DPRD Katingan Apresiasi Penyuluhan Hukum Polres di Sekolah, Soroti Hak Korban

Nov 18, 2026 - 10:20
 0  1
DPRD Katingan Apresiasi Penyuluhan Hukum Polres di Sekolah, Soroti Hak Korban

Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Alfriyano, S.Sos, mengapresiasi penyuluhan hukum yang digelar Polres Katingan di SMPN 4 Katingan Hilir, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Senin (16/11/2026). Kegiatan itu membahas UU KUHP dan KUHAP baru, khususnya hak korban tindak pidana.

Ad
Ad

Menurut Alfriyano, penyuluhan semacam ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban. "Pemahaman mengenai hak-hak korban sangat penting, agar masyarakat mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana," katanya, Rabu (18/11/2026).

Baca juga: Nvidia Peringatkan Risiko Hukum Akses Chip AI China: RASA dan Tekanan Bessent

Materi KUHP dan KUHAP Baru di SMPN 4 Katingan Hilir

Dalam kegiatan tersebut, Polres Katingan menyampaikan materi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 144 mengenai hak-hak korban tindak pidana.

Pasal 144 KUHAP baru mengatur sejumlah hak korban, seperti memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, mendapatkan perlindungan keamanan dan kerahasiaan identitas, mengajukan ganti kerugian, serta memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan maupun intimidasi.

Alfriyano menegaskan bahwa korban tindak pidana tidak boleh hanya dipandang sebagai pihak yang memberikan alat bukti dalam proses hukum. Korban juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

"Korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, mendapatkan perlindungan keamanan dan kerahasiaan identitas, mengajukan ganti kerugian, serta memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan maupun intimidasi," jelasnya.

Baca juga: Kejari Sigi Utamakan Diversi bagi Anak Berkonflik Hukum: Ini Skema dan Syaratnya

Hak Korban dan Dorongan Melapor tanpa Takut

Selain itu, ujar Alfriyano, keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana dengan iktikad baik juga perlu didukung. Hal ini penting agar korban tidak merasa terintimidasi atau khawatir menghadapi tuntutan balik hanya karena menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum.

"Keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana dengan iktikad baik juga perlu didukung. Hal ini penting, agar korban tidak merasa terintimidasi atau khawatir menghadapi tuntutan balik hanya karena menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum," imbuhnya.

Alfriyano berharap kegiatan penyuluhan hukum seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. "Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat diharapkan semakin sadar akan hak dan kewajibannya serta berani berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Katingan," tuturnya.

Penyuluhan hukum di lingkungan sekolah menjadi salah satu upaya untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Siswa SMPN 4 Katingan Hilir menjadi sasaran karena mereka berada pada usia yang rentan terhadap berbagai persoalan hukum, sekaligus sebagai generasi penerus yang perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Latar Belakang Penyuluhan Hukum di Katingan

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan Polres Katingan merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah tindak pidana dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Polres Katingan secara rutin menggelar penyuluhan di berbagai sekolah dan komunitas untuk memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks nasional, KUHP baru yang disahkan pada tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk pengaturan mengenai hak-hak korban. KUHAP baru yang disahkan pada tahun 2025 juga memperkuat perlindungan terhadap korban, saksi, dan pelapor.

Pasal 144 KUHAP baru secara eksplisit mengatur hak-hak korban, yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan. Dengan adanya pasal ini, korban memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut hak-haknya, termasuk hak atas informasi, perlindungan, dan ganti kerugian.

Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat tentang hak-hak korban. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi sarana penting untuk menyosialisasikan ketentuan baru ini.

Alfriyano, sebagai anggota DPRD Katingan, memiliki peran dalam mengawasi dan mendukung program-program pemerintah daerah, termasuk di bidang hukum. Dukungannya terhadap penyuluhan hukum menunjukkan komitmen legislatif untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

Dampak bagi Masyarakat Katingan

Penyuluhan hukum di sekolah memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat Katingan. Siswa yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara akan lebih mampu melindungi diri dan orang lain dari tindak pidana. Mereka juga dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya, menyebarkan informasi tentang pentingnya melapor jika mengetahui atau mengalami tindak pidana.

Bagi korban tindak pidana, pemahaman tentang hak-hak mereka dapat mendorong keberanian untuk melapor tanpa rasa takut. Selama ini, banyak korban yang enggan melapor karena khawatir akan stigma, intimidasi, atau tuntutan balik. Dengan adanya jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas, korban diharapkan lebih percaya diri untuk mencari keadilan.

Selain itu, penyuluhan hukum juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih proaktif dalam mencegah tindak pidana dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Dampak lainnya adalah penguatan sistem peradilan pidana. Dengan korban yang berani melapor dan memberikan keterangan secara bebas, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Hakim dan penegak hukum lainnya akan memiliki lebih banyak informasi untuk memutus perkara secara adil.

Langkah Selanjutnya dan Harapan

Alfriyano berharap penyuluhan hukum dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya di sekolah tetapi juga di desa-desa dan komunitas lainnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Ke depan, DPRD Katingan diharapkan dapat mendukung program-program penyuluhan hukum melalui anggaran dan kebijakan yang mendukung. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi KUHP dan KUHAP baru perlu dilakukan untuk memastikan hak-hak korban benar-benar terpenuhi.

Polres Katingan juga diharapkan terus meningkatkan kualitas penyuluhan hukum dengan materi yang relevan dan metode yang menarik, sehingga masyarakat lebih mudah memahami. Kolaborasi dengan sekolah-sekolah dan organisasi masyarakat dapat memperluas jangkauan penyuluhan.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban juga menjadi kunci. Dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah tindak pidana dan mendukung penegakan hukum yang adil.

Analisis Redaksi

Apresiasi yang disampaikan Alfriyano terhadap penyuluhan hukum Polres Katingan mencerminkan kesadaran akan pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat. Namun, penyuluhan di sekolah saja tidak cukup. Diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami hak-hak korban dan ketentuan dalam KUHP serta KUHAP baru.

Pasal 144 KUHAP baru memang memberikan angin segar bagi perlindungan korban. Tetapi, tanpa implementasi yang konsisten, pasal ini hanya akan menjadi tulisan di atas kertas. Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk memahami dan menerapkan ketentuan ini, termasuk dalam hal memberikan informasi kepada korban dan melindungi identitas mereka.

Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk berani melapor. Budaya diam dan takut akan tuntutan balik harus diubah. Dukungan dari tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi korban untuk bersuara.

DPRD Katingan memiliki peran strategis dalam mengawal implementasi KUHP dan KUHAP baru. Melalui fungsi pengawasan dan anggaran, DPRD dapat memastikan bahwa program penyuluhan hukum berjalan efektif dan menjangkau seluruh wilayah. Dukungan politik dan finansial untuk kegiatan semacam ini harus terus ditingkatkan.

Pada akhirnya, kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Penyuluhan hukum di sekolah adalah langkah awal yang baik, tetapi harus diikuti dengan upaya-upaya lain yang lebih luas dan mendalam.

Sumber: seputarborneo.com, hukumonline.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad