Yusril Berpeluang Gantikan Gibran: Mengapa Wapres Nonpartai Dinilai Lebih Ideal

Nov 18, 2026 - 13:40
 0  1
Yusril Berpeluang Gantikan Gibran: Mengapa Wapres Nonpartai Dinilai Lebih Ideal

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ali Syafaat, menilai posisi Wakil Presiden idealnya diisi figur nonpartai. Pandangan itu muncul saat peluang Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menggantikan Gibran Rakabuming Raka jika terjadi kekosongan jabatan semakin diperbincangkan.

Ad
Ad

Menurut Ali, sosok di luar struktur partai punya ruang lebih lebar untuk menyampaikan pandangan secara objektif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Penilaian itu ia sampaikan ketika membaca dinamika politik terkini, termasuk wacana siapa yang layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto apabila kursi Wakil Presiden kosong.

Baca juga: PPP Perketat Aturan Hakim Mahkamah Partai, Konflik Kepentingan Dicegah

"Idealnya nonpartai untuk dapat memberikan pandangan yang lebih obyektif dalam pengambilan keputusan pemerintahan," kata Ali, dikutip dari Aktual.com.

Pernyataan Ali bukan tanpa dasar. Ia melihat Yusril sebagai figur yang punya rekam jejak panjang di bidang hukum tata negara dan pemerintahan. Namun ia juga mengingatkan bahwa peluang itu tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada keputusan Presiden serta dinamika politik bersama partai-partai koalisi.

Rekam Jejak Yusril dan Kelemahan Kekuatan Partai

Ali menempatkan Yusril di atas nama-nama lain yang beredar dalam pembicaraan soal calon pengganti Wakil Presiden. Bagi dia, kapasitas kenegaraan Yusril sudah teruji lewat berbagai posisi yang pernah diemban, mulai dari menteri hingga pakar hukum tata negara yang kerap dimintai pendapat soal konstitusi.

"Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang lebih dari yang dimiliki oleh semua nama lain yang beredar. Mungkin kelemahannya hanya dari sisi kekuatan partainya yang relatif kecil," ujarnya.

Baca juga: Dasco Kandidat Cawapres Terkuat, Pengamat: Sudah Satu Frekuensi dengan Prabowo

Catatan soal kekuatan partai itu penting. Dalam praktik politik Indonesia, besarnya dukungan partai sering menjadi penentu apakah sebuah nama bisa lolos ke kursi kekuasaan. Meski begitu, Ali tidak menutup kemungkinan bahwa kelemahan tersebut bisa tertutup oleh faktor lain, terutama kedekatan figur dengan Presiden dan rekam jejak kerja di kabinet.

Yusril saat ini menjabat sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Posisi itu menempatkannya di lingkaran inti pemerintahan Prabowo Subianto, meski ia bukan berasal dari partai pemenang Pilpres 2024.

Ali juga menyoroti bahwa kekuatan partai politik tetap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden. Kewenangan konstitusional mengusulkan calon memang berada di tangan Presiden, tetapi kompromi dengan partai-partai koalisi tetap mungkin terjadi.

"Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengusulan calon ada pada Presiden. Namun demikian secara praktis mungkin terjadi kompromi dengan partai politik. Hal ini bergantung pada kekuatan Presiden di hadapan partai-partai koalisi," jelasnya.

Mekanisme Pasal 8 UUD 1945 dan Peran MPR

Soal mekanisme penggantian Wakil Presiden, Ali merujuk langsung pada Pasal 8 UUD 1945. Aturan itu menjadi dasar hukum apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa pemerintahan.

Menurut Ali, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi. Presiden mengusulkan dua calon untuk kemudian dipilih dalam sidang MPR tersebut.

"Mekanisme konstitusional diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden maka MPR dalam waktu 60 hari harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden yang baru. Presiden mengusulkan 2 calon untuk dipilih dalam sidang MPR tersebut," paparnya.

Dengan skema itu, Presiden memegang kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden. Dinamika dukungan partai politik tetap bisa memengaruhi proses politik sebelum nama-nama itu diajukan ke MPR.

Ali menilai, dalam konteks tersebut, pengalaman Yusril dan posisinya sebagai figur nonpartai menjadi bagian dari pertimbangan mengenai kemungkinan dirinya mengisi jabatan Wakil Presiden. Namun keputusan akhirnya tetap bergantung pada Presiden.

"Prof. Yusril punya peluang besar mengisi posisi tersebut. Namun bergantung pada Presiden menghadapi tekanan dari partai koalisi," katanya.

Yusril: Pengganti Gibran Tak Harus dari Parpol

Di sisi lain, Yusril sendiri menegaskan bahwa calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari kader partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Menurut Yusril, partai politik pengusung maupun gabungan partai pengusung dapat mengusulkan tokoh di luar keanggotaan partai untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Ketentuan itu, kata dia, telah diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 4 huruf e beserta penjelasannya.

"Tapi partai, salah satu partai pengusung ataupun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya ini ya, dia boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, partai pengusung memiliki keleluasaan untuk mengusulkan figur yang dinilai memiliki kapasitas dan layak menjadi Wakil Presiden. Nama yang diusulkan kemudian disampaikan kepada Presiden untuk dipertimbangkan.

"Bisa saja diusulkan kepada presiden mungkin dia seorang tokoh yang dinilai oleh salah satu partai atau gabungan partai pengusung itu pantas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden," ujarnya.

Yusril juga menanggapi munculnya sejumlah nama yang diwacanakan masyarakat sebagai calon pengganti Gibran. Menurut dia, usulan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan dapat dipandang sebagai aspirasi politik masyarakat.

"Bahwa di masyarakat ada wacana-wacana mengusulkan si A, mengusulkan si B, C, D, dan seterusnya. Itu adalah dinamika dari demokrasi dan kita hargai bahwa ada dinamika dalam masyarakat mengusulkan calon-calon dan itu sifatnya informal," tuturnya.

Keputusan Akhir Tetap di Tangan Presiden

Meski partai politik pengusung punya kewenangan mengajukan nama, Yusril menegaskan keputusan akhir mengenai calon Wakil Presiden pengganti tetap berada di tangan Presiden. Presiden memiliki kewenangan mempertimbangkan dan memilih dua nama calon yang selanjutnya diajukan kepada MPR.

"Jadi walaupun dikatakan bahwa diusulkan oleh salah satu ataupun oleh gabungan partai pengusung Pilpres dalam tahun 2024, tapi setelah diusulkan ya sepenuhnya adalah kewenangan presiden untuk memilih dan kita harus menghormati kewenangan presiden itu," pungkasnya.

Dengan demikian, menurut Yusril, mekanisme pengusulan tidak membatasi calon pengganti Wakil Presiden harus berasal dari internal partai pengusung. Figur nonpartai pun dapat diusulkan sepanjang mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari dua pandangan itu, ada titik temu yang jelas: kursi Wakil Presiden bukan sekadar soal siapa yang paling kuat dukungan partainya, tetapi juga soal siapa yang paling siap menjalankan fungsi kenegaraan. Prosesnya sudah diatur konstitusi, meski warna politiknya tetap kental.

Dampak Politik dan Sorotan Publik

Wacana penggantian Gibran bukan hal baru di ruang publik. Sejumlah nama muncul dan tenggelam seiring pernyataan pejabat maupun diskusi di media sosial. Yang membedakan kali ini adalah keterlibatan langsung Yusril dalam menjelaskan kerangka hukumnya.

Pernyataan Yusril soal UU MD3 memberi sinyal bahwa pintu bagi figur nonpartai memang terbuka secara normatif. Namun ia juga tidak sedang mengklaim kursi itu. Ia hanya memaparkan tafsir hukum atas mekanisme yang berlaku.

Ali Syafaat membaca situasi ini dari sisi lain. Baginya, kualitas keputusan pemerintahan akan lebih terjaga jika Wakil Presiden tidak terikat penuh pada kepentingan partai. Figur nonpartai, dalam pandangannya, bisa menjadi penyeimbang di tengah koalisi besar yang menopang pemerintah.

Beberapa hal yang perlu dicermati dari dinamika ini:

  • Kewenangan Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden ke MPR diatur dalam Pasal 8 UUD 1945.
  • MPR wajib bersidang memilih pengganti paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.
  • Partai pengusung atau gabungan partai pengusung boleh mengusulkan tokoh nonpartai sesuai UU MD3 Pasal 4 huruf e.
  • Kekuatan partai masih menjadi faktor praktis yang memengaruhi peluang sebuah nama.
  • Wacana nama pengganti di masyarakat dinilai sebagai dinamika demokrasi yang bersifat informal.

Publik tentu menunggu apakah wacana ini berhenti sebagai diskusi akademik atau bergerak ke ranah keputusan politik. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi soal kekosongan jabatan Wakil Presiden. Semua masih berada pada tataran wacana dan tafsir hukum.

Yang jelas, diskusi soal figur nonpartai di kursi Wakil Presiden membuka ruang perdebatan lebih luas tentang bagaimana Indonesia menempatkan kompetensi di atas afiliasi politik. Perdebatan itu sendiri sudah berjalan, bahkan sebelum ada keputusan apa pun.

Analisis Redaksi

Gagasan menempatkan figur nonpartai di kursi Wakil Presiden terdengar bersih di atas kertas. Tetapi gagasan itu tidak lahir dari ruang hampa. Di baliknya ada persoalan lama tentang bagaimana kekuasaan dibagi di antara partai koalisi, dan seberapa besar ruang Presiden untuk bergerak tanpa tersandera janji politik.

Argumen Ali Syafaat soal objektivitas masuk akal. Figur yang tidak terikat struktur partai punya insentif lebih kecil untuk mengikuti kemauan mesin politik dalam pengambilan keputusan. Namun objektivitas bukan hanya soal status keanggotaan partai. Seorang nonpartai tetap bisa terjebak pada kepentingan lain, termasuk kedekatan personal dengan kekuasaan. Karena itu, rekam jejak dan integritas tetap menjadi ukuran utama, bukan sekadar label.

Pernyataan Yusril soal UU MD3 justru menarik dibaca sebagai cermin. Ia menjelaskan aturan yang membuka pintu bagi dirinya sendiri, tanpa secara terang menyatakan hasrat atas posisi itu. Sikap semacam ini lazim di politik Indonesia: memaparkan dasar hukum lebih dulu, membiarkan publik menarik kesimpulan. Yang perlu diawasi adalah apakah penafsiran hukum itu nantinya dipakai untuk mempercepat keputusan politik yang sebenarnya belum matang.

Pada titik ini, publik berhak menuntut transparansi. Jika kelak terjadi kekosongan jabatan, proses pengusulan dua nama oleh Presiden sebaiknya dibuka cukup terang agar MPR tidak sekadar memilih di antara nama yang datang tanpa penjelasan. Kualitas demokrasi tidak diukur dari cepatnya keputusan, melainkan dari seberapa jelas alasan di baliknya.

Sumber: mpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad