Prolegnas Prioritas 2027: DPR Usulkan RUU Hukum Acara Perdata hingga Jabatan Hakim

Nov 18, 2026 - 09:00
 0  0
Prolegnas Prioritas 2027: DPR Usulkan RUU Hukum Acara Perdata hingga Jabatan Hakim

Pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027 mulai bergulir di DPR. Komisi III mengusulkan RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Jabatan Hakim, sementara RUU Penyadapan dikejar tuntas pada 2026.

Ad
Ad

Usulan itu muncul dalam rapat penyusunan daftar rancangan undang-undang yang akan diprioritaskan tahun depan. Komisi III tidak hanya mendorong dua RUU baru, tetapi juga menetapkan tenggat internal untuk RUU Penyadapan agar tidak kembali tertunda.

Baca juga: KHL Kembali Jadi Dasar Upah Minimum: Isi Aturan Baru UU 27/2026

Komisi III Targetkan RUU Penyadapan Rampung 2026

Komisi III DPR menargetkan pembahasan RUU Penyadapan selesai pada 2026. Target ini menjadi penanda bahwa komisi yang membidangi hukum itu ingin menuntaskan salah satu RUU yang sudah lama masuk daftar tunggu.

RUU Penyadapan sendiri sudah lama diperbincangkan dalam diskursus hukum nasional. Sejumlah kalangan menilai aturan mengenai penyadapan masih tersebar di berbagai undang-undang, mulai dari KUHAP hingga UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga batas kewenangan antarlembaga penegak hukum kerap kabur.

Karena itu, penuntasan RUU Penyadapan pada 2026 dipandang sebagai ujian pertama bagi Komisi III sebelum masuk ke dua RUU berikutnya. Bila RUU Penyadapan kembali macet, beban Prolegnas 2027 otomatis bertambah.

Setelah RUU Penyadapan, Komisi III akan melanjutkan pembahasan RUU Hukum Acara Perdata. RUU ini menyentuh salah satu fondasi peradilan perdata yang hingga kini masih merujuk pada aturan warisan kolonial, yaitu Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dan sebagian ketentuan dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Baca juga: Kapolda Sulteng Minta Penyidik Pahami KUHP-KUHAP Baru, Ini Arahan Lengkapnya

Pembaruan hukum acara perdata menjadi kebutuhan mendesak. Praktik di pengadilan menghadapi persoalan yang tidak diakomodasi aturan lama, seperti proses beracara elektronik, e-court, hingga eksekusi putusan yang kerap berlarut-larut.

RUU Jabatan Hakim dan Polemik Status Hakim

Usulan berikutnya adalah RUU Jabatan Hakim. RUU ini menyentuh isu mendasar soal kedudukan hakim dalam sistem ketatanegaraan, termasuk perdebatan mengenai status hakim sebagai pejabat negara dan implikasinya terhadap kesejahteraan serta independensi.

Wacana RUU Jabatan Hakim sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah organisasi hakim dan pengamat hukum telah lama mendorong adanya undang-undang khusus yang mengatur jabatan hakim secara menyeluruh, tidak lagi tersebar dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung.

Isu yang biasa mencuat dalam pembahasan ini meliputi jaminan masa jabatan, promosi dan mutasi, sistem pengawasan, hingga perlindungan hakim dari intervensi. Semua itu bersinggungan langsung dengan prinsip independensi peradilan yang dijamin konstitusi.

Dari sisi Komisi IX DPR, usulan yang masuk ke Prolegnas Prioritas 2027 menyangkut revisi undang-undang di bidang kesejahteraan dan ketenagakerjaan. Namun rincian judul RUU yang diusulkan Komisi IX belum diuraikan lengkap dalam kutipan pemberitaan yang tersedia.

Mengapa Prolegnas Prioritas 2027 Penting

Prolegnas adalah instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun DPR bersama pemerintah. Daftar prioritas tahunan menentukan RUU mana yang akan dibahas lebih dulu, sehingga memengaruhi ritme kerja legislasi nasional.

Penyusunan Prolegnas Prioritas 2027 menjadi penting karena DPR memasuki tahun terakhir masa jabatan periode 2024-2029. Artinya, waktu efektif untuk menyelesaikan RUU yang padat isi semakin terbatas.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan daftar prioritas kerap tidak tuntas. Banyak RUU masuk Prolegnas tetapi tidak selesai karena minimnya pembahasan, keterbatasan waktu sidang, atau perbedaan pandangan antar fraksi dan pemerintah.

