PSI Balas PKB: Koalisi Keputusan Partai, Bukan Orang per Orang
Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan partainya masih bagian dari koalisi pemerintah Presiden Prabowo Subianto, meski tak satu pun kader duduk di kabinet. Menanggapi PKB, ia menyebut posisi koalisi adalah keputusan partai, bukan soal ada atau tidaknya orang di kursi menteri.
"Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang," kata Grace kepada wartawan, Rabu (18/11/2026), seperti dikutip dari detikNews.
Baca juga: Dasco Kandidat Cawapres Terkuat, Pengamat: Sudah Satu Frekuensi dengan Prabowo
Pernyataan itu muncul sehari setelah Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menduga PSI sudah keluar dari koalisi. Alasannya sederhana: tidak ada lagi kader PSI di kabinet.
Kronologi: dari Gibran Mundur hingga Tiga Kader Hengkang
Polemik ini berakar pada rentetan peristiwa awal November. Gibran Rakabuming mundur dari kursi Wakil Presiden. Pada hari yang sama, 9 November, tiga kader PSI yang menempati posisi di kabinet memutuskan keluar dari partai.
Ketiganya adalah Menteri Kehutanan sekaligus eks Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Isyana Bagoes Oka yang juga anggota Dewan Pembina PSI, serta Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) Giring Ganesha yang juga anggota Dewan Pembina PSI.
Ketiganya mundur pada hari yang sama. Sejak itu, kursi PSI di kabinet kosong. PSI lantas menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo dan menilai langkah Gibran diambil untuk mengakhiri polemik.
Baca juga: Dasco Dinilai Cawapres Terkuat 2029: Alasan dan Peta Dukungannya
Dari kekosongan itulah PKB menarik kesimpulan. Jazilul menilai tak adanya kader PSI di kabinet menjadi tanda partai itu sudah tidak lagi berada di dalam koalisi.
Pernyataan Grace Natalie dan Andi Budiman
Grace membantah logika tersebut. Ia memastikan PSI masih berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo. "Iya (masih di koalisi pemerintah dan dukung Prabowo)," ujarnya.
Ia menekankan koalisi sebagai kesepakatan antarpartai, bukan kumpulan individu yang kebetulan menjabat. Karena itu, absennya kader di kabinet tidak otomatis mencabut status PSI sebagai bagian dari pendukung pemerintah.
Senada dengan Grace, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menegaskan partainya tetap mendukung program-program Prabowo. "PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang prorakyat," tuturnya.
Dua pernyataan itu menjadi jawaban resmi PSI atas sindiran PKB. Tidak ada pembahasan soal kemungkinan PSI kembali menempatkan kader di kabinet dalam pernyataan tersebut.
Alasan PKB Menilai PSI Sudah di Luar Koalisi
Jazilul Fawaid menyoroti posisi PSI setelah Gibran mundur dan tiga kadernya hengkang. Baginya, keberadaan kader di kabinet adalah penanda paling kasatmata dari keanggotaan koalisi.
"Kalau sudah tidak ada di kabinet, dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi," kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (17/11).
Ia tidak membeberkan dasar lain selain fakta kekosongan kursi itu. PKB sendiri berada di barisan pendukung pemerintah, sehingga pernyataan Jazilul dibaca sebagai penilaian politik atas peta koalisi pasca-mundurnya Gibran.
Yang perlu dicatat, pernyataan Jazilul berbentuk dugaan, bukan kepastian. Tidak ada pengumuman resmi dari istana maupun dari PSI soal perubahan status koalisi sebelum Grace angkat bicara.
Dampak bagi Peta Koalisi dan Posisi PSI
Bagi PSI, kehilangan tiga figur di kabinet sekaligus bukan perkara kecil. Raja Juli Antoni adalah eks Sekjen partai, sementara Isyana dan Giring duduk di Dewan Pembina. Ketiganya bukan nama pinggiran.
Kekosongan itu membuat PSI kehilangan jalur formal di eksekutif. Namun partai memilih tetap menempel pada pemerintah, setidaknya secara pernyataan publik, ketimbang ikut menarik diri.
Ada beberapa hal yang membuat posisi PSI tetap relevan untuk dicermati:
- PSI menyatakan dukungan kepada Prabowo tetap berlaku meski tanpa kader di kabinet.
- Tiga kader yang hengkang mundur dari partai, bukan dari jabatan kenegaraan, pada 9 November.
- Gibran mundur dari kursi Wakil Presiden pada hari yang sama.
- PKB menjadi partai pertama yang secara terbuka mempertanyakan status koalisi PSI.
Di sisi lain, pernyataan PKB menunjukkan bahwa di internal pendukung pemerintah pun, definisi koalisi masih bisa berbeda. Bagi PKB, kursi kabinet adalah ukuran. Bagi PSI, surat keputusan partai yang menentukan.
Langkah Selanjutnya dan Hal yang Belum Terjawab
Hingga Rabu siang, belum ada keterangan dari istana soal status PSI di koalisi. Juga belum ada penjelasan resmi apakah kekosongan kursi PSI di kabinet akan diisi kader lain dari partai yang sama.
Yang jelas, PSI memilih bertahan dengan argumen bahwa koalisi adalah keputusan kolektif partai. Grace dan Andi Budiman sama-sama menegaskan dukungan terhadap Prabowo dan program-programnya, tanpa menyebut rencana masuk kembali ke kabinet.
Sikap itu menempatkan PSI pada posisi mendukung pemerintah dari luar struktur eksekutif. Sebuah posisi yang secara politik bisa dipertahankan, tetapi rawan digoyang oleh pertanyaan seperti yang dilontarkan PKB.
Bagi publik, yang tersisa adalah pertanyaan sederhana: apakah dukungan tanpa kursi di kabinet masih dihitung sebagai koalisi? Grace sudah menjawabnya. PKB belum tentu sepakat. Rujukan lengkap soal pernyataan PKB bisa dibaca di Antara News.
Analisis Redaksi
Pertengkaran PSI dan PKB ini sebenarnya bukan soal kursi menteri. Ini soal siapa yang berhak mendefinisikan apa itu koalisi. Grace Natalie memakai definisi formal: keputusan partai. Jazilul Fawaid memakai definisi empiris: ada atau tidak ada orang di kabinet. Keduanya punya dasar, dan justru di situ masalahnya.
Dalam praktik politik Indonesia, koalisi jarang diatur hitam di atas putih. Tidak ada akta yang menyebut kapan sebuah partai keluar atau tetap di dalam. Yang ada adalah kursi, akses, dan pernyataan ke media. Ketika kursi hilang, satu-satunya penanda yang tersisa adalah pernyataan. Dan pernyataan, seperti terlihat sekarang, mudah dibantah partai lain.
PSI berada di posisi tidak nyaman. Tetap mengklaim bagian dari koalisi, tetapi tanpa alat untuk membuktikannya selain kalimat dukungan. Sementara PKB, dengan satu kalimat dugaan, sudah cukup membuat status itu jadi bahan perdebatan nasional. Bagi PSI, mempertahankan posisi tanpa kursi menuntut kerja politik yang jauh lebih keras daripada sekadar konferensi pers.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0