Le Duc Thai Tegaskan: Kebijakan Jelas Harus Cepat Dieksekusi, Tugas Harus Tuntas sampai Hasil Akhir
Sekretaris Partai Provinsi Thanh Hoa, Le Duc Thai, menegaskan tiga prinsip utama pelaksanaan kebijakan: kebijakan yang jelas harus diimplementasikan dengan cepat, kewenangan yang jelas harus diputuskan secara proaktif, dan tugas yang diberikan harus ditindaklanjuti hingga produk dan hasil akhir. Penegasan itu disampaikan dalam Konferensi ke-18 Dewan Eksekutif Komite Partai Provinsi periode ke-20 pada 18 November.
Kronologi Konferensi ke-18 Dewan Eksekutif Komite Partai Provinsi Thanh Hoa
Konferensi ke-18 Dewan Eksekutif Komite Partai Provinsi Thanh Hoa periode ke-20 digelar pada pagi hari tanggal 18 November. Rapat dipimpin langsung oleh Le Duc Thai, Anggota Komite Sentral Partai, Sekretaris Komite Partai Provinsi, sekaligus Ketua Delegasi Deputi Majelis Nasional Provinsi.
Baca juga: Front Tanah Air Vietnam Hung Yen Rayakan 96 Tahun, Sekretaris Partai Provinsi Beri Selamat
Hadir mendampingi, Nguyen Hong Phong, Anggota Alternatif Komite Sentral Partai, Wakil Sekretaris Tetap Komite Partai Provinsi, dan Ketua Dewan Rakyat Provinsi. Turut hadir To Anh Dung, Wakil Sekretaris Komite Partai Provinsi, Ketua Komite Rakyat Provinsi, serta Trinh Tuan Sinh, Wakil Sekretaris Komite Partai Provinsi, Ketua Komite Provinsi Front Tanah Air Vietnam.
Dalam forum itu, Komite Eksekutif Komite Partai Provinsi Thanh Hoa memfokuskan pembahasan, memberikan pendapat, dan menyetujui bulat tujuh konten penting. Ketujuh konten tersebut mencakup pembangunan Partai, struktur organisasi, investasi publik, desentralisasi anggaran, penyesuaian perencanaan provinsi, dan alokasi personel untuk tahun 2026.
Sejumlah kader menyampaikan pandangan dalam diskusi, antara lain Trinh Tuan Thanh, anggota Komite Partai Provinsi, Sekretaris Partai, dan Ketua Dewan Rakyat Kelurahan Quang Phu. Ada pula Nguyen Minh Hoang, anggota Komite Partai Provinsi, Sekretaris Partai, dan Ketua Komite Rakyat Komune Luu Ve.
Le Duc Thai menutup konferensi dengan menekankan bahwa tujuh isu yang dibahas dan disepakati merupakan hal penting yang berdampak langsung pada pembangunan Partai, struktur organisasi, manajemen, administrasi, serta orientasi pembangunan sosial-ekonomi provinsi ke depan. "Proses implementasi harus memastikan keseragaman, konsistensi, kepatuhan terhadap kebijakan dan kewenangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Baca juga: Obligasi Daerah Jadi Solusi Pembangunan Tanpa APBN, Kata Fraksi Golkar MPR
Tujuh Konten Strategis yang Disepakati dan Arahan Le Duc Thai
Dari tujuh konten yang disepakati, Le Duc Thai memberikan arahan spesifik pada beberapa isu krusial. Terkait penggantian nama Komite Partai untuk Mobilisasi Massa, Front Tanah Air, dan organisasi massa di provinsi, ia meminta instansi terkait segera menyelesaikan prosedur.
Instansi juga diminta meninjau dan menyesuaikan sistem peraturan, aturan, dan dokumen terkait. Tujuannya memastikan keseragaman dalam organisasi dan penamaan, serta menjaga kelancaran dan kesinambungan operasional.
Dalam kewenangan memberikan pendapat tentang rencana investasi publik, Le Duc Thai menekankan perlunya mendefinisikan secara jelas peran kepemimpinan komite Partai terhadap fungsi manajemen dan operasional pemerintah. "Berpegang pada prinsip-prinsip yang benar, menghindari birokratisasi kegiatan Partai, dan tidak menggantikan tugas-tugas lembaga negara," tegasnya.
Ia juga meminta permasalahan yang berada di bawah yurisdiksi Komite Rakyat Provinsi dan Ketua Komite Rakyat Provinsi ditangani secara proaktif. Penanganan itu harus dikaitkan dengan tanggung jawab individu dan tanggung jawab kolektif dari tugas yang diberikan.
Soal kebijakan desentralisasi sumber pendapatan, tugas pengeluaran, dan norma alokasi untuk pengeluaran anggaran daerah rutin periode 2027-2030, Le Duc Thai meminta proses pembangunan berlandaskan realitas praktis. Keadilan dan rasionalitas harus dipastikan, sekaligus menciptakan kondisi agar kecamatan dan desa memiliki sumber daya melaksanakan tugas.
"Desentralisasi harus berjalan seiring dengan alokasi sumber daya, mengatasi situasi di mana tugas diberikan tetapi kondisi pelaksanaannya tidak terjamin," kata Le Duc Thai.
Penyesuaian Rencana Tata Ruang dan Alokasi Personel 2026
Untuk penyesuaian Rencana Tata Ruang Provinsi periode 2021-2030 dengan visi hingga 2050, Le Duc Thai menuntut pola pikir jangka panjang dan visi strategis. Konsistensi antar rencana harus dijaga, potensi dan keunggulan dimanfaatkan secara efektif, serta ruang pengembangan diperluas.
Ia memperingatkan agar menghindari pemikiran sempit, penyesuaian terfragmentasi, dan kurangnya keterkaitan. "Sama sekali menghindari pemikiran sempit, penyesuaian yang terfragmentasi, dan kurangnya keterkaitan," ujarnya.
Mengenai pengalokasian dan pemanfaatan personel, Le Duc Thai menegaskan hal itu harus didasarkan pada posisi pekerjaan dan persyaratan tugas. Alokasi personel juga terkait dengan restrukturisasi organisasi dan peningkatan kualitas serta efisiensi operasional lembaga dan unit.
Secara khusus, terkait pelaksanaan resolusi Sidang Pleno Keempat Komite Sentral ke-14 Partai Komunis Vietnam, ia meminta rencana pelaksanaannya bersifat substantif, spesifik, terfokus, dan jelas mendefinisikan setiap tugas. Setiap tugas harus mencantumkan lembaga pelaksana, lembaga koordinator, jangka waktu penyelesaian, dan hasil yang diharapkan.
Fokusnya adalah reformasi metode kepemimpinan dan pemerintahan Partai. Le Duc Thai juga menekankan pembangunan tim kader dengan kualitas, kemampuan, dan prestise yang memadai untuk memenuhi tugas, serta memperkuat pembangunan dan perbaikan Partai dan sistem politik agar tetap murni dan kuat.
Reformasi Evaluasi Kader dan Peran Thanh Hoa dalam Resolusi Pusat
Le Duc Thai menuntut pergeseran signifikan dalam evaluasi pejabat. Penilaian tidak lagi berfokus pada prosedur dan laporan, tetapi pada kinerja kerja dan produk spesifik.
Ia juga meminta terciptanya lingkungan yang mendorong dan melindungi pejabat dinamis dan kreatif. Pejabat yang berani berpikir, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab atas kepentingan bersama harus mendapat perlindungan, disertai kontrol ketat terhadap kekuasaan.
Kontrol itu mencakup pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemborosan, dan praktik negatif. Komite Partai Provinsi dengan suara bulat menyetujui isi rancangan undang-undang tersebut dalam rapat.
Le Duc Thai meminta agar segera setelah konferensi, lembaga yang ditugaskan memimpin pertemuan segera menyelesaikan berkas dan rancangan dokumen. Dokumen itu harus diserahkan untuk diumumkan dan pelaksanaannya diatur sesuai kewenangan, peraturan, dan jadwal yang berlaku.
Untuk hal-hal yang masih perlu diajukan ke Dewan Rakyat Provinsi, Komite Rakyat Provinsi, atau memerlukan masukan dari instansi pusat, persiapan matang diperlukan. "Tidak boleh ada penundaan dan tidak boleh ada gangguan terhadap pekerjaan," tegas Le Duc Thai.
Prinsip umum yang ditekankan kembali adalah: kebijakan yang jelas harus dilaksanakan dengan cepat; wewenang yang jelas harus dijalankan secara proaktif; tugas yang diberikan harus ditindaklanjuti hingga produk dan hasil akhir. Konferensi ini menjadi dasar penting untuk mengkonkretkan kebijakan Komite Sentral dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi sistem politik di Thanh Hoa.
Analisis Redaksi
Penegasan Le Duc Thai di Konferensi ke-18 bukan sekadar retorika rutin. Ada tiga prinsip yang saling mengunci: kejelasan kebijakan, kejelasan kewenangan, dan akuntabilitas hasil. Dalam konteks pemerintahan Vietnam yang tengah mendorong reformasi birokrasi, pernyataan ini menyasar persoalan klasik: kebijakan sudah ada, tetapi eksekusi tersendat karena tumpang tindih kewenangan dan ketiadaan pertanggungjawaban.
Yang menarik, Le Duc Thai secara eksplisit meminta evaluasi kader bergeser dari prosedur dan laporan ke kinerja dan produk konkret. Ini adalah sinyal perubahan budaya organisasi yang tidak mudah. Selama bertahun-tahun, budaya laporan dan prosedur sering menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang kurang produktif. Dengan menempatkan produk akhir sebagai ukuran, ia menutup ruang bagi formalisme.
Namun, tantangan terbesar justru pada implementasi. Permintaan agar desentralisasi berjalan seiring alokasi sumber daya, misalnya, menyentuh persoalan struktural: kecamatan dan desa sering diberi tugas tanpa dukungan anggaran memadai. Tanpa perubahan nyata dalam alokasi fiskal, prinsip "tugas harus tuntas sampai hasil akhir" bisa berhenti sebagai slogan. Konferensi ini telah menghasilkan tujuh keputusan penting; kini publik Thanh Hoa menunggu apakah keputusan itu benar-benar sampai ke desa dan kecamatan.
Sumber: vietnam.vn, baothanhhoa.vn
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0