  • RUU Penyadapan ditargetkan tuntas pada 2026.
  • RUU Hukum Acara Perdata masuk usulan prioritas 2027.
  • RUU Jabatan Hakim diusulkan Komisi III.
  • Komisi IX mengusulkan revisi undang-undang di bidangnya.

Sejumlah pihak menilai Prolegnas seharusnya tidak sekadar daftar keinginan. Publik menuntut agar setiap RUU yang masuk prioritas disertai naskah akademik yang matang, jadwal pembahasan yang jelas, dan ruang partisipasi bermakna.

Untuk konteks perbandingan, proses legislasi di banyak negara memang menempatkan daftar prioritas sebagai alat kendali politik, bukan jaminan penyelesaian. Mekanisme serupa juga dikenal dalam praktik parlemen di negara lain, seperti yang dapat ditelusuri melalui Inter-Parliamentary Union.

Dampak bagi Dunia Peradilan dan Praktisi Hukum

Bila RUU Hukum Acara Perdata benar-benar dibahas, dampaknya akan terasa langsung bagi advokat, notaris, kurator, hingga hakim di pengadilan negeri. Hukum acara menentukan bagaimana gugatan diajukan, bagaimana pembuktian dilakukan, dan bagaimana putusan dieksekusi.

Pembaruan juga berpotensi mempercepat proses berperkara. Selama ini, perkara perdata di Indonesia dikenal memakan waktu panjang, mulai dari mediasi, persidangan, hingga upaya hukum banding dan kasasi.

Adapun RUU Jabatan Hakim menyangkut kepentingan sekitar ribuan hakim di seluruh Indonesia. Perubahan status dan skema kesejahteraan akan memengaruhi cara hakim bekerja dan menjaga jarak dari kepentingan politik maupun ekonomi.

Untuk RUU Penyadapan, dampaknya menyentuh ranah penegakan hukum. Aturan yang jelas diharapkan mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan oleh aparat, sekaligus memberikan kepastian atas keabsahan alat bukti di persidangan.

Pembahasan Prolegnas ini juga beririsan dengan transparansi proses legislasi. Publik dapat memantau perkembangan rancangan undang-undang melalui kanal resmi seperti situs DPR RI, meski akses terhadap draf RUU masih sering dikeluhkan.

Langkah Selanjutnya Menuju Sidang Paripurna

Usulan dari masing-masing komisi akan dibahas lebih lanjut dalam mekanisme Badan Legislasi (Baleg) DPR. Baleg berperan menghimpun usulan, menyelaraskan dengan program pemerintah, lalu membawanya ke forum pengambilan keputusan.

Setelah disepakati, daftar Prolegnas Prioritas 2027 akan ditetapkan melalui rapat paripurna. Penetapan itu menjadi dasar bagi komisi teknis untuk mulai membahas RUU yang masuk daftar.

Yang perlu dicermati, penetapan Prolegnas tidak otomatis berarti pembahasan dimulai. Pengalaman menunjukkan sejumlah RUU masuk prioritas tetapi baru dibahas mendekati akhir tahun, bahkan tidak dibahas sama sekali.

Karena itu, target Komisi III menuntaskan RUU Penyadapan pada 2026 akan menjadi tolok ukur kredibilitas daftar prioritas 2027. Bila target itu tercapai, ruang pembahasan RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Jabatan Hakim menjadi lebih terbuka.

Analisis Redaksi

Masuknya RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Jabatan Hakim ke usulan Prolegnas Prioritas 2027 layak diapresiasi, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan lama: seberapa serius DPR menuntaskan apa yang sudah dijanjikan?

Hukum acara perdata adalah fondasi yang sudah lama dibiarkan usang. Selama aturan beracara masih berpijak pada warisan kolonial, pembaruan di sektor hukum materiil akan selalu pincang. RUU Jabatan Hakim pun menyimpan persoalan serupa: tanpa payung hukum yang jelas, independensi hakim akan terus bergantung pada kebijakan yang berubah-ubah.

Karena itu, publik berhak menuntut lebih dari sekadar daftar. Setiap RUU yang masuk prioritas seharusnya disertai naskah akademik yang bisa diakses, jadwal pembahasan yang terbuka, dan mekanisme partisipasi yang tidak sekadar formalitas. Tanpa itu, Prolegnas Prioritas 2027 berisiko hanya menjadi dokumen rutin tahunan yang gagal di tengah jalan.

Sumber: hukumonline.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad