Obligasi Daerah Jadi Solusi Pembangunan Tanpa APBN, Kata Fraksi Golkar MPR
Fraksi Partai Golkar MPR RI mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah (UUOD) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBN. Ketua Fraksi Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, menegaskan obligasi daerah harus berbasis proyek yang menghasilkan pendapatan.
Dorongan itu disampaikan Mekeng usai Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Sarasehan tersebut menjadi puncak perjalanan Fraksi Golkar MPR selama satu tahun menginisiasi penyusunan regulasi obligasi daerah.
Baca juga: Le Duc Thai Tegaskan: Kebijakan Jelas Harus Cepat Dieksekusi, Tugas Harus Tuntas sampai Hasil Akhir
Dalam forum itu, Fraksi Golkar MPR juga menyerahkan naskah akademik yang telah disusun tim perumus. Naskah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pembentukan undang-undang.
Mekeng: Daerah Butuh Anggaran, Jangan Hanya Bergantung APBN
Mekeng menjelaskan alasan di balik inisiatif tersebut. Menurutnya, kebutuhan anggaran pembangunan di daerah tidak bisa sepenuhnya dipenuhi APBN.
“Intinya adalah kita semua mengetahui bahwa daerah perlu anggaran untuk membangun. Sehingga kami membantu pemerintah pusat agar tidak semua daerah hanya mengandalkan pembangunan dari APBN, tetapi ada sumber pembiayaan alternatif lainnya,” kata Mekeng.
Pernyataan itu disampaikan Mekeng didampingi sejumlah anggota Fraksi Golkar MPR, antara lain Ferdiansyah, Firman Subagyo, dan Sari Yuliati.
Baca juga: Front Tanah Air Vietnam Hung Yen Rayakan 96 Tahun, Sekretaris Partai Provinsi Beri Selamat
Mekeng memaparkan, sumber pembiayaan obligasi daerah dapat berasal dari berbagai instrumen investasi publik. Mulai dari perbankan nasional maupun internasional, perusahaan asuransi, dana pensiun, investor perorangan, hingga trust fund.
Namun ia memberi catatan penting. Pemerintah daerah harus mempersiapkan proyek secara matang sebelum menerbitkan obligasi. Skema pembiayaan itu, tegasnya, harus berbasis proyek yang berpotensi menghasilkan pendapatan.
“Jadi jangan sampai salah persepsi seolah-olah penerbitan obligasi daerah itu akan membebankan APBD. Ini benar-benar harus berbasis proyek dan proyek itu harus bisa menghasilkan uang untuk membiayai pembayaran bunga dan pokoknya,” ungkap Mekeng.
Naskah Akademik dan Dukungan Politik Lintas Fraksi
Fraksi Golkar MPR tidak bekerja sendiri. Mereka menyerahkan naskah akademik sebagai landasan penyusunan UU Obligasi Daerah. Naskah itu disusun tim perumus yang dibentuk fraksi.
Langkah berikutnya adalah mendorong proses legislasi di DPR RI. Mekeng berharap gagasan pembentukan UU Obligasi Daerah mendapat dukungan politik dari seluruh partai politik dan fraksi di DPR.
“Kami berharap minta dukungan politik dari teman-teman partai politik lain dan fraksi-fraksi lain agar proses pembentukan undang-undang di DPR ini bisa berjalan dengan berhasil,” tambahnya.
Ia juga meminta anggota DPR dan pihak terkait ikut mengawal proses pembentukan regulasi tersebut. Tujuannya agar pembahasan bisa segera diselesaikan.
Menurut Mekeng, dukungan luas diperlukan karena UU Obligasi Daerah akan menjadi payung hukum bagi penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah. Tanpa regulasi yang jelas, instrumen ini sulit digunakan secara optimal.
Kajian Kemendagri: 9 Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota Layak Terbitkan Obligasi
Mekeng mengungkapkan hasil kajian Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah akademisi. Kajian itu menunjukkan potensi besar bagi daerah untuk memanfaatkan obligasi sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Dari hasil kajian, setidaknya ada sembilan provinsi yang dinilai layak menerbitkan obligasi daerah. Selain itu, terdapat 44 kabupaten dan kota yang juga dinilai memiliki kelayakan untuk menggunakan instrumen pembiayaan tersebut.
Angka itu memberi gambaran bahwa minat dan kapasitas fiskal daerah sebenarnya sudah ada. Namun tanpa undang-undang khusus, penerbitan obligasi daerah belum memiliki landasan operasional yang memadai.
Mekeng berharap, jika proses pembentukan undang-undang selesai tahun depan, pemerintah daerah sudah bisa mulai mempersiapkan penerbitan obligasi. Persiapan itu mencakup pemilihan proyek, penyusunan studi kelayakan, hingga penetapan skema pembayaran kembali.
“Kami mohon dukungan dari semua stakeholder, dari publik, partai politik, dan fraksi-fraksi di DPR agar proses pembuatan undang-undang ini bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya.
Obligasi Daerah dan Masa Depan Pembiayaan Infrastruktur
Gagasan obligasi daerah bukan hal baru dalam diskursus keuangan publik Indonesia. Namun realisasinya selama ini terkendala keterbatasan regulasi dan kesiapan proyek di daerah.
Obligasi daerah memungkinkan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota menghimpun dana dari pasar modal untuk membiayai proyek infrastruktur. Investor menerima imbal hasil dari pendapatan proyek tersebut.
Skema ini lazim digunakan di banyak negara untuk membiayai jalan tol, air bersih, energi, dan transportasi publik. Kuncinya ada pada kelayakan proyek dan tata kelola yang transparan.
Jika UU Obligasi Daerah terwujud, daerah memiliki alternatif selain menunggu transfer pusat atau pinjaman daerah. Pemerintah pusat pun bisa lebih fokus pada belanja strategis nasional.
Namun risiko tetap ada. Proyek yang tidak menghasilkan pendapatan sesuai proyeksi bisa membuat daerah kesulitan membayar bunga dan pokok. Karena itu, Mekeng menekankan pentingnya disiplin proyek sejak awal.
Dukungan politik menjadi penentu. Tanpa kesepakatan antar fraksi, pembahasan UU bisa tertunda dan memperpanjang ketergantungan daerah pada APBN.
Analisis Redaksi
Gagasan obligasi daerah yang didorong Fraksi Golkar MPR menyentuh persoalan mendasar: ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. Selama ini, banyak daerah mengandalkan dana transfer dan belanja pusat untuk membangun infrastruktur. Obligasi daerah menawarkan jalan keluar, tetapi bukan tanpa syarat.
Pernyataan Mekeng bahwa obligasi harus berbasis proyek yang menghasilkan pendapatan adalah kunci. Tanpa itu, obligasi hanya akan menjadi utang baru yang membebani APBD di kemudian hari. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan obligasi daerah bisa gagal ketika proyek tidak dikelola profesional.
Karena itu, naskah akademik yang diserahkan Fraksi Golkar perlu dibaca kritis. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengawasan, standar kelayakan proyek, dan perlindungan terhadap investor ritel. Kajian Kemendagri yang menyebut 9 provinsi dan 44 kabupaten/kota layak menjadi titik awal, bukan jaminan.
Dukungan lintas fraksi di DPR akan menentukan nasib regulasi ini. Jika pembahasan berlarut-larut, daerah tetap terjebak pada pola lama. Sebaliknya, jika UU diselesaikan dengan desain yang hati-hati, obligasi daerah bisa menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan transparan.
Sumber: sumselpost.co.id, kemendagri.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0