Kejari Sigi Utamakan Diversi bagi Anak Berkonflik Hukum: Ini Skema dan Syaratnya
Kejaksaan Negeri Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, memastikan diversi atau penyelesaian di luar peradilan pidana tetap menjadi jalur utama bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penahanan ditegaskan hanya sebagai upaya terakhir.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Sigi Resky Andri Ananda mengatakan pendekatan diversi merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berorientasi pada pembinaan dan pemulihan. Pernyataan itu disampaikan di Sigi, Rabu, 18 November 2026.
Baca juga: DPRD Katingan Apresiasi Penyuluhan Hukum Polres di Sekolah, Soroti Hak Korban
"Jadi, anak tidak bisa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mutlak karena ada faktor lain seperti lingkungan dan kondisi emosional yang mempengaruhi perilakunya," kata Resky, dikutip dari laporan ANTARA Sulteng.
Pernyataan itu muncul di tengah sorotan terhadap cara aparat menangani perkara yang melibatkan remaja. Kejari Sigi ingin memastikan proses hukum tidak menghancurkan masa depan anak hanya karena satu kesalahan.
Siapa yang Disebut Anak Berkonflik Hukum dalam UU SPPA
Resky menjelaskan, aturan dalam UU SPPA mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai mereka yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum genap 18 tahun, dan diduga melakukan tindak pidana. Batas usia itu menjadi pintu masuk pertama sebelum penyidik, penuntut umum, atau hakim menentukan langkah berikutnya.
Definisi tersebut bukan sekadar administrasi. Dengan batas usia yang jelas, aparat punya rambu untuk membedakan penanganan anak dari penanganan orang dewasa. Anak tidak diperlakukan sebagai pelaku yang sepenuhnya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.
Baca juga: Nvidia Peringatkan Risiko Hukum Akses Chip AI China: RASA dan Tekanan Bessent
Dalam praktiknya, kata Resky, kejaksaan lebih dulu mengupayakan diversi sebelum perkara berlanjut ke persidangan. Syaratnya dua: ancaman hukuman pidana penjara di bawah tujuh tahun, dan perkara tersebut bukan pengulangan tindak pidana.
"Tentunya dalam penanganan perkara anak, pihak kejaksaan terlebih dahulu melakukan diversi jika tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman hukuman penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana," katanya.
Dua syarat itu penting dicatat karena tidak semua perkara anak otomatis bisa didiversi. Jika ancaman hukumannya tujuh tahun atau lebih, atau perbuatannya merupakan pengulangan, jalur peradilan formal tetap ditempuh dengan tetap mengedepankan perlindungan hak anak.
Musyawarah Diversi Melibatkan Anak, Korban, dan Bapas
Proses diversi bukan sekadar surat kesepakatan. Resky menuturkan, mekanisme itu melibatkan berbagai pihak: anak, orang tua atau wali, korban, hingga Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).
"Musyawarah ini untuk mengupayakan perdamaian dengan tetap mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas untuk melihat kepentingan terbaik bagi anak tersebut," sebutnya.
Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas menjadi rujukan penting. Dokumen itu memotret latar belakang keluarga, lingkungan, pendidikan, dan kondisi anak, sehingga kesepakatan diversi tidak sekadar menutup perkara, tetapi menjawab akar masalahnya.
Dalam pelaksanaannya, diversi dapat berujung pada sejumlah bentuk penyelesaian, antara lain:
- Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian kepada korban.
- Penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali untuk dibina.
- Keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga tertentu.
- Pelayanan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab anak.
Korban juga punya posisi dalam musyawarah ini. Diversi tidak menghapus hak korban, tetapi mencarikan jalan penyelesaian yang tidak menempatkan anak berhadapan dengan proses pidana panjang.
Penahanan Anak Hanya Upaya Terakhir
Resky menegaskan, penahanan terhadap anak merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium jika memenuhi dan sesuai persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, penahanan tidak boleh menjadi pilihan pertama hanya karena prosesnya lebih mudah.
Prinsip itu sejalan dengan semangat UU SPPA yang menempatkan pembinaan dan pemulihan sebagai tujuan utama. Penahanan hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu, misalnya jika anak berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.
Selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak tetap mendapatkan pemenuhan hak dasarnya. Akses pendidikan formal maupun nonformal disediakan melalui program Paket A, B, dan C bagi anak yang putus sekolah.
