Jubir Gerindra Ungkap Kriteria Cawapres: Taat dan Loyal ke Prabowo
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan kriteria utama calon wakil presiden (cawapres) adalah ketaatan dan loyalitas kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan nama cawapres kepada Prabowo.
"Siapa pun yang didukung dan diputuskan oleh Presiden, insyaallah yang paling penting bagi kami Gerindra adalah orang-orang yang taat dan loyal terhadap Presiden," ujar Bahtra dalam acara Prime Time CNN Indonesia TV, Selasa (17/11).
Baca juga: Cao Duong Bangun Partai Kuat: Reorganisasi 48 Jadi 26 Desa dan Digitalisasi 1.919 Anggota
Kriteria Loyalitas dan Ketaatan Jadi Syarat Utama
Bahtra menekankan bahwa loyalitas dan ketaatan bukan sekadar syarat administratif, melainkan fondasi penting bagi siapa pun yang akan mendampingi Prabowo. Menurutnya, kedua sifat itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kader Partai Gerindra.
"Kalau pada akhirnya kader Gerindra yang didukung, ya enggak usah ditanyakan lagi soal loyalitas dan ketaatannya terhadap Prabowo," ungkapnya.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan posisi partai berlambang burung garuda tersebut. Gerindra, kata Bahtra, tidak akan mempersoalkan sosok dari luar partai selama memenuhi kriteria utama yang telah ditetapkan.
Selain loyalitas, Bahtra menyebut kriteria lain yang tak kalah penting: kemampuan bekerja sama dengan Prabowo. Cawapres mesti bisa membantu tugas presiden, terutama di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi yang kian rumit.
Baca juga: Walikota Ambon Tolak Tawaran Pimpin NasDem, PSI, dan Golkar: Ini Alasannya
"Siapa pun yang pada akhirnya dipilih untuk mendampingi Presiden Prabowo harus memudahkan Presiden, harus menjadi ya pembantu Presiden yang supaya bagaimana program-program kerja itu bisa lebih dipercepat lagi," kata Bahtra.
Ia juga menyoroti ekspektasi publik yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Menurut Bahtra, cawapres yang tepat harus mampu menjawab harapan tersebut tanpa menambah beban presiden.
Pemilihan Cawapres Sepenuhnya Kewenangan Prabowo
Meski membeberkan sejumlah kriteria, Bahtra menegaskan bahwa pemilihan nama cawapres sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo selaku presiden dan ketua umum partai. Ia menyerahkan keputusan itu kepada Prabowo.
"Semua keputusan itu kita serahkan kepada Presiden, dan tentu kami yakin dan percaya Presiden juga pada saatnya nanti akan memutuskan siapa yang paling pas, siapa yang paling layak untuk mendampingi beliau," ucapnya.
Pernyataan itu menepis spekulasi bahwa Partai Gerindra akan memaksakan kadernya untuk menduduki kursi cawapres. Bahtra menegaskan partainya tidak akan mendahului keputusan Prabowo.
Ia juga enggan menyebut nama-nama yang tengah dipertimbangkan. Menurut Bahtra, proses penjaringan masih berjalan dan sepenuhnya berada di tangan presiden.
Sikap ini sejalan dengan posisi Partai Gerindra yang selama ini menempatkan Prabowo sebagai penentu utama kebijakan strategis, termasuk soal pencalonan wakil presiden.
Jadwal MPR dan Tenggat 25 November 2026
Pernyataan Bahtra muncul di tengah proses politik yang kian mendesak. MPR RI telah menetapkan jadwal prosesi pemilihan dan pelantikan wakil presiden dalam Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026.
Konsekuensinya, Presiden harus mengirimkan dua nama usulan cawapres pengganti Gibran ke MPR paling lambat Rabu, 25 November 2026. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.
Artinya, waktu yang tersisa bagi Prabowo untuk memfinalisasi nama cawapres hanya sekitar sepekan sejak pernyataan Bahtra disampaikan. Tenggat itu membuat dinamika politik menjelang Sidang Paripurna MPR 9 Desember 2026 semakin panas.
