PPP Perketat Aturan Hakim Mahkamah Partai, Konflik Kepentingan Dicegah

Nov 18, 2026 - 13:00
 0  1
PPP Perketat Aturan Hakim Mahkamah Partai, Konflik Kepentingan Dicegah

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperketat mekanisme penyelesaian konflik internal dengan menegaskan prinsip independensi dan pembatasan kewenangan hakim Mahkamah Partai. Aturan itu disosialisasikan kepada pengurus daerah untuk mencegah konflik kepentingan.

Ad
Ad

Sosialisasi Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di kantor pusat partai, Selasa (17/11/2026). Kegiatan diikuti pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh Indonesia, baik langsung maupun daring melalui Zoom.

Baca juga: Dasco Kandidat Cawapres Terkuat, Pengamat: Sudah Satu Frekuensi dengan Prabowo

Larangan Bertemu Pihak Berperkara

Ketua Mahkamah Partai DPP PPP Erfandi mengatakan, salah satu prinsip utama dalam aturan tersebut adalah memastikan hakim tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan pihak yang sedang bersengketa. Ketentuan itu juga melarang hakim bertemu dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani.

"Mahkamah Partai harus independen, imparsial, dan bebas dari kepentingan. Karena itu, dalam peraturan organisasi kami diatur bahwa hakim tidak boleh bertemu dengan pihak yang sedang berperkara," kata Erfandi, sebagaimana diberitakan Berita Borneo, Rabu (18/11/2026).

Selain pembatasan komunikasi dengan pihak berperkara, aturan organisasi PPP juga mengatur larangan bagi majelis hakim menangani sengketa yang berasal dari daerah asalnya sendiri. Sebagai contoh, hakim yang berasal dari Jawa Timur tidak diperkenankan memeriksa perkara yang terjadi di wilayah tersebut.

Erfandi menjelaskan, ketentuan itu dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan meningkatkan kepercayaan kader terhadap lembaga penyelesaian sengketa internal partai. Melalui sosialisasi tersebut, pengurus daerah diharapkan memahami prosedur pengajuan gugatan hingga tahapan pemeriksaan perkara.

Baca juga: PSI Balas PKB: Koalisi Keputusan Partai, Bukan Orang per Orang

Ketum PPP Buka Sosialisasi

Ketua Umum (Ketum) PPP Muhamad Mardiono turut membuka kegiatan dan memberikan arahan kepada peserta. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman seluruh jajaran partai terhadap aturan penyelesaian perselisihan internal.

Dalam arahannya, Mardiono menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal yang telah diatur. Namun, tidak disebutkan secara rinci isi arahan tersebut dalam keterangan yang diterima media.

Keberadaan Mahkamah Partai memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 32 mengatur bahwa perselisihan internal partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain.

Dalam ketentuan tersebut, susunan Mahkamah Partai disampaikan pimpinan partai politik kepada kementerian terkait. Putusan Mahkamah Partai juga bersifat final dan mengikat secara internal untuk perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.

Mekanisme Hukum Acara yang Jelas

Peraturan organisasi yang disosialisasikan mencakup tata kerja dan hukum acara Mahkamah Partai. Hal ini penting agar setiap perkara yang diajukan memiliki alur yang jelas, mulai dari pendaftaran gugatan, pemeriksaan, hingga putusan.

Menurut Erfandi, pemahaman prosedur ini akan membantu pengurus daerah dalam mengajukan gugatan dengan benar. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih efisien dan transparan.

Selain itu, aturan mengenai independensi hakim dan pembatasan penanganan perkara berdasarkan asal daerah diharapkan dapat memperkuat kepercayaan kader terhadap mekanisme penyelesaian konflik PPP. Perselisihan internal diharapkan dapat diselesaikan melalui prosedur organisasi yang objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

PPP sendiri memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik Indonesia. Sebagai partai berbasis massa Islam, PPP sering menghadapi berbagai tantangan internal, termasuk perbedaan pendapat antar kader. Dengan aturan yang lebih ketat, partai berharap dapat meminimalisir potensi konflik yang berkepanjangan.

Dampak bagi Kader dan Pengurus Daerah

Bagi pengurus daerah, sosialisasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam menyelesaikan sengketa. Mereka kini mengetahui bahwa setiap perkara akan ditangani oleh hakim yang tidak memiliki konflik kepentingan.

Kader di daerah juga diharapkan lebih percaya pada proses internal partai. Jika terjadi perselisihan, mereka dapat mengajukan gugatan sesuai prosedur tanpa khawatir akan keberpihakan hakim.

Selain itu, aturan ini juga menjadi sinyal bahwa PPP serius dalam menata organisasi. Partai ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan aturan dan keadilan, bukan karena kedekatan personal atau kepentingan golongan.

Dengan demikian, langkah PPP ini dapat menjadi contoh bagi partai politik lain dalam mengelola konflik internal. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai yang independen dan profesional akan memperkuat institusi partai secara keseluruhan.

Langkah Selanjutnya

Setelah sosialisasi, DPP PPP akan terus memantau pelaksanaan aturan di tingkat daerah. Pengurus daerah diharapkan segera menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dan menyebarluaskan informasi ini kepada kader di wilayah masing-masing.

Erfandi menambahkan bahwa Mahkamah Partai akan terus berupaya meningkatkan kualitas penanganan perkara. Pihaknya membuka diri untuk masukan dari berbagai pihak demi perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa.

Ke depan, PPP berharap dapat menyelesaikan setiap perselisihan internal dengan cepat dan adil. Dengan begitu, partai dapat lebih fokus pada agenda politik dan pelayanan kepada masyarakat.

Analisis Redaksi

Langkah PPP memperketat aturan hakim Mahkamah Partai patut diapresiasi. Di tengah banyaknya partai politik yang masih menghadapi sengketa internal berkepanjangan, PPP menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan konflik secara terlembaga. Larangan konflik kepentingan dan pembatasan penanganan perkara berdasarkan asal daerah adalah prinsip dasar yang seharusnya menjadi standar di semua partai.

Namun, tantangan terbesar adalah implementasi. Aturan sebagus apa pun akan sia-sia jika tidak dijalankan dengan konsisten. Pengawasan melekat dari DPP dan partisipasi kader dalam mengawal proses ini menjadi kunci. Selain itu, transparansi dalam pemilihan hakim dan publikasi putusan akan semakin memperkuat kepercayaan.

PPP perlu memastikan bahwa Mahkamah Partai tidak menjadi alat kekuasaan pengurus pusat. Independensi hakim harus benar-benar dijaga, termasuk dari tekanan internal. Jika berhasil, PPP bisa menjadi teladan bagi partai lain dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang kredibel.

Sumber: hukumonline.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad