KPU Barru Gandeng Kejari Perkuat Mitigasi Risiko Hukum Pemilu

Nov 18, 2026 - 11:40
 0  1
KPU Barru Gandeng Kejari Perkuat Mitigasi Risiko Hukum Pemilu

KPU Kabupaten Barru menggandeng Kejari Barru untuk memperkuat mitigasi risiko hukum dalam penyelenggaraan pemilu melalui penyuluhan hukum di Aula KPU Barru, Selasa (17/11/2026). Kegiatan itu diikuti komisioner, staf sekretariat, dan perwakilan Bawaslu Barru.

Ad
Ad

Penyuluhan bertajuk “Mitigasi Risiko Potensi Kerawanan Hukum dalam Tahapan Pemilu” ini menjadi tindak lanjut nota kesepahaman antara KPU dan Kejari Barru. Tujuannya memperkuat pemahaman regulasi sekaligus mencegah potensi pelanggaran hukum selama tahapan pemilu berjalan.

Baca juga: RUU Penyadapan dan Equality Before The Law: Mengapa Kewenangan Harus Dikunci Aturan

Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syafah B., menilai masa nontahapan menjadi kesempatan bagi penyelenggara untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas kelembagaan. Menurut dia, pemetaan risiko hukum perlu dilakukan sejak dini.

“Di masa nontahapan saat ini, kami di KPU terus berupaya meningkatkan kapasitas diri dan menutup celah-celah kekurangan yang pernah terjadi sebelumnya. Lewat penyuluhan hukum ini, kita memetakan risiko sejak awal agar seluruh jajaran memahami cara memitigasinya,” ujar Abdul Syafah.

Kronologi Penyuluhan Hukum di Aula KPU Barru

Kegiatan berlangsung di Aula KPU Barru pada Selasa, 17 November 2026. Hadir jajaran komisioner, staf sekretariat KPU, serta perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barru.

Penyuluhan ini bukan acara tunggal. Ia merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara KPU dan Kejari Barru yang sebelumnya disepakati untuk memperkuat pemahaman regulasi dan mencegah pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Bawaslu Dorong Redesain Penegakan Hukum Administratif Menuju Pemilu 2029

Sebagai narasumber, Kejari Barru menghadirkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Muhammad Ansyar S. Dalam pemaparannya, Ansyar membedah potensi persoalan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Materi yang dibahas tidak berhenti pada teori. Ansyar menguraikan sejumlah tahapan yang dinilai rawan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu.

Bagi KPU Barru, forum ini menjadi ruang konsultasi resmi dengan korps adhyaksa. Setiap pertanyaan teknis seputar tahapan pemilu bisa langsung diuji dari sisi hukum, bukan hanya dari sisi kepatuhan administratif.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada tiga pihak yang duduk dalam forum ini: KPU Barru, Kejari Barru, dan Bawaslu Barru. Masing-masing membawa kepentingan berbeda, tetapi bertemu pada satu titik, yakni pemilu yang bersih dari persoalan hukum.

Abdul Syafah menempatkan penyuluhan sebagai bagian dari evaluasi internal. Ia menyebut jajarannya berupaya menutup celah kekurangan yang pernah terjadi pada tahapan sebelumnya.

Dari sisi Kejari, Ansyar menegaskan bahwa ketidaktahuan terhadap aturan tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Karena itu, ia mendorong mitigasi menyeluruh di setiap tahapan.

“Mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh di setiap tahapan, mulai dari penguatan verifikasi faktual, pencegahan politik uang, kampanye hitam, pelibatan pihak yang dilarang dalam kampanye, hingga penegakan aturan pemasangan alat peraga,” jelasnya.

Ansyar juga menyoroti penguatan tata kelola anggaran. Melalui fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejari Barru menyatakan siap memberikan konsultasi dan pendampingan hukum sesuai kewenangannya, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan penanganan persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Sementara Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Barru, Ilham, menilai kerja sama dengan Kejari memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan akuntabilitas kelembagaan. Menurut dia, koordinasi antara KPU, Kejari, dan Bawaslu perlu terus ditingkatkan.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu menuntut kehati-hatian tinggi terhadap kepatuhan regulasi. Melalui kerja sama dengan Kejari Barru, ruang konsultasi dan pendampingan hukum semakin terbuka,” ujar Ilham.

Titik Rawan Hukum dalam Tahapan Pemilu

Pemetaan yang disusun Ansyar memberi gambaran konkret soal titik rawan. Tahapan pemilu bukan sekadar jadwal, tetapi rangkaian keputusan administratif yang berimplikasi hukum.

Berikut sejumlah area yang dibahas dalam penyuluhan:

  • Pemutakhiran data pemilih, termasuk akurasi dan validitas daftar pemilih.
  • Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, dengan penekanan pada penguatan verifikasi faktual.
  • Kampanye, mencakup pencegahan politik uang, kampanye hitam, dan pelibatan pihak yang dilarang.
  • Penegakan aturan pemasangan alat peraga kampanye.
  • Masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara.
  • Penetapan hasil pemilu.
  • Tata kelola anggaran untuk mencegah penyimpangan.

Kerangka hukumnya merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi itu mengatur kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi penyelenggara maupun peserta pemilu.

Dalam konteks penyelenggara, pelanggaran dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana. Karena itu, pendampingan hukum sejak masa nontahapan dinilai lebih efektif dibanding pembelaan setelah persoalan muncul.

Kejari Barru memposisikan diri sebagai mitra pencegahan, bukan hanya penindak. Fungsi Datun memungkinkan konsultasi berjalan tanpa harus menunggu adanya perkara. Skema serupa juga lazim digunakan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan kontrak, sebagaimana dijelaskan dalam laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia.

Dampak bagi Kesiapan KPU Barru Menuju Tahapan Berikutnya

Efek paling langsung terlihat pada kesiapan jajaran. Komisioner dan staf sekretariat mendapat pembaruan pemahaman soal batas kewenangan serta konsekuensi hukum dari setiap keputusan.

Ilham menyebut penguatan mitigasi hukum juga mencakup edukasi regulasi kepada peserta pemilu dan tim kampanye. Selain itu, ada pengawasan netralitas aparatur serta pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel.

Bagi Bawaslu Barru yang hadir dalam forum, penyuluhan ini memperjelas pembagian kerja. KPU berfokus pada kepatuhan tahapan, Bawaslu pada pengawasan, dan Kejari pada pendampingan serta penegakan hukum.

Harapannya, potensi sengketa bisa ditekan. Ilham berharap penyuluhan meningkatkan kesiapan jajaran KPU Barru menghadapi tahapan pemilu berikutnya sekaligus meminimalkan potensi sengketa dan pelanggaran hukum.

Namun, hasilnya baru terlihat ketika tahapan bergulir. Verifikasi faktual, kampanye, dan penghitungan suara adalah ujian nyata bagi efektivitas forum semacam ini.

Langkah Selanjutnya: Konsultasi dan Pendampingan Berlanjut

Setelah penyuluhan, kerja sama KPU Barru dan Kejari Barru tidak berhenti. Nota kesepahaman yang sudah ada menjadi payung bagi konsultasi dan pendampingan hukum berikutnya.

Kejari Barru menyatakan siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan, termasuk dalam pengelolaan anggaran. Bagi KPU, akses itu memperpendek jarak antara pertanyaan teknis dan jawaban hukum.

Koordinasi tiga lembaga—KPU, Kejari, dan Bawaslu—akan terus ditingkatkan. Tujuannya mengantisipasi potensi pelanggaran sekaligus memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan.

Abdul Syafah menempatkan semua ini sebagai ikhtiar menutup celah. Di masa nontahapan, persiapan internal menjadi penentu kualitas tahapan yang akan datang.

Analisis Redaksi

Langkah KPU Barru menggandeng Kejari bukan hal baru di banyak daerah, tetapi pilihan waktunya menarik. Penyuluhan digelar di masa nontahapan, ketika tekanan politik sedang rendah. Di fase inilah forum hukum paling produktif, karena peserta bisa bertanya tanpa sorotan dan tanpa kepentingan elektoral jangka pendek.

Yang perlu diawasi adalah jarak antara niat dan praktik. Daftar titik rawan yang dipaparkan Ansyar—verifikasi faktual, politik uang, kampanye hitam, alat peraga, hingga tata kelola anggaran—sudah sangat spesifik. Persoalannya, apakah pemetaan itu berubah menjadi prosedur baku di internal KPU Barru, atau berhenti sebagai materi penyuluhan satu hari.

Pendampingan hukum lewat fungsi Datun memang membantu, tetapi tidak boleh membuat penyelenggara kehilangan kemandirian. Konsultasi bertujuan mencegah pelanggaran, bukan memindahkan tanggung jawab keputusan. Batas itu perlu dijaga agar KPU tetap menjadi pemegang keputusan tahapan, sementara Kejari berperan sebagai penasihat.

Bagi publik Barru, ukuran keberhasilannya sederhana: tahapan yang berjalan tanpa sengketa berkepanjangan dan tanpa temuan pelanggaran serius. Sampai di titik itu, penyuluhan hukum tetap layak diapresiasi, sekaligus ditagih hasilnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad