Dasco Blue Print Calon Wapres Ideal Partai Politik: Analisis Wendy Melfa

Nov 18, 2026 - 11:00
 0  1
Dasco Blue Print Calon Wapres Ideal Partai Politik: Analisis Wendy Melfa

Akademisi Universitas Bina Bangsa (UBL) dan pegiat Ruang Demokrasi (RuDem), Dr. Wendy Melfa, menilai Sufmi Dasco Ahmad sebagai blue print calon wakil presiden ideal dari partai politik. Dalam opini yang diterbitkan Radarcom, ia menyoroti refleksi fungsi partai politik dalam rekruitmen pemimpin bangsa.

Ad
Ad

Opini tersebut merespons dinamika politik pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Menurut Wendy, proses pengisian kursi wapres harus dilihat sebagai momentum memberdayakan fungsi partai politik, bukan sekadar transaksi kekuasaan.

Baca juga: Dasco Dinilai Cawapres Terkuat 2029: Alasan dan Peta Dukungannya

Kronologi Mundurnya Gibran dan Preseden Sejarah

Wendy Melfa mengawali analisisnya dengan menempatkan mundurnya Gibran dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ia mencatat bahwa Gibran bukan orang pertama yang berhenti dari jabatan wapres saat masih menjabat.

Sebelumnya, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Saat itu, Presiden Soekarno tidak menunjuk penggantinya dan kursi wapres dibiarkan kosong. Wendy menjelaskan bahwa hal itu terkait sistem demokrasi parlementer yang berlaku ketika itu, di mana pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sementara Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara.

Presiden Suharto juga tercatat berhenti pada masa jabatannya, tepatnya 21 Mei 1998, akibat kombinasi krisis ekonomi, tekanan politik dalam negeri, dan gelombang unjuk rasa besar-besaran yang dikenal sebagai gerakan reformasi. Saat itu, sistem pemerintahan presidensial berlaku, dan jabatan Presiden diteruskan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie yang memegang mandat transisi.

"Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah orang ketiga yang menyatakan berhenti dari jabatannya yang sedang berlangsung yaitu pada tanggal 12 November 2026," tulis Wendy dalam opininya.

Baca juga: Dasco Wapres Pengganti Gibran: Risiko Dominasi Gerindra Menurut Pakar Unmul

Ia menyebut alasan pengunduran diri Gibran, sebagaimana disampaikan dalam surat kepada pimpinan MPR, adalah pilihan pribadi demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran serta ketenangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Wendy juga menyoroti polemik hukum dan politik yang mengiringi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah SMA Gibran, serta dorongan politik berupa Hak Menyatakan Pendapat dari 120 anggota dari 8 fraksi DPR RI.

Pasca pengunduran diri, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, pimpinan MPR berkirim surat kepada Presiden agar dalam waktu paling lama 14 hari mengirimkan dua nama untuk dipilih MPR sebagai pengganti wapres.

Mekanisme Politik dan Nama Dasco yang Mencuat

Wendy Melfa menguraikan bahwa mekanisme pengusulan dua nama dilakukan melalui pertemuan dan pembicaraan politik dengan ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Hasilnya, koalisi sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua nama, dan kedua nama tersebut berasal dari kader Partai Gerindra.

Salah satu nama yang banyak disebut dan mendapat dukungan adalah Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 dan 2024-2029. Wendy menggambarkan Dasco sebagai sosok berlatar belakang pebisnis, politikus, dan akademisi bergelar Guru Besar (Profesor).

"Kerap hadir dan mewarnai serta mampu 'mengorkestrasikan' menjembatani berbagai kepentingan pihak-pihak dalam banyak kebijakan strategis pemerintahan dan kepentingan bangsa, khususnya pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tulisnya.

Menurut Wendy, mengusulkan, mendukung, dan memilih Dasco untuk mendampingi Presiden Prabowo tidak memerlukan penyesuaian psikologis politik, program, dan kinerja. Sebab, selama rezim pemerintahan ini, Dasco dan Prabowo sudah satu tim dan selalu mendampingi Presiden.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan refleksi mengedepankan sekaligus memberdayakan fungsi partai politik sebagai instrumen rekruitmen politik pemimpin bangsa, sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik.

"Blue print ideal fungsi Parpol dalam hal rekruitmen politik merupakan pengejawantahan fungsi Parpol untuk mempersiapkan dan mencetak kader pimpinan secara berjenjang dan berkesinambungan," jelas Wendy.

Ia menambahkan bahwa proses tersebut harus melalui dinamika dan teruji secara internal maupun eksternal partai hingga menghadirkan calon pemimpin yang berbasiskan merit sistem yang terukur, kapasitas yang teruji, berintegritas, dan loyalitas pada ideologi partai dan ideologi bangsa.

Refleksi Fungsi Partai Politik dalam Rekruitmen Pemimpin

Wendy Melfa menekankan bahwa menjadikan Dasco sebagai wapres adalah refleksi pemberdayaan partai politik dalam perspektif eksistensi dan kepentingan yang lebih besar dari arti pentingnya partai politik bagi pembangunan demokrasi.

Ia memposisikan partai politik sebagai 'jembatan' penghubung antara masyarakat (aspirasi, kepentingan, nilai) dengan negara (kekuasaan, kebijakan publik, regulasi).

"Saatnya bangsa ini membenahi dan memberdayakan arti pentingnya Partai Politik bukan saja dari kebijakan dan regulasi, tetapi dalam bentuk nyata yaitu menempatkan kader Partai Politik yang mumpuni untuk hadir sebagai pemimpin bangsa," tulisnya.

Wendy mencontohkan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa sebelumnya banyak yang berasal dan dibesarkan oleh partai politik. Menurutnya, penguatan institusional partai politik melalui rekruitmen dan penempatan kader berbasis merit dan kaderisasi berjenjang akan mengikis hadirnya kader instan dan pragmatis yang mengincar jabatan publik hanya melalui pendekatan popularitas atau kekuatan modal.

Ia menyebut upaya tersebut sebagai restorasi jembatan demokrasi melalui partai politik yang terlembaga, transparan, dan merepresentasikan kedaulatan rakyat.

"Bravo 'Dasco', Bravo Partai Politik," pungkasnya.

Dukungan Politik dan Dinamika Internal Gerindra

Wendy Melfa juga menyinggung dukungan yang mengalir untuk Dasco. Salah satunya datang dari Gerindra Lampung yang mendukung Dasco menjadi wapres dan menilai sosoknya memiliki kapasitas serta kepemimpinan.

Dukungan tersebut memperkuat posisi Dasco sebagai kandidat kuat. Namun, Wendy tidak merinci lebih jauh mekanisme internal partai dalam menentukan dua nama yang akan diajukan ke Presiden.

Ia hanya menegaskan bahwa penyerahan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo merupakan kesepakatan ketua umum partai koalisi. Artinya, keputusan akhir ada di tangan Presiden, dengan syarat kedua nama berasal dari kader Gerindra.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dasco maupun Partai Gerindra terkait opini Wendy Melfa. Namun, opini tersebut setidaknya menggambarkan salah satu sudut pandang akademisi terhadap proses pengisian kursi wapres.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Keputusan Presiden dan MPR

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengirimkan dua nama calon wapres ke MPR. Setelah itu, MPR akan memilih salah satu dari dua nama tersebut dalam rapat paripurna.

Wendy Melfa tidak memprediksi siapa yang akan dipilih. Ia lebih menyoroti proses dan makna politik di balik pencalonan Dasco.

"Menjadikan 'Dasco' untuk menempati jabatan Wakil Presiden RI adalah refleksi pemberdayaan Partai Politik dalam perspektif eksistensi dan kepentingan yang lebih besar dari arti pentingnya Partai Politik bagi pembangunan demokrasi," tulisnya.

Publik masih menantikan nama resmi yang akan diajukan Presiden Prabowo. Jika Dasco terpilih, ia akan mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan. Proses ini juga akan menjadi ujian bagi konsolidasi koalisi dan fungsi partai politik dalam menyiapkan pemimpin.

Bagi Wendy, yang terpenting bukan sekadar nama, melainkan bagaimana partai politik menjalankan fungsi rekruitmen secara berjenjang dan berbasis merit. Ia menilai hal itu sebagai kunci untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan loyal pada ideologi bangsa.

Analisis Redaksi

Opini Wendy Melfa patut diapresiasi karena mencoba mengangkat diskusi pengisian kursi wapres dari sekadar politik transaksional ke ranah idealisme partai. Namun, argumen bahwa Dasco adalah blue print calon wapres ideal dari partai politik perlu diuji secara kritis. Klaim bahwa Dasco tidak memerlukan penyesuaian psikologis politik karena sudah satu tim dengan Prabowo justru bisa dibaca sebagai indikasi minimnya jarak kritis antara eksekutif dan partai pendukung. Dalam demokrasi presidensial, kedekatan berlebihan antara wapres dan presiden memang menguntungkan stabilitas, tetapi bisa mengurangi fungsi kontrol.

Wendy juga menekankan pentingnya merit sistem dan kaderisasi berjenjang. Sayangnya, ia tidak menyajikan data atau rekam jejak spesifik yang membuktikan bahwa Dasco telah melalui proses kaderisasi berjenjang di Gerindra. Tanpa bukti empiris, klaim blue print ideal berisiko menjadi pembenaran normatif atas pencalonan yang bersifat politis. Publik berhak mendapat penjelasan lebih konkret soal kapasitas dan integritas calon, bukan hanya narasi tentang fungsi partai.

Yang lebih mendesak adalah bagaimana partai politik membuka ruang partisipasi publik dalam proses seleksi calon wapres. Selama mekanisme penentuan dua nama masih sepenuhnya diserahkan kepada presiden dan elit partai, fungsi rekruitmen politik akan tetap elitis. Opini Wendy bisa menjadi pijakan awal, tetapi tanpa transparansi dan akuntabilitas, blue print calon wapres ideal hanya akan berhenti sebagai wacana.

Sumber: radarcom.id, mpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad