KHL Kembali Jadi Dasar Upah Minimum: Isi Aturan Baru UU 27/2026

Nov 18, 2026 - 12:20
 0  1
KHL Kembali Jadi Dasar Upah Minimum: Isi Aturan Baru UU 27/2026

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa perubahan pada tata cara penetapan upah minimum. Salah satu ketentuan barunya: hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dapat dijadikan dasar penetapan upah minimum, berjalan berdampingan dengan formula yang selama ini menjadi acuan.

Ad
Ad

Ketentuan itu diangkat dalam pemberitaan Hukumonline yang menyoroti posisi KHL dalam rezim pengupahan terbaru. Intinya, survei KHL tidak lagi hanya menjadi instrumen pelengkap, tetapi punya pintu untuk menjadi dasar penetapan upah minimum.

Baca juga: Kapolda Sulteng Minta Penyidik Pahami KUHP-KUHAP Baru, Ini Arahan Lengkapnya

Perubahan ini menyentuh perdebatan lama soal cara menghitung upah layak. Selama bertahun-tahun, penetapan upah minimum lebih banyak bertumpu pada formula makro—inflasi dan pertumbuhan ekonomi—ketimbang pada perhitungan langsung kebutuhan hidup pekerja.

Apa yang Berubah dalam UU 27/2026 soal Pengupahan

UU 27/2026 mengatur ketentuan baru mengenai pengupahan. Dalam kerangka itu, survei Kebutuhan Hidup Layak disebut sebagai salah satu dasar yang dapat dipakai untuk menetapkan upah minimum, di samping formula yang sudah berlaku.

Artinya, ada dua jalur yang kini terbuka. Jalur pertama adalah formula yang selama ini digunakan dalam penghitungan upah minimum. Jalur kedua adalah hasil survei KHL yang mengukur komponen kebutuhan hidup seorang pekerja lajang secara riil di lapangan.

Karena sumber resmi hanya menyebut garis besarnya, rincian teknis—seperti seberapa besar bobot KHL dibanding formula, siapa yang menjalankan survei, dan bagaimana mekanisme penetapannya di tingkat provinsi—belum tergambar lengkap dari kutipan yang tersedia. Yang jelas, keberadaan KHL dalam undang-undang anyar ini menandai pergeseran arah kebijakan.

Baca juga: RUU Penyadapan dan Equality Before The Law: Mengapa Kewenangan Harus Dikunci Aturan

KHL sendiri bukan istilah baru. Sebelumnya, KHL dikenal sebagai daftar komponen kebutuhan hidup yang disurvei secara berkala, mencakup antara lain pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Mengapa KHL Penting bagi Pekerja

KHL dirancang untuk mengukur apa yang benar-benar dibutuhkan seorang pekerja untuk hidup layak. Pendekatannya berbeda dari formula yang bertumpu pada angka pertumbuhan ekonomi makro.

Formula berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghubungkan kenaikan upah dengan kondisi perekonomian secara umum. Sementara KHL berangkat dari harga barang dan jasa yang dihadapi pekerja sehari-hari.

Dalam praktiknya, dua pendekatan ini bisa menghasilkan angka yang berbeda. Ketika inflasi rendah, formula cenderung menghasilkan kenaikan upah yang moderat, meski harga kebutuhan pokok di pasar bisa melonjak.

Karena itu, kalangan pekerja lama memperjuangkan KHL sebagai basis utama penetapan upah. Bagi mereka, upah minimum semestinya mencerminkan biaya hidup nyata, bukan sekadar angka statistik.

Jejak Panjang Perdebatan Upah Minimum

Perdebatan soal dasar penetapan upah minimum bukan hal baru dalam sejarah ketenagakerjaan Indonesia. Sejak lama, ada tarik-menarik antara pendekatan berbasis kebutuhan hidup dan pendekatan berbasis produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sebelumnya menempuh jalur formula melalui sejumlah aturan turunan. Pendekatan itu dinilai lebih terukur dan dapat diprediksi oleh dunia usaha, tetapi kerap dikritik karena dianggap tidak mengejar kenaikan biaya hidup.

Di sisi lain, serikat pekerja berulang kali mendorong agar KHL ditempatkan sebagai acuan utama. Alasan mereka sederhana: upah minimum seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seorang pekerja.

UU 27/2026 tampaknya mencoba menjembatani dua kubu itu. KHL dibuka sebagai dasar, tetapi formula tetap dipertahankan. Pendekatan campuran semacam ini menyisakan pertanyaan soal bagaimana keduanya akan dipadukan di tingkat pelaksanaan.

Dampak bagi Pekerja dan Dunia Usaha

Bagi pekerja, masuknya KHL ke dalam undang-undang memberi dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut upah yang mencerminkan biaya hidup. Namun besarnya dampak bergantung pada aturan turunan dan cara penghitungan di daerah.

Bagi pengusaha, ketentuan ini menambah lapisan pertimbangan dalam perencanaan biaya tenaga kerja. Selama ini, kalangan dunia usaha menekankan pentingnya kepastian dan prediktabilitas kenaikan upah agar iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja tidak terganggu.

Kepastian itu akan sangat ditentukan oleh detail teknis. Tanpa mekanisme yang jelas, dua dasar penetapan bisa memunculkan ketidakpastian baru bagi kedua pihak.

Beberapa hal yang perlu diperjelas dalam aturan turunan antara lain:

  • Metode dan frekuensi pelaksanaan survei KHL di tiap daerah.
  • Hubungan antara hasil survei KHL dan formula yang sudah ada.
  • Peran dewan pengupahan daerah dalam merumuskan angka akhir.
  • Mekanisme penyelesaian jika hasil KHL dan formula menghasilkan angka yang jauh berbeda.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Aturan Turunan

Pertanyaan terbesar kini bergantung pada aturan pelaksanaan. Undang-undang biasanya hanya menetapkan kerangka, sementara detail teknis diatur lewat peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

Tanpa aturan turunan yang rinci, ketentuan soal KHL berpotensi menjadi pasal yang sulit diterapkan. Sebaliknya, aturan yang jelas bisa menjadikan KHL sebagai instrumen yang benar-benar mengubah cara upah minimum dihitung.

Pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha akan bertemu lagi di meja perundingan untuk membahas rincian itu. Arah pembahasannya akan menentukan apakah KHL benar-benar menjadi standar, atau tetap menjadi pelengkap formula seperti sebelumnya.

Informasi lebih jauh soal kerangka hukum ketenagakerjaan bisa ditelusuri melalui kanal resmi Hukumonline yang memberitakan perkembangan UU 27/2026.

Analisis Redaksi

Memasukkan KHL sebagai dasar penetapan upah minimum adalah langkah yang secara simbolik penting. Selama bertahun-tahun, kritik terhadap formula adalah jarak antara angka kenaikan upah dan kenyataan harga di pasar. KHL menjawab kritik itu dengan mendekatkan perhitungan pada kebutuhan nyata pekerja.

Namun, undang-undang hanya sekuat aturan pelaksanaannya. Jika KHL ditempatkan sebagai pelengkap yang tidak mengikat, perubahan ini hanya akan menjadi wacana baru dalam kemasan lama. Sebaliknya, jika KHL diberi bobot yang jelas, ia bisa menjadi alat ukur yang lebih adil bagi pekerja tanpa harus menakut-nakuti dunia usaha.

Yang paling menentukan justru transparansi. Metodologi survei, data komponen kebutuhan hidup, dan alasan di balik angka akhir harus terbuka untuk diperiksa. Tanpa itu, perdebatan soal upah minimum akan terus berputar pada angka, bukan pada keadilan bagi mereka yang bekerja di garis bawah.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad