Saksi Akui Krakatau Steel Bayar Rp 1,3 Miliar ke Kantor Hukum Don Ritto
Seorang mantan Vice President Legal and Risk Management PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mengakui perusahaan pelat merah itu membayar Rp 1,3 miliar kepada DR Law Firm, kantor hukum yang dikaitkan dengan Don Ritto. Pengakuan itu disampaikan saat ia dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.
Pengakuan di Ruang Sidang soal Pembayaran Rp 1,3 Miliar
Keterangan tersebut menjadi salah satu poin yang menyita perhatian dalam agenda pemeriksaan saksi. Mantan pejabat legal Krakatau Steel itu, yang menjabat sebagai Vice President Legal and Risk Management, mengakui adanya pembayaran senilai Rp 1,3 miliar kepada DR Law Firm.
Baca juga: Dasco Kaji Jalur Hukum Soal Isu Judol dan Doxing: Ini Kata Gerindra
Angka itu bukan nominal kecil untuk sebuah perusahaan baja milik negara yang tengah menghadapi tekanan keuangan. Pembayaran ke kantor hukum biasanya masuk kategori jasa profesional, dan di lingkungan BUMN setiap pengeluaran sebesar itu semestinya melewati lapisan persetujuan.
Namun dari pemberitaan yang tersedia, belum terungkap rincian kapan pembayaran dilakukan, atas dasar perikatan apa, dan siapa saja yang menandatangani persetujuannya. Yang ditegaskan saksi hanyalah bahwa pembayaran ke DR Law Firm memang terjadi.
Kompas.com melaporkan keterangan ini melalui kanal nasionalnya, dengan fokus pada pengakuan sang saksi. Bagi penyidik, pengakuan itu relevan karena menyangkut aliran dana dari kas perusahaan ke pihak di luar struktur Krakatau Steel.
Siapa Don Ritto dan Mengapa Namanya Muncul
Nama Don Ritto mencuat sebagai pihak yang dikaitkan dengan DR Law Firm. Dalam pemberitaan, kantor hukum itu disebut sebagai penerima pembayaran Rp 1,3 miliar dari Krakatau Steel.
Baca juga: Dana Cadangan Pesangon dan Posisi UU 27/2026 sebagai Payung Hukum Sui Generis
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi mengenai peran spesifik Don Ritto dalam perkara ini, termasuk apakah ia berstatus sebagai pihak yang diperiksa, tersangka, atau hanya muncul dalam dokumen transaksi. Penyidik belum membeberkan konstruksi lengkapnya ke publik.
Yang jelas, keberadaan kantor hukum dalam rantai transaksi sebuah BUMN selalu membuka pertanyaan lanjutan. Apakah jasa hukum yang dibayar benar-benar diberikan? Apakah nilainya wajar? Dan apakah proses pengadaannya mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab dalam pemberitaan yang ada. Publik baru mendapat satu fakta: pembayaran Rp 1,3 miliar diakui oleh pejabat legal perusahaan sendiri di depan majelis hakim.
Posisi Krakatau Steel sebagai BUMN Strategis
Krakatau Steel adalah produsen baja terintegrasi pertama di Indonesia dan pernah menjadi tulang punggung industri baja nasional. Perusahaan ini tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham KRAS.
Dalam beberapa tahun terakhir, Krakatau Steel menghadapi tekanan kinerja keuangan yang berat. Beban utang, persaingan dengan baja impor, dan utilisasi pabrik yang belum optimal menjadi persoalan yang berulang muncul di ruang publik.
Kondisi itu membuat setiap pengeluaran perusahaan menjadi sorotan. Ketika kas perusahaan sedang ketat, pembayaran Rp 1,3 miliar ke sebuah kantor hukum tentu memancing pertanyaan soal prioritas dan akuntabilitas.
Sebagai BUMN, Krakatau Steel tunduk pada mekanisme pengawasan yang berlapis: ada Dewan Komisaris, ada Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, dan ada auditor eksternal. Transaksi dengan pihak ketiga semestinya teruji oleh sistem itu.
Mengapa Keterangan Saksi Berpengaruh ke Perkara
Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kesaksian seorang mantan pejabat legal memiliki bobot karena ia mengetahui langsung proses administrasi perusahaan.
Pengakuan di persidangan juga sulit ditarik kembali. Berbeda dengan keterangan di tahap penyidikan, kesaksian di depan hakim dicatat dalam berita acara dan bisa diuji silang oleh penuntut umum maupun penasihat hukum.
Karena itu, pengakuan soal Rp 1,3 miliar berpotensi menjadi pintu masuk untuk menelusuri lebih jauh:
- Sumber dana yang dipakai untuk membayar DR Law Firm.
- Dokumen perikatan atau kontrak jasa hukum yang mendasarinya.
- Pejabat yang memberi persetujuan atas pembayaran tersebut.
- Kewajaran nilai dibandingkan jasa yang diterima perusahaan.
- Kaitan transaksi itu dengan perkara yang sedang disidangkan.
Jika penuntut umum mampu membuktikan bahwa pembayaran tidak disertai dasar yang sah, konstruksi perkara bisa meluas. Sebaliknya, jika jasa hukum terbukti benar-benar diberikan, pembayaran itu bisa saja berada dalam koridor yang wajar.
Jejak Pengawasan BUMN dan Sorotan Publik
Kasus yang menyeret nama pejabat Krakatau Steel menambah panjang daftar persoalan tata kelola di lingkungan BUMN. Penegak hukum berulang kali menangani perkara yang bermula dari transaksi perusahaan dengan pihak ketiga.
Di sisi lain, perusahaan pelat merah menghadapi tuntutan transparansi yang makin tinggi. Informasi soal kontrak, mitra, dan nilai transaksi kini lebih mudah diakses publik melalui laporan tahunan maupun pemberitaan media.
Untuk memahami kerangka hukum pengadaan di BUMN, publik bisa merujuk pada ketentuan yang dihimpun di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian BUMN. Sementara perkembangan perkara ini dilaporkan langsung oleh Kompas.com.
Yang belum diketahui publik sampai sekarang: siapa yang duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini, apa pasal yang didakwakan, dan bagaimana kaitan antara pembayaran ke DR Law Firm dengan dakwaan tersebut. Pemberitaan yang ada belum memuat detail itu.
Langkah Selanjutnya di Meja Hijau
Agenda persidangan berikutnya akan menentukan arah perkara. Penuntut umum diperkirakan mendalami keterangan saksi, termasuk meminta bukti dokumen pembayaran dan kontrak jasa hukum.
Penasihat hukum terdakwa juga berpeluang menguji pengakuan tersebut, misalnya dengan menanyakan apakah pembayaran Rp 1,3 miliar merupakan keputusan korporasi yang sah atau inisiatif pribadi.
Krakatau Steel sendiri belum menyampaikan pernyataan resmi yang dikutip dalam pemberitaan ini. Sikap perusahaan, apakah akan membuka dokumen internal atau memilih bungkam, akan ikut menentukan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan.
Satu hal yang sudah pasti: angka Rp 1,3 miliar kini tercatat dalam berita acara persidangan. Dan angka itu akan terus dibawa penuntut umum maupun penasihat hukum sampai hakim menjatuhkan putusan.
Analisis Redaksi
Pengakuan seorang mantan VP Legal soal pembayaran Rp 1,3 miliar ke sebuah kantor hukum adalah jenis keterangan yang sulit dibantah di kemudian hari. Ia tidak disampaikan di ruang tertutup, melainkan di depan majelis hakim, dengan konsekuensi hukum jika terbukti tidak benar.
Yang justru mengganggu adalah minimnya informasi resmi di sekitarnya. Publik tahu ada pembayaran, tahu ada kantor hukum, tahu ada nama Don Ritto. Tapi publik tidak tahu dasar perikatannya, tidak tahu siapa yang menyetujui, dan tidak tahu jasa apa yang dibayar. Ketimpangan informasi ini berbahaya bagi dua pihak sekaligus: bagi perusahaan yang bisa dihukum oleh opini sebelum dihukum oleh hakim, dan bagi publik yang sulit menilai apakah ini perkara korupsi atau sekadar transaksi bisnis yang maladministratif.
Krakatau Steel punya kepentingan besar untuk tidak membiarkan kekosongan itu. Sebagai BUMN terbuka yang sahamnya diperdagangkan publik, perusahaan seharusnya proaktif menjelaskan duduk perkara transaksi dengan DR Law Firm, tentu dengan tetap menghormati proses hukum. Diam bukan pilihan yang aman. Dalam perkara yang menyangkut uang negara, setiap hari tanpa penjelasan akan diisi oleh dugaan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0