Dasco Wapres Pengganti Gibran: Risiko Dominasi Gerindra Menurut Pakar Unmul

Nov 18, 2026 - 11:00
 0  1
Dasco Wapres Pengganti Gibran: Risiko Dominasi Gerindra Menurut Pakar Unmul

Dukungan kader Partai Gerindra terhadap Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka terus menguat. Pakar politik Universitas Mulawarman (Unmul) Sonny Sudiar mengingatkan risiko terkonsentrasinya kekuasaan pada satu partai jika posisi itu diisi kader utama Gerindra.

Ad
Ad

Menurut Sonny, Presiden Prabowo Subianto semestinya turut mempertimbangkan figur dari luar Gerindra, baik dari partai koalisi maupun partai di luar pemerintahan, demi menjaga stabilitas politik. "Normalnya, Prabowo perlu mempertimbangkan usulan nama dari luar Partai Gerindra, dalam hal ini mungkin koalisi partai pendukung kemarin, atau sekalian dari luar koalisi," ujarnya kepada EksposKaltim, Rabu (18/11/2026).

Baca juga: Dasco Dinilai Cawapres Terkuat 2029: Alasan dan Peta Dukungannya

Kronologi Wacana Pengganti Gibran

Wacana pengisian jabatan wakil presiden mengemuka setelah Presiden Prabowo menyatakan akan mencari pengganti Gibran sekembalinya dari kunjungan kerja ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).

Sejak saat itu, dukungan kader Gerindra dari berbagai daerah mengalir ke Dasco. DPD Gerindra di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota menyuarakan aspirasi yang sama. Dasco sendiri merupakan Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI.

Sonny membaca derasnya dukungan tersebut sebagai gambaran soliditas dan loyalitas kader terhadap Dasco. Aspirasi itu juga menjadi pesan politik mengenai posisi tawar Gerindra di tengah koalisi pemerintahan.

"Sebagai Ketua Harian DPP Gerindra, Dasco dinilai memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan struktur partai hingga tingkat daerah. Sehingga bisa dibilang dia memegang kendali operasional harian partai dan sering kali ini bersentuhan dengan struktur pengurus harian partai di daerah-daerah," kata Sonny.

Baca juga: Dasco Blue Print Calon Wapres Ideal Partai Politik: Analisis Wendy Melfa

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Sonny, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul Muhammad Jamal Amin memberikan pandangan berbeda. Ia menilai aspirasi kader Gerindra merupakan hal yang wajar dalam dinamika internal partai. Menurut Jamal, Dasco memiliki modal pengalaman politik dan kedekatan dengan Prabowo sebagai Ketua Umum sekaligus Presiden.

"Sehingga itu adalah hal yang sangat wajar, sah-sah saja kalau semua itu menjadi argumentasi dari kader Partai Gerindra," katanya.

Namun Jamal menegaskan dukungan partai tidak otomatis menjadikan Dasco sebagai wakil presiden. Penentuan pengganti Gibran harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945. Dalam ketentuan itu, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

"Ini sangat tergantung kepada Prabowo. Dialah yang punya otoritas untuk menentukan nama yang dia bawa ke MPR untuk nanti dipilih," jelas Jamal.

Dari partai lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan tidak akan mengusulkan kader internal untuk posisi wapres. Ia justru mengusulkan figur dari Gerindra kepada Prabowo agar pemerintahan berjalan lebih efektif, tanpa menyebut nama.

Sementara Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut Dasco sebagai salah satu figur yang memiliki kedekatan dan komunikasi kuat dengan Prabowo. Nama Dasco dan Ahmad Muzani disebut dalam perbincangan internal Gerindra, sedangkan nama Puan Maharani turut dikaitkan oleh pihak luar. Said menegaskan keputusan tetap di tangan Presiden dan PDIP akan menghormati siapa pun yang dipilih.

Dukungan juga datang dari akademisi Ilmu Pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar, Achmad Baidowi. Ia menyoroti pengalaman komunikasi politik, kedekatan dengan organisasi masyarakat Islam, latar belakang sipil, serta keterwakilan luar Jawa sebagai karakteristik yang dapat mendukung stabilitas sosial-politik.

Latar Belakang: Konsentrasi Kekuasaan dan Koalisi

Sonny menilai penempatan figur dari partai lain dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan politik di parlemen. Ia mencontohkan kemungkinan apabila Puan Maharani dari PDIP masuk ke pemerintahan. Posisi Ketua DPR yang ditinggalkan Puan dapat memunculkan pembicaraan politik baru mengenai pembagian posisi di parlemen.

Ia bahkan menggambarkan kemungkinan kursi Ketua DPR kemudian diisi kader Gerindra, sementara posisi pimpinan lainnya diberikan kepada kader PDIP. "Nah, posisi lowong ini harusnya menjadi deal politik dengan partai lain," jelasnya.

Menurut Sonny, dalam konfigurasi pemerintahan saat ini, Prabowo tidak selalu membutuhkan wakil presiden dengan kekuatan politik atau kapasitas akademis yang menonjol. Posisi tersebut lebih dibutuhkan sebagai pendamping yang dapat menjaga kepentingan dan stabilitas pemerintahan. "Yang penting dia bisa mengamankan kepentingannya Presiden, itu saja," ujarnya.

Jika bukan Dasco, Sonny menyebut sejumlah figur dari partai koalisi yang dapat dipertimbangkan, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. Sementara dari luar koalisi, PDIP juga dapat menjadi alternatif apabila terjadi komunikasi politik yang memungkinkan partai tersebut bergabung dalam pemerintahan.

"Kalau dari luar Partai Gerindra, ya harusnya kalau tidak dari partai koalisi pendukung, atau oposisi sekalian," paparnya.

Dampak Politik dan Dinamika di Parlemen

Wacana ini berpotensi mengubah peta politik di parlemen. Jika posisi wapres diisi kader Gerindra, dominasi partai tersebut di pemerintahan semakin besar. Sebaliknya, jika kursi wapres diberikan kepada partai lain, terjadi pergeseran keseimbangan yang dapat memengaruhi pembagian kursi pimpinan di DPR.

Sonny menilai peluang Dasco untuk benar-benar menduduki kursi wapres tidak terlalu besar. Menurutnya, Dasco sudah memiliki posisi kuat di partai maupun parlemen sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk menempatkannya kembali dalam struktur eksekutif. "Tidak perlu menumpuk Gerindra di dalam pemerintahan. Apalagi sekadar jadi wapres," tegasnya.

Jamal menambahkan, Dasco memiliki pengalaman panjang dalam politik, termasuk sebagai anggota legislatif di DPR dan MPR. Namun pada akhirnya, Presiden tetap perlu mempertimbangkan kemampuan calon untuk bekerja sama dan mendukung jalannya pemerintahan. "Prabowo itu akan menyaring betul-betul yang memiliki kemampuan, yang bisa bekerja sama dan yang bisa mendukungnya," pungkasnya.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Keputusan Prabowo

Keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo. Ia akan mengusulkan dua nama calon wakil presiden ke MPR sesuai Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945. MPR kemudian menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari dua calon tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai nama yang akan diusulkan. Dukungan kader Gerindra terus mengalir, tetapi mekanisme konstitusional memastikan keputusan tidak berada di tangan partai pengusung.

Publik menanti siapa figur yang akhirnya dipilih. Apakah Prabowo memilih kader Gerindra seperti Dasco, atau membuka ruang bagi partai koalisi lain seperti AHY, Muhaimin, Zulkifli Hasan, hingga Puan Maharani. Semua bergantung pada kalkulasi politik Presiden dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan koalisi.

Analisis Redaksi

Wacana Dasco sebagai wapres pengganti Gibran memperlihatkan tarik-menarik antara aspirasi partai dan kalkulasi presiden. Dukungan kader Gerindra dari daerah memang mencerminkan soliditas partai, tetapi bukan penentu akhir. Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 memberi Prabowo otoritas penuh untuk menentukan dua nama yang dibawa ke MPR. Di sinilah ujian politik bagi Prabowo: memilih kader sendiri atau membuka ruang bagi partai lain.

Peringatan Sonny tentang risiko konsentrasi kekuasaan patut didengar. Jika posisi wapres diisi kader utama Gerindra yang sudah menguasai parlemen dan struktur partai, keseimbangan politik bisa terganggu. Sebaliknya, memberi kursi wapres kepada partai koalisi lain atau bahkan oposisi dapat menjadi sinyal inklusivitas dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Namun, pilihan itu juga berisiko memicu tuntutan pembagian kursi parlemen, seperti kursi Ketua DPR jika Puan Maharani masuk kabinet.

Yang perlu dicermati, pernyataan Muhaimin dan Said Abdullah menunjukkan Partai Gerindra bukan satu-satunya yang berbicara. PKB dan PDIP sama-sama membuka ruang komunikasi. Ini bisa menjadi peluang bagi Prabowo untuk merangkul lebih banyak kekuatan politik. Namun, hingga keputusan diumumkan, semua masih dalam ranah spekulasi. Yang jelas, mekanisme konstitusional harus dihormati, dan publik berhak mendapatkan penjelasan transparan atas proses pemilihan wapres pengganti Gibran.

Sumber: mpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad