Kapolda Sulteng Minta Penyidik Pahami KUHP-KUHAP Baru, Ini Arahan Lengkapnya

Nov 18, 2026 - 12:20
 0  1
Kapolda Sulteng Minta Penyidik Pahami KUHP-KUHAP Baru, Ini Arahan Lengkapnya

Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rizal Irawan meminta seluruh penyidik jajaran Reserse meningkatkan kompetensi, terutama dalam memahami KUHP dan KUHAP baru. Arahan itu disampaikan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Polda Sulteng 2026 di Palu, Rabu.

Ad
Ad

Dalam forum itu, Kapolda menegaskan bahwa kualitas pembuktian menjadi titik paling rawan dalam penanganan perkara. Penyidik, kata dia, tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi.

Baca juga: KHL Kembali Jadi Dasar Upah Minimum: Isi Aturan Baru UU 27/2026

“Pembuktian perkara harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Irjen Pol Rizal Irawan di Palu, Rabu, seperti dikutip dari laporan ANTARA News Sulteng.

Isi Arahan Kapolda di Rakernis Reserse Polda Sulteng

Rakernis yang digelar di Palu itu bukan sekadar forum seremonial. Ada sejumlah instruksi operasional yang harus ditindaklanjuti jajaran Reserse di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Selain pemahaman KUHP dan KUHAP baru, Kapolda meminta penyidik mengoptimalkan metode Scientific Crime Investigation dalam setiap proses penanganan perkara. Pendekatan ini menempatkan sains dan teknologi sebagai tulang punggung pembuktian, bukan sekadar pelengkap.

Rizal juga menyoroti tiga hal yang dinilai menentukan kualitas penyidikan:

Baca juga: RUU Penyadapan dan Equality Before The Law: Mengapa Kewenangan Harus Dikunci Aturan

  • Peningkatan mutu penyidikan di setiap satuan Reserse.
  • Evaluasi terhadap tunggakan perkara yang belum tuntas.
  • Penanganan permohonan praperadilan secara profesional dan sesuai prosedur.

Menurut Kapolda, Rakernis ini bertujuan mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Ada pula agenda memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas penyidik dalam mendukung 8 Program Quick Wins Kapolri melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.

Ia juga mengingatkan seluruh personel Reserse agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Tidak boleh ada pungutan liar, rekayasa perkara, maupun tindakan penyidik yang bertentangan dengan hukum.

Enam Kejahatan Prioritas yang Diminta Ditindak Tegas

Dalam rakernis itu, Kapolda menginstruksikan penguatan penindakan terhadap sejumlah kejahatan prioritas. Daftarnya cukup panjang dan mencerminkan peta persoalan yang dihadapi daerah ini.

Pertama, jaringan narkotika. Kedua, pertambangan ilegal. Ketiga, penyalahgunaan BBM bersubsidi. Keempat, judi online. Kelima, penipuan digital. Terakhir, tindak pidana konvensional yang meresahkan masyarakat.

Enam sektor itu bukan pilihan acak. Pertambangan ilegal dan penyalahgunaan BBM bersubsidi, misalnya, berkaitan langsung dengan sumber daya alam dan subsidi yang menjadi denyut ekonomi Sulawesi Tengah. Sementara judi online dan penipuan digital menuntut kemampuan penyidik membaca jejak transaksi elektronik.

Di titik inilah tuntutan kompetensi KUHP-KUHAP baru bertemu dengan kebutuhan teknis di lapangan. Penyidik dituntut paham prosedur, sekaligus mampu mengoperasikan alat bukti digital yang semakin kompleks.

Audit Tunggakan Perkara hingga Evaluasi Praperadilan 14 Hari

Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Achmad Muhaimin menyampaikan bahwa rakernis menghasilkan sejumlah arahan strategis yang harus segera ditindaklanjuti jajaran Reserse.

Arahan itu memiliki tenggat waktu yang jelas:

  • Audit tunggakan perkara dan evaluasi praperadilan dalam 14 hari.
  • Pemetaan kejahatan dalam 30 hari.
  • Peningkatan kompetensi dan pengendalian kualitas penyidikan.

“Melalui Rakernis ini, diharapkan seluruh jajaran Reserse memiliki kesamaan persepsi dan komitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan,” kata Achmad Muhaimin.

Ia menegaskan pelayanan hukum harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat.

Tenggat 14 hari untuk audit tunggakan perkara dan evaluasi praperadilan terbilang singkat. Namun justru di situ letak ujiannya: apakah arahan di ruang rapat bisa diterjemahkan menjadi perubahan nyata di tingkat satuan kerja.

Mengapa Pemahaman KUHP dan KUHAP Baru Menjadi Krusial

KUHP dan KUHAP baru membawa perubahan mendasar pada cara perkara dirumuskan dan dibuktikan. Bagi penyidik, dampaknya tidak berhenti pada hafalan pasal.

Perubahan itu menyentuh cara merumuskan unsur tindak pidana, memilih alat bukti, hingga menyusun berkas perkara yang siap diuji di pengadilan. Kesalahan memahami norma baru berpotensi membuat berkas lemah, bahkan membuka celah gugatan praperadilan.

Karena itu, penekanan Kapolda pada alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bukan retorika kosong. Ia menyentuh langsung titik rawan yang kerap menjadi bumerang bagi penyidik.

Metode Scientific Crime Investigation menjadi pasangan alami dari tuntutan itu. Pendekatan ini menuntut penyidik bekerja dengan lab forensik, analisis digital, dan dokumentasi yang rapi, bukan mengandalkan pengakuan semata.

Konteks kelembagaan juga penting. Rakernis ini dirangkai dengan dukungan terhadap 8 Program Quick Wins Kapolri melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat. Artinya, kualitas penyidikan ditempatkan sebagai bagian dari agenda kepercayaan publik, bukan urusan internal semata.

Dampak bagi Pelayanan Hukum dan Kepercayaan Publik

Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, arahan ini berimplikasi pada dua hal yang paling terasa: kecepatan dan keadilan penanganan laporan.

Audit tunggakan perkara, jika dijalankan serius, bisa memaksa satuan kerja membuka berkas yang lama tertahan. Pemetaan kejahatan dalam 30 hari juga memberi dasar bagi penempatan personel dan prioritas penyelidikan di wilayah rawan.

Sementara evaluasi praperadilan menyentuh sisi yang sensitif. Praperadilan kerap menjadi cermin kelemahan penyidikan, mulai dari kelengkapan administrasi hingga sahnya penetapan tersangka. Menangani permohonan itu secara profesional berarti memperkuat posisi institusi di hadapan hukum.

Namun, perintah agar tidak ada pungutan liar dan rekayasa perkara menunjukkan bahwa persoalan integritas masih menjadi pekerjaan rumah. Instruksi semacam ini biasanya muncul karena risiko itu nyata di lapangan.

Yang belum terjawab dari rakernis ini adalah bentuk konkret peningkatan kompetensi. Laporan Polri belum merinci apakah pelatihan KUHP-KUHAP baru akan berbentuk bimbingan teknis, sertifikasi penyidik, atau pengawasan berjenjang. Publik menunggu detail itu.

Analisis Redaksi

Ada dua hal yang layak dicatat dari Rakernis Reserse Polda Sulteng ini. Pertama, Kapolda menyentuh titik yang tepat: pembuktian. Di banyak kasus yang berakhir patah di pengadilan atau kalah di praperadilan, akar masalahnya bukan kemalasan penyidik, melainkan lemahnya penguasaan norma dan dokumentasi. Menempatkan KUHP-KUHAP baru sebagai agenda utama adalah pilihan yang masuk akal.

Kedua, tenggat waktu yang dipasang cukup berani. Audit tunggakan perkara dan evaluasi praperadilan dalam 14 hari adalah komitmen yang bisa diukur. Namun komitmen semacam ini hanya bernilai jika ada mekanisme pengawasan yang memaksa satuan kerja melaporkan hasilnya, bukan sekadar menyampaikan paparan di forum.

Yang perlu diawasi justru bagian integritas. Larangan pungutan liar dan rekayasa perkara adalah pernyataan yang sudah sering diucapkan. Publik akan menilai dari kasus-kasus yang ditangani setelah rakernis, terutama pada enam sektor kejahatan prioritas yang disebut Kapolda. Jika penindakan pertambangan ilegal dan penyalahgunaan BBM bersubsidi berjalan transparan, kepercayaan itu tumbuh. Jika tidak, arahan di Palu hanya menjadi catatan rapat.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad