tanggung jawab konstitusional. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket, tetapi tanggung jawab hukum masing-masing berdiri sendiri setelah dilantik.
Denny tidak merinci mekanisme hukum apa yang bisa ditempuh pihak yang menggugat. Ia hanya menegaskan bahwa jalur penegakan kebenaran tetap terbuka kapan pun.
Pandangan tersebut menempatkan persoalan syarat pencalonan sebagai isu yang berdiri sendiri. Ia tidak serta-merta menyeret presiden yang berpasangan dengan kandidat bersangkutan.
Dampak pada Peta Politik dan Pembacaan Publik
Pernyataan Denny menambah lapisan baru dalam diskusi publik soal sosok pendamping Prabowo. Alih-alih mempersempit pilihan, ia justru memperluas kerangka penilaian.
Ketiga kriterianya bisa dipakai publik untuk menguji siapa pun yang namanya muncul dalam bursa cawapres. Etika, kapasitas, dan penerimaan luas menjadi alat ukur yang relatif mudah dipahami.
Namun, ketiga kriteria itu juga membuka perdebatan. Tidak ada indikator baku untuk mengukur "etika yang tidak terbeli" atau "akseptabilitas" seorang figur.
Denny sendiri tidak menawarkan metode penilaian. Ia berhenti pada rumusan kriteria dan membiarkan publik menafsirkan sendiri.
Yang jelas, ia menolak terjebak pada politik nama. Bagi Denny, kualitas calon wakil presiden lebih menentukan dibandingkan popularitas semata.
Analisis Redaksi
Ada yang menarik dari cara Denny Indrayana menjawab pertanyaan tentang cawapres. Ia diberi panggung untuk menyebut nama, tetapi memilih berbicara tentang standar. Sikap itu terasa sebagai kritik halus terhadap cara publik membahas bursa wakil presiden, yang kerap berhenti pada elektabilitas dan kedekatan dengan kekuasaan.
Kriteria "etika yang tidak terbeli" adalah bagian paling tajam. Frasa itu menyiratkan kekhawatiran bahwa jabatan publik bisa dipertukarkan dengan kepentingan. Dalam konteks politik Indonesia, penekanan semacam ini bukan tanpa alasan. Publik sudah terlalu sering menyaksikan etika dikorbankan demi koalisi.
Kriteria akseptabilitas juga layak dicermati. Denny menempatkan presiden sebagai pihak yang paling berkepentingan atas penerimaan itu. Artinya, cawapres bukan sekadar pelengkap koalisi, melainkan figur yang harus diterima luas agar pemerintahan berjalan stabil. Di sisi lain, pemisahan tegas antara rezim pemilu dan rezim pemerintahan yang ia jelaskan memberi pesan bahwa tanggung jawab hukum tidak bisa dilempar ke presiden. Bagi publik yang menuntut akuntabilitas atas persyaratan pencalonan, kerangka itu bisa terasa menyederhanakan persoalan. Namun secara doktrin hukum tata negara, argumennya konsisten: tanggung jawab melekat pada pihak yang tidak memenuhi syarat. Yang tersisa kini adalah ujian bagi publik, apakah mampu menilai calon dengan kriteria, bukan sekadar nama.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0