Pendidikan di LPKA menjadi bekal agar anak tidak kehilangan tahun belajar. Program kesetaraan itu memungkinkan mereka melanjutkan jenjang pendidikan setelah masa pembinaan berakhir.
"Privasi anak tetap terjaga guna kepentingan masa depannya, agar ketika selesai menjalani pembinaan, anak tidak dicap sebagai narapidana dan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan," kata Resky.
Identitas Anak Dijaga agar Tak Berstigma
Kerahasiaan identitas anak selama menjalani proses hukum dijaga ketat untuk mencegah munculnya stigma negatif dari lingkungan sosial. Aturan itu bukan formalitas, melainkan bagian dari perlindungan masa depan anak.
Stigma sering kali lebih lama bertahan daripada hukuman itu sendiri. Anak yang pernah berurusan dengan hukum bisa kesulitan kembali ke sekolah, mencari kerja, atau diterima di lingkungan tempat tinggalnya jika identitasnya tersebar luas.
Karena itu, Kejari Sigi menekankan pentingnya peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendampingi anak setelah menjalani proses hukum. Penerimaan sosial menjadi kunci agar anak bisa kembali berintegrasi secara positif.
"Harapannya ke depan keluarga, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas turut berperan aktif memberikan pendampingan dan ruang penerimaan agar anak dapat kembali berintegrasi secara positif di lingkungan sosialnya," ujarnya.
Pernyataan itu juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan diversi tidak berhenti pada kesepakatan di ruang musyawarah. Setelah perkara selesai, anak tetap membutuhkan dukungan agar tidak kembali terseret persoalan yang sama.
Langkah Selanjutnya: Sosialisasi dan Pengawasan Pelaksanaan Diversi
Kejari Sigi menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkenalkan mekanisme diversi. Informasi soal hak anak dan prosedur hukum perlu dipahami warga agar tidak ada penanganan yang keliru di tingkat awal.
Sosialisasi itu juga menyasar pemahaman bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan sekadar pelaku. Ada faktor lingkungan dan kondisi emosional yang memengaruhi perilaku mereka, sebagaimana disampaikan Resky.
Ke depan, pelaksanaan diversi bergantung pada koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan pemerintah daerah. Setiap tahap punya peran dalam memastikan kesepakatan diversi berjalan dan dipantau, bukan berhenti sebagai dokumen.
Keluarga menjadi titik paling dekat dalam pengawasan sehari-hari. Tanpa pendampingan di rumah, ruang penerimaan dari masyarakat, dan akses pendidikan yang berlanjut, diversi hanya memindahkan persoalan ke tempat lain.
Kejari Sigi menempatkan perkara anak sebagai wilayah yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan pidana semata. Kerangka UU SPPA memberi batas jelas antara pembinaan dan penghukuman, dan batas itulah yang ingin dijaga dalam setiap penanganan.
Analisis Redaksi
Pernyataan Kejari Sigi soal diversi layak diapresiasi, tetapi yang menentukan bukan narasi di atas kertas. Publik perlu melihat bagaimana prinsip ultimum remedium diterapkan di lapangan, terutama ketika aparat menghadapi tekanan untuk cepat menahan tersangka, termasuk anak.
Dua syarat diversi yang disebut Resky, yakni ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan, sebenarnya cukup jelas. Persoalannya, apakah setiap penyidik dan penuntut umum punya pemahaman seragam soal syarat itu. Ketidakseragaman pemahaman berisiko membuat diversi bergantung pada siapa yang menangani perkara.
Hal lain yang perlu diawasi adalah pelaksanaan kesepakatan diversi. Tanpa pemantauan, musyawarah perdamaian bisa berubah menjadi formalitas untuk menutup perkara. Peran Bapas dan keluarga harus diperkuat agar anak benar-benar mendapat pembinaan, bukan hanya bebas dari jerat pidana.
Yang paling sering luput adalah penerimaan sosial. Sekolah dan lingkungan tempat tinggal kerap menjadi penghakim pertama setelah perkara selesai. Selama stigma masih melekat, jaminan kerahasiaan identitas anak hanya melindungi di atas kertas.
Kejari Sigi sudah menempatkan arah yang benar: anak tidak boleh dianggap sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kini tugas semua pihak memastikan arah itu konsisten, dari ruang penyidikan hingga halaman sekolah tempat anak kembali belajar.
Sumber: peraturan.bpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0