Sejumlah pengamat menilai proses ini akan menguji kepemimpinan Prabowo dalam menjaga koalisi. Pasalnya, dua nama yang dikirim ke MPR harus mampu diterima oleh seluruh partai pendukung tanpa memicu gejolak baru.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada nama resmi yang diajukan ke MPR. Partai Gerindra memilih menunggu keputusan Prabowo.
Latar Belakang: Kursi Cawapres dan Dinamika Koalisi
Kursi cawapres kembali menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka tidak lagi mendampingi Prabowo. Proses pengisian kursi itu diatur dalam tata tertib MPR, yang mewajibkan presiden mengajukan dua nama untuk dipilih dalam Sidang Paripurna.
Mekanisme ini menempatkan Prabowo sebagai penentu tunggal arah koalisi. Ia harus memilih sosok yang tidak hanya loyal, tetapi juga mampu mempercepat program kerja pemerintah.
Partai Gerindra, sebagai partai pengusung utama, memiliki kepentingan besar dalam proses tersebut. Namun Bahtra menegaskan partainya tidak akan menekan Prabowo untuk memilih kader internal.
"Kalau pada akhirnya kader Gerindra yang didukung, ya enggak usah ditanyakan lagi soal loyalitas dan ketaatannya," ujarnya menegaskan.
Pernyataan itu bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Gerindra siap mendukung siapa pun yang dipilih Prabowo, termasuk dari luar partai, selama memenuhi kriteria loyal dan taat.
Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya
Pernyataan Bahtra memberi gambaran jelas tentang arah kriteria cawapres: loyalitas, ketaatan, dan kemampuan bekerja sama dengan presiden. Namun pernyataan itu juga meninggalkan sejumlah pertanyaan tentang sosok yang akan dipilih.
Sejumlah nama disebut-sebut beredar di lingkaran istana, tetapi Bahtra enggan mengonfirmasi. Ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.
Yang jelas, tenggat 25 November 2026 menjadi ujian pertama. Jika Prabowo tidak mengirimkan dua nama ke MPR hingga tanggal itu, prosesi Sidang Paripurna 9 Desember 2026 berpotensi terganggu.
Publik pun menanti keputusan tersebut. Sebab, cawapres yang dipilih akan menentukan arah pemerintahan Prabowo di sisa masa jabatan.
Bahtra menutup dengan pesan bahwa Partai Gerindra akan mendukung penuh keputusan presiden. "Kami yakin dan percaya Presiden juga pada saatnya nanti akan memutuskan siapa yang paling pas, siapa yang paling layak untuk mendampingi beliau," ucapnya.
Analisis Redaksi
Pernyataan Bahtra Banong bukan sekadar pengulangan retorika partai. Ia adalah sinyal bahwa Partai Gerindra menempatkan loyalitas di atas segalanya dalam menentukan cawapres. Dalam konteks politik Indonesia, kriteria itu masuk akal: presiden membutuhkan wakil yang tidak menciptakan friksi di dalam kabinet.
Namun ada risiko yang menyertainya. Jika loyalitas menjadi syarat utama, maka kapasitas dan integritas bisa tergeser ke posisi kedua. Padahal, tantangan geopolitik dan geoekonomi yang disebut Bahtra justru menuntut cawapres dengan kompetensi mumpuni, bukan sekadar kepatuhan.
Pernyataan itu juga menunjukkan bahwa Partai Gerindra tidak ingin terlihat mendikte Prabowo. Dengan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada presiden, partai menjaga jarak dari spekulasi dan potensi konflik internal. Namun di sisi lain, sikap pasif ini bisa dibaca sebagai bentuk kehati-hatian berlebihan menjelang tenggat 25 November 2026.
Yang paling dinanti publik adalah nama yang akhirnya dikirim ke MPR. Sampai saat itu tiba, pernyataan Bahtra hanyalah pembuka dari proses politik yang akan menentukan arah pemerintahan Prabowo.
Sumber: cnnindonesia.com, mpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0