RUU Penyadapan dan Equality Before The Law: Mengapa Kewenangan Harus Dikunci Aturan

Nov 18, 2026 - 11:40
 0  1
RUU Penyadapan dan Equality Before The Law: Mengapa Kewenangan Harus Dikunci Aturan

RUU Penyadapan kembali menjadi sorotan. Lewat kerangka lima pilar Arsitektur Keadilan Digital, rancangan undang-undang ini dibaca bukan sebagai alat untuk membagi kewenangan menyadap, melainkan instrumen untuk memastikan hukum berdiri setara di hadapan semua pihak.

Ad
Ad

Pandangan itu dirangkum dalam pemberitaan Hukumonline yang mengangkat judul Urgensi RUU Penyadapan dan Equality Before The Law. Inti gagasannya: kelima pilar Arsitektur Keadilan Digital secara bersama-sama menjelaskan bahwa RUU Penyadapan bukan sekadar alat untuk memberi kewenangan, melainkan instrumen untuk sesuatu yang lebih mendasar.

Baca juga: Bawaslu Dorong Redesain Penegakan Hukum Administratif Menuju Pemilu 2029

Yang diperdebatkan bukan lagi perlu atau tidaknya penyadapan diakui dalam hukum positif. Persoalannya bergeser ke arah bagaimana kewenangan itu dikunci agar tidak menjelma kekuasaan yang kebal koreksi.

Lima Pilar Arsitektur Keadilan Digital sebagai Kerangka Baca

Arsitektur Keadilan Digital dipakai sebagai kerangka untuk membaca RUU Penyadapan secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Kelima pilarnya bekerja bersama, sehingga satu pilar tidak bisa dipakai sendirian untuk membenarkan perluasan kewenangan.

Dalam kerangka ini, penyadapan ditempatkan sebagai instrumen hukum yang harus tunduk pada prinsip yang sama dengan upaya paksa lain. Ia bukan wilayah istimewa yang lepas dari pengujian.

Karena itu, pembahasan RUU Penyadapan menyentuh beberapa lapis sekaligus:

Baca juga: KPU Barru Gandeng Kejari Perkuat Mitigasi Risiko Hukum Pemilu

  • Dasar kewenangan: siapa yang boleh menyadap dan atas dasar apa.
  • Batas dan syarat: kapan penyadapan sah dilakukan dan kapan harus berhenti.
  • Pengawasan: lembaga mana yang mengawasi pelaksanaannya.
  • Pertanggungjawaban: bagaimana penyalahgunaan kewenangan dipertanggungjawabkan.
  • Perlindungan hak: bagaimana hak privasi warga tetap terjaga di tengah kebutuhan penegakan hukum.

Kelima lapis itu saling mengunci. Kalau satu saja dilepas, kewenangan menyadap akan sulit dikendalikan.

Equality Before The Law dan Risiko Kewenangan Tanpa Batas

Prinsip equality before the law menuntut agar semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum. Termasuk ketika negara memakai kewenangan luar biasa seperti penyadapan.

Penyadapan bersifat rahasia. Pihak yang disadap biasanya tidak tahu, apalagi bisa langsung membantah. Karena itu, penyalahgunaan kewenangan ini sulit dideteksi dan lebih sulit lagi dibuktikan.

Di sinilah kaitan dengan kesetaraan di hadapan hukum menjadi jelas. Kalau kewenangan menyadap tidak dibatasi secara tegas, yang muncul bukan penegakan hukum yang setara, melainkan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

RUU Penyadapan, dalam kerangka Arsitektur Keadilan Digital, diarahkan untuk menutup celah itu. Bukan dengan menghapus kewenangan, tetapi dengan mengikatnya pada syarat, prosedur, dan pengawasan yang bisa diuji.

Pembahasan mengenai batas penyadapan juga bukan hal baru dalam diskursus hukum di Indonesia. Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak digital, seperti SafeNet, berulang kali menekankan pentingnya jaminan hak privasi dalam setiap rancangan aturan yang memberi kewenangan penyadapan kepada negara.

Mengapa RUU Ini Dinilai Mendesak

Urgensi RUU Penyadapan bertumpu pada satu kenyataan sederhana: kewenangan menyadap sudah dipraktikkan, tetapi aturannya masih tersebar dan tidak seragam.

Ketika dasar hukumnya berserak di berbagai peraturan, standar yang dipakai pun berbeda-beda antar lembaga. Akibatnya, tidak ada ukuran tunggal untuk menilai apakah sebuah penyadapan sah atau tidak.

Kondisi itu menyulitkan dua pihak sekaligus. Masyarakat sulit menguji keabsahan penyadapan, sementara aparat penegak hukum juga tidak punya pegangan yang jelas dan seragam.

RUU Penyadapan diposisikan untuk menjawab persoalan tersebut. Ia dimaksudkan menjadi payung hukum yang menyatukan syarat, prosedur, dan mekanisme pengawasan dalam satu kerangka.

Namun, kerangka Arsitektur Keadilan Digital memberi catatan penting. Penyatuan aturan tidak otomatis berarti penguatan kewenangan. Yang diuji bukan seberapa luas kewenangan yang diberikan, melainkan seberapa kuat batas yang dipasang di sekelilingnya.

Yang Harus Dijaga agar RUU Tidak Jadi Boomerang

Pembahasan RUU Penyadapan berisiko berhenti pada perdebatan kewenangan antar lembaga. Padahal, titik paling rawan justru ada pada mekanisme kontrolnya.

Tanpa pengawasan yang berlapis, kewenangan menyadap mudah disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Sejarah mencatat, penyalahgunaan penyadapan hampir selalu bermula dari prosedur yang longgar, bukan dari niat jahat yang terang-terangan.

Karena itu, ada beberapa hal yang perlu dijaga dalam pembahasan RUU ini:

  1. Syarat penyadapan harus spesifik dan tidak multitafsir.
  2. Izin penyadapan tidak boleh diberikan secara longgar dan berulang.
  3. Harus ada lembaga pengawas independen di luar struktur pelaksana.
  4. Hasil penyadapan yang tidak sah harus punya akibat hukum yang jelas.
  5. Warga yang disadap perlu punya jalur untuk menguji keabsahan tindakan tersebut.

Tanpa lima jaminan itu, RUU Penyadapan berisiko menjadi alat yang melegalkan kewenangan tanpa cukup mengikatnya pada tanggung jawab.

Analisis Redaksi

Gagasan menempatkan RUU Penyadapan sebagai instrumen equality before the law terdengar rapi di atas kertas. Masalahnya, kesetaraan di hadapan hukum tidak lahir dari bunyi pasal, melainkan dari praktik pengawasan yang berjalan.

Selama ini, persoalan utama penyadapan bukanlah ketiadaan aturan, melainkan lemahnya kontrol atas pelaksanaannya. RUU yang hanya memperjelas dasar kewenangan, tanpa memperkuat mekanisme pengawasan, justru akan menutup celah lama dengan label baru.

Karena itu, ujian sesungguhnya bagi RUU Penyadapan bukan terletak pada seberapa banyak lembaga yang diberi kewenangan. Ujiannya ada pada seberapa mudah kewenangan itu digugat ketika dipakai secara sewenang-wenang.

Kerangka lima pilar Arsitektur Keadilan Digital sudah menyediakan peta jalan yang masuk akal. Yang belum pasti adalah apakah pembentuk undang-undang bersedia mengikat diri pada peta jalan itu, atau memilih mengambil kewenangannya saja dan meninggalkan pengawasannya.

Equality before the law hanya akan bermakna jika penyadapan bisa diuji oleh pihak yang paling lemah posisinya, yaitu warga yang disadap tanpa sepengetahuannya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad