Dasco Dinilai Cawapres Terkuat 2029: Alasan dan Peta Dukungannya
Pengamat politik Hendri Satrio menilai nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sangat wajar masuk bursa cawapres paling kuat. Alasannya, Dasco sudah lama satu frekuensi dengan Presiden Prabowo Subianto dan mengantongi dukungan dari banyak pihak.
Penilaian itu disampaikan Hendri dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Menurut dia, Dasco menerima dukungan dari unsur pimpinan MPR, sejumlah partai koalisi, hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra.
Baca juga: Dasco Wapres Pengganti Gibran: Risiko Dominasi Gerindra Menurut Pakar Unmul
"Tidak perlu lagi fine tuning untuk mencari frekuensi baru atau mencari hal-hal yang sulit dimengerti oleh mereka berdua, karena memang sudah klik," kata pria yang akrab disapa Hensa itu, seperti dikutip dari ANTARA News Sulteng.
Kedekatan Dasco dan Prabowo Jadi Modal Utama
Hensa menilai kedekatan personal antara Dasco dan Prabowo bukan hal baru. Keduanya sudah bekerja sama dalam waktu panjang, termasuk saat Prabowo masih berada di luar pemerintahan. Relasi itu membuat proses adaptasi jika Dasco benar-benar menjadi wakil presiden tidak perlu memakan waktu lama.
Bagi Hensa, faktor kecocokan kerja menjadi penting karena wakil presiden bukan sekadar jabatan simbolik. Seorang wapres harus bisa menerjemahkan arahan presiden ke dalam kerja teknis harian, terutama saat presiden menghadapi agenda padat dan persoalan lintas sektor.
Dasco sendiri merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Ia juga menjabat Wakil Ketua DPR RI. Posisi ganda itu membuatnya berada di persimpangan antara kerja legislatif dan kepentingan politik partai pengusung Prabowo.
Baca juga: Dasco Blue Print Calon Wapres Ideal Partai Politik: Analisis Wendy Melfa
Dalam penilaian Hensa, posisi tersebut justru memperkuat alasan nama Dasco didorong. Ia melihat Dasco sebagai figur yang tidak perlu belajar ulang soal arah politik Prabowo dan Gerindra.
Tiga Kriteria yang Dipakai Hendri Satrio
Hensa menyusun penilaiannya berdasarkan tiga persoalan terbesar bangsa saat ini: ekonomi, hukum, dan komunikasi. Menurut dia, wapres yang nanti terpilih harus mampu membantu presiden membereskan ketiganya.
Di bidang ekonomi, sosok wapres harus bisa diterima pasar. Ia juga perlu mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pelaku usaha, bukan hanya berbicara di forum formal.
Untuk urusan hukum, Hensa menilai Prabowo perlu memilih pendamping dari kalangan sipil. "Pak Prabowo kan sudah militer, jadi akan sangat baik bila pendampingnya datang dari sipil," kata dia.
Kriteria ketiga menyangkut komunikasi. Hensa menyebut pemerintahan Prabowo saat ini mengalami paradoks karena pembangunan yang dikerjakan belum sejalan dengan penilaian publik terhadap presiden.
"Maka diperlukan sosok wakil presiden yang mampu berkomunikasi, menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat serta mampu berkomunikasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya," ujar Hensa.
Dari tiga kriteria itu, ia menilai Dasco sudah memenuhi sebagian besar syarat. Salah satu buktinya, menurut Hensa, adalah kebiasaan Dasco turun tangan dalam persoalan yang sebenarnya menjadi ranah eksekutif.
Rekam Jejak Dasco di Legislatif dan Eksekutif
Hensa menyoroti peran Dasco yang beberapa kali menjadi andalan Prabowo untuk menyelesaikan masalah di eksekutif. Padahal, secara formal Dasco duduk di kursi legislatif sebagai wakil ketua DPR.
"Selama ini Bang Dasco, dalam posisinya sebagai wakil ketua DPR, di legislatif, justru beberapa kali menjadi andalan Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di eksekutif," ucapnya.
Pernyataan itu memberi gambaran bagaimana garis antara legislatif dan eksekutif dalam praktik politik Indonesia kerap tidak tegas. Figur yang punya akses langsung ke presiden bisa bergerak melampaui tugas formalnya di parlemen.
Bagi pendukung Dasco, kondisi itu menjadi nilai tambah. Mereka menilai Dasco punya pengalaman lapangan yang tidak dimiliki kader lain, terutama dalam hal menengahi kepentingan partai koalisi.
Namun, pengalaman itu juga memunculkan pertanyaan soal batas peran lembaga. DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Jika seorang wakil ketua DPR ikut menyelesaikan persoalan eksekutif, posisi kritis parlemen bisa dianggap melemah.
Dukungan dari MPR, Koalisi, dan DPD Gerindra
Menurut Hensa, dukungan terhadap Dasco datang dari beberapa arah sekaligus. Ada unsur pimpinan MPR, sejumlah partai koalisi, dan DPD Gerindra di daerah. Sebaran dukungan itu dinilai menunjukkan Dasco tidak hanya kuat di pusat.
Dukungan dari DPD penting dalam logika partai karena merekalah yang menguasai mesin politik di daerah. Suara struktur bawah sering menjadi penentu ketika partai harus memutuskan nama pada kontestasi nasional.
Sementara itu, dorongan dari partai koalisi memberi sinyal bahwa Dasco dianggap bisa diterima oleh mitra pemerintahan. Dalam koalisi besar, sosok wapres biasanya dipilih juga untuk menjaga keseimbangan antarpartai.
Hensa menilai wajar bila partai-partai politik ramai mendorong nama Dasco. Menurut dia, dorongan itu bukan sekadar manuver politik jangka pendek, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pemerintahan.
Ia juga meyakini Dasco tidak akan berubah menjadi ancaman bagi Prabowo menjelang Pemilu 2029. "Dasco ini tidak akan menjadi pesaing Pak Prabowo di 2029, karena memang dia tidak memiliki pretensi politik apa-apa. Dari dulu memang hanya loyal kepada Pak Prabowo dan Gerindra," kata Hensa.
Peta Jalan Menuju Pemilu 2029
Pernyataan Hensa muncul di tengah pembicaraan soal komposisi tiket pada Pemilu 2029. Nama-nama cawapres mulai dibahas di ruang publik meski tahapan resmi pemilu masih jauh.
Dalam politik Indonesia, pembahasan dini semacam ini lazim terjadi. Partai mulai mengukur kekuatan nama sebelum memutuskan arah koalisi. Publik pun terbiasa membaca sinyal dari pernyataan elite dan pengamat.
Posisi Dasco sebagai Ketua Harian Gerindra membuat namanya sulit dilepaskan dari pembahasan tiket. Partai besarnya adalah pendukung utama Prabowo, sehingga kader yang mendapat restu dari struktur partai akan selalu masuk hitungan.
Hensa menempatkan Dasco sebagai kandidat paling kuat saat ini. Namun ia tidak menyebut nama lain sebagai pembanding, sehingga penilaian itu lebih tepat dibaca sebagai potret kekuatan Dasco di internal koalisi ketimbang hasil survei.
Yang jelas, tiga kriteria yang dipakai Hensa—ekonomi, hukum, dan komunikasi—akan terus menjadi alat ukur publik. Setiap nama yang muncul ke permukaan akan diuji dengan pertanyaan yang sama: apakah ia bisa membantu presiden menghadapi pasar, menegakkan hukum, dan menjelaskan kebijakan kepada rakyat.
Untuk konteks lebih luas soal dinamika koalisi dan tahapan pemilu, pembaca bisa merujuk pemberitaan KPU RI sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
Analisis Redaksi
Argumen Hendri Satrio soal Dasco berdiri di atas satu asumsi besar: kesinambungan lebih penting daripada kejutan. Dalam kerangka itu, wapres dipilih bukan untuk menambah warna baru, melainkan untuk memastikan mesin pemerintahan tidak tersendat. Logikanya masuk akal, terutama bagi presiden yang sudah memiliki arah kerja jelas dan tidak ingin menghabiskan energi politik untuk penyesuaian.
Masalahnya, kriteria "sudah klik" sulit diukur publik. Ia tidak bisa diuji lewat angka, tidak bisa dibandingkan antar kandidat, dan tidak memberi ruang bagi penilaian independen. Yang tersisa adalah klaim kedekatan. Dalam demokrasi, klaim semacam itu perlu dilengkapi rekam jejak yang bisa diperiksa, bukan hanya pengakuan dari lingkaran terdekat.
Kriteria sipil yang diajukan Hensa juga layak dicermati. Jika latar belakang sipil menjadi syarat utama, maka hampir semua kader partai memenuhi standar itu. Syarat tersebut jadi kehilangan daya saring. Hal serupa berlaku pada klaim bahwa Dasco tidak punya pretensi politik. Loyalitas tanpa ambisi memang terdengar menenangkan bagi presiden, tetapi publik berhak bertanya apa yang didapat warga dari pilihan itu.
Yang paling perlu diawasi justru soal peran lembaga. Dasco adalah wakil ketua DPR, lembaga yang tugasnya mengawasi pemerintah. Jika ia dipromosikan karena kebiasaannya menyelesaikan urusan eksekutif, maka fungsi pengawasan parlemen sedang dipertukarkan dengan kedekatan kekuasaan. Publik perlu melihat apakah dorongan terhadap Dasco disertai pembahasan terbuka soal tiket, atau hanya berjalan di lorong-lorong koalisi sampai keputusan tiba-tiba diumumkan menjelang 2029.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0