Isbat Nikah Terpadu Kolaka 2026: 60 Pasangan Kini Punya Kepastian Hukum
Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menggelar Isbat Nikah Terpadu bagi 60 pasangan dari tujuh kecamatan. Layanan gratis ini memberi kepastian hukum bagi suami istri dan anak yang selama ini pernikahannya belum tercatat resmi.
Bupati Kolaka: Kehadiran Negara bagi Pernikahan Tak Tercatat
Bupati Kolaka Amri menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, baik secara agama maupun negara. Pernyataan itu disampaikan Amri di Kolaka, Rabu, 18 November 2026.
Baca juga: Polda dan Kemenkum Sumut Teken PKS, Sinergi Fungsi Hukum Diperkuat
"Ini adalah bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada masyarakat," kata Amri seperti dikutip dari laporan ANTARA News Sultra.
Menurut Amri, isbat nikah terpadu ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kebudayaan Mekongga Ke-1 tahun 2026. Layanan ini lahir sebagai upaya memudahkan masyarakat mengurus berbagai keperluan dokumen kependudukan.
Dokumen yang dimaksud meliputi akta kelahiran anak, kartu keluarga, pendidikan, layanan kesehatan, dan administrasi kependudukan lainnya. Amri menekankan bahwa tanpa pencatatan resmi, hak-hak dasar warga sering terhambat.
Enam KUA dan Tujuh Kecamatan Jadi Peserta
Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kolaka Mirdan Athar menjelaskan bahwa layanan satu pintu ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Dukcapil Kolaka, Pengadilan Agama Kolaka, serta Kantor Kementerian Agama setempat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
Baca juga: 6 Catatan Akademisi soal RUU Kadin: Independensi hingga Pendanaan
"Untuk pesertanya ada 60 pasangan dari enam KUA di tujuh kecamatan Kabupaten Kolaka, yakni Kecamatan Iwoimendaa, Wolo, Kolaka, Pomalaa, Tanggetada, Polinggona, dan Watubangga," kata Mirdan.
Ia berharap dengan adanya layanan terpadu ini, peserta tidak lagi perlu mendatangi kantor instansi terkait secara terpisah. Seluruh proses diselesaikan di satu lokasi melalui alur yang terintegrasi.
Mirdan menyebutkan bahwa tahapannya dimulai dari proses pemberkasan dan persidangan oleh hakim serta panitera Pengadilan Agama. Setelah dinyatakan sah secara hukum dan menerima surat penetapan sidang, peserta langsung menuju meja KUA untuk penerbitan buku nikah.
Selanjutnya, petugas Dinas Dukcapil melayani pencetakan Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, akta kelahiran anak, hingga Kartu Identitas Anak (KIA). "Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini tidak dipungut biaya atau gratis," ujarnya.
Alur Layanan Satu Pintu: Dari Persidangan hingga KIA
Isbat nikah terpadu membawa perubahan besar bagi pasangan yang sebelumnya menikah secara agama tetapi tidak memiliki buku nikah. Prosesnya dirancang agar warga tidak berpindah-pindah meja layanan.
- Pemberkasan dan persidangan oleh hakim serta panitera Pengadilan Agama Kolaka.
- Penerbitan buku nikah di meja KUA setelah surat penetapan sidang keluar.
- Pencetakan dokumen kependudukan oleh Dinas Dukcapil: KK, KTP elektronik, akta kelahiran anak, dan KIA.
- Tanpa biaya alias gratis untuk seluruh peserta.
Dengan alur ini, peserta cukup datang sekali dan pulang membawa dokumen lengkap. Sebelumnya, warga harus mendatangi Pengadilan Agama, KUA, dan Dukcapil secara terpisah.
Hari Kebudayaan Mekongga dan Konteks Administrasi Kependudukan
Isbat nikah terpadu dirangkai dengan peringatan Hari Kebudayaan Mekongga Ke-1 tahun 2026. Pemkab Kolaka memanfaatkan momen budaya itu untuk menyentuh persoalan administratif yang mendasar bagi warga.
Pernikahan yang belum tercatat kerap menimbulkan rantai masalah. Anak sulit mendapatkan akta kelahiran, sehingga akses pendidikan dan layanan kesehatan bisa terhambat. Pasangan juga tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi sengketa.
Program semacam ini biasanya menyasar pasangan yang menikah secara agama pada masa lalu, ketika pencatatan sipil belum terjangkau atau terkendala biaya. Kehadiran layanan gratis di satu lokasi memangkas hambatan jarak dan biaya.
Kolaka bukan satu-satunya daerah yang menjalankan skema serupa. Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara juga menggelar isbat nikah terpadu dengan melibatkan Pengadilan Agama dan Dukcapil. Praktik ini mengacu pada kewenangan pengadilan agama dalam mengesahkan pernikahan yang belum dicatat.
Data rinci mengenai jumlah anak yang ikut diurus dokumennya dalam kegiatan ini tidak disebutkan dalam laporan. Namun alur layanan yang mencakup akta kelahiran dan KIA menunjukkan bahwa dampaknya menyentuh anggota keluarga, bukan hanya pasangan.
Dampak bagi Warga dan Langkah Selanjutnya
Bagi 60 pasangan peserta, hasil langsungnya adalah buku nikah, KK, KTP elektronik, akta kelahiran anak, dan KIA. Dokumen-dokumen itu menjadi syarat dasar untuk mengakses sekolah, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga urusan waris.
Mirdan berharap layanan terpadu ini membuat peserta tidak lagi mendatangi kantor instansi terkait secara terpisah. Seluruh proses diselesaikan di satu lokasi melalui alur yang terintegrasi.
Pemkab Kolaka belum mengumumkan jadwal kegiatan lanjutan setelah peringatan Hari Kebudayaan Mekongga Ke-1. Namun pola pelaksanaan sebelumnya menunjukkan bahwa isbat nikah terpadu biasanya digelar berkala menyesuaikan usulan dari KUA kecamatan.
Warga yang pernikahannya belum tercatