Dasco Kaji Jalur Hukum Soal Isu Judol dan Doxing: Ini Kata Gerindra
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah keras tuduhan keterlibatan judi online dan doxing yang kembali mencuat. Politikus Gerindra itu mengaku sedang mengkaji langkah hukum untuk membela diri dari isu yang disebutnya sebagai serangan berulang.
"Ini kesekian kalinya nama saya dikaitkan dengan judi online, tuduhan doxing, dan intimidasi, setiap ada isu yang sedang dibicarakan," tulis Dasco melalui Instagramnya, Rabu (18/11/2026), seperti dikutip Bloomberg Technoz.
Baca juga: Saksi Akui Krakatau Steel Bayar Rp 1,3 Miliar ke Kantor Hukum Don Ritto
Pernyataan itu muncul di tengah santernya nama Dasco sebagai calon potensial wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto, menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Isu negatif dinilai sengaja diembuskan untuk merusak rekam jejaknya.
Kronologi Isu Judol yang Membelit Dasco
Kabar keterlibatan Dasco dengan praktik judi online bermula dari pemberitaan investigasi Majalah Tempo pada April 2025. Laporan itu menyebut adanya pengusaha dan politikus di balik bisnis judi online yang bermarkas di Kamboja.
Namun, Dasco menegaskan bahwa Tempo tidak pernah menyebut namanya secara eksplisit dalam berita tersebut. "Pertama, Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut nama saya terlibat judi online, sehingga saya tidak dapat menempuh jalur ke Dewan Pers maupun ke ranah pidana atas pencemaran nama baik terhadap berita yang juga bukan saya objek utamanya," kata Dasco.
Meski demikian, narasi yang beredar di media sosial terus mengaitkan namanya dengan isu tersebut. Dasco menyebut tuduhan doxing dan intimidasi juga dialamatkan kepadanya tanpa bukti jelas.
Baca juga: Dana Cadangan Pesangon dan Posisi UU 27/2026 sebagai Payung Hukum Sui Generis
Pada 18 November 2026, Dasco akhirnya buka suara melalui akun Instagram pribadinya. Ia menyatakan bahwa isu-isu tersebut selalu muncul setiap kali ada pembicaraan politik yang melibatkan namanya.
"Setiap ada isu yang sedang dibicarakan, nama saya selalu dikaitkan dengan hal-hal negatif," tulisnya.
Pernyataan Dasco dan Sikap Gerindra
Dasco menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online maupun tindakan doxing. Ia menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk intimidasi politik yang tidak berdasar.
"Saya tidak pernah terlibat dalam judi online, doxing, atau intimidasi. Tuduhan itu tidak benar," ujarnya.
Meski begitu, Dasco belum memastikan langkah hukum apa yang akan diambil. Ia menyebut sedang mengkaji opsi yang tersedia, termasuk melaporkan pihak-penyebar isu ke authorities.
"Saya sedang mempelajari kemungkinan langkah hukum yang bisa ditempuh," kata Dasco.
Sikap Dasco ini mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Sejumlah elite partai menilai isu yang menyerang Dasco merupakan bagian dari upaya delegitimasi terhadap kader terbaik mereka.
"Kami mendukung penuh langkah Dasco untuk membela diri. Isu ini jelas tendensius," kata seorang petinggi Gerindra yang tidak ingin disebutkan namanya.
Dukungan juga datang dari partai koalisi. Mereka menilai Dasco adalah sosok yang bersih dan kapabel untuk mendampingi Prabowo.
Latar Belakang: Bursa Calon Wakil Presiden
Nama Dasco mencuat sebagai calon wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka dianggap tidak lagi menjadi prioritas. Sejumlah survei menempatkan Dasco sebagai salah satu kandidat terkuat.
Dukungan untuk Dasco datang dari internal Gerindra, partai koalisi, dan sejumlah kelompok masyarakat. Mereka menilai Dasco memiliki rekam jejak yang mumpuni di legislatif dan loyal kepada Prabowo.
"Dasco adalah sosok ideal pendamping Presiden Prabowo," kata seorang pengurus DPD Gerindra.
Namun, popularitas Dasco juga memancing serangan balik. Isu judi online dan doxing dianggap sebagai upaya untuk mencoreng namanya.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah partai telah menyatakan dukungannya. PKS, Nasdem, dan PDIP disebut-sebut membuka komunikasi mengenai pencalonan Dasco.
"Kami melihat Dasco sebagai salah satu kandidat yang serius," kata seorang politisi PKS.
Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo sebagai ketua koalisi. Dasco sendiri mengaku belum memikirkan hal tersebut secara serius.
Dampak dan Reaksi Publik
Isu yang menyeret nama Dasco memicu beragam reaksi publik. Sebagian kalangan menilai tuduhan tersebut perlu dibuktikan secara hukum, bukan sekadar narasi di media sosial.
"Jangan langsung percaya pada isu yang tidak jelas sumbernya. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah," kata seorang pengamat politik, seperti dikutip dari Tempo.co.
Di sisi lain, ada pula yang mendesak Dasco untuk transparan dan menjelaskan duduk perkara. Mereka menilai klarifikasi melalui media sosial belum cukup.
"Dasco harus memberikan penjelasan resmi, bukan hanya di Instagram," kata seorang aktivis antikorupsi.
Kasus ini juga menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menyatakan akan memantau perkembangan isu tersebut, meski belum ada laporan resmi.
"Kami belum menerima laporan, tapi kami akan memantau," kata juru bicara KPK.
Sementara itu, polisi belum menerima laporan resmi dari Dasco terkait tuduhan doxing. Pihak kepolisian mengaku siap menindaklanjuti jika ada laporan.
Langkah Selanjutnya: Opsi Hukum yang Dipertimbangkan
Dasco menyebut tengah mempertimbangkan beberapa opsi hukum. Salah satunya adalah melaporkan penyebar isu ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.
"Saya sedang mengkaji apakah bisa menempuh jalur pidana," kata Dasco.
Namun, ia mengakui ada kendala karena berita Tempo tidak menyebut namanya secara eksplisit. "Saya tidak bisa menuntut Tempo karena saya bukan objek utama berita itu," ujarnya.
Opsi lain adalah melaporkan ke Dewan Pers. Tapi lagi-lagi, Dasco menilai langkah itu sulit karena tidak ada penyebutan namanya.
"Saya tidak bisa ke Dewan Pers karena tidak ada nama saya di berita itu," kata Dasco.
Meski demikian, Dasco tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum lain, seperti melaporkan akun media sosial yang menyebarkan tuduhan doxing.
"Saya akan konsultasi dengan tim hukum dulu," ujarnya.
Pengamat menilai langkah hukum Dasco bisa menjadi preseden baik untuk melindungi nama baik pejabat publik. Namun, mereka mengingatkan agar prosesnya transparan.
"Jika memang tidak terbukti, Dasco berhak membersihkan namanya. Tapi jangan sampai langkah ini justru membungkam kritik," kata seorang ahli hukum.
Analisis Redaksi: Isu sebagai Alat Politik
Serangan isu judi online dan doxing terhadap Dasco bukanlah yang pertama. Pola serupa juga menimpa sejumlah tokoh lain yang namanya disebut dalam bursa kepemimpinan nasional. Ini menunjukkan bahwa isu negatif kerap dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik.
Dasco berada di posisi yang dilematis. Di satu sisi, ia ingin membersihkan namanya melalui jalur hukum. Di sisi lain, langkah tersebut bisa memperpanjang eksposur negatif dan justru memperkuat narasi yang ingin dilawan.
Yang paling penting adalah transparansi. Dasco harus mampu membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar, bukan sekadar membantah. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan akurat, terutama karena ia adalah pejabat publik yang tengah dipertimbangkan untuk posisi strategis.
Jika isu ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, bukan tidak mungkin akan memengaruhi elektabilitas Dasco. Namun, jika ia mampu membalikkan narasi dengan bukti kuat, isu ini justru bisa menjadi momentum untuk menunjukkan integritasnya.
Yang jelas, politik Indonesia masih sering menggunakan cara-cara kotor untuk menyingkirkan rival. Kasus Dasco menjadi cermin bahwa demokrasi kita belum sepenuhnya sehat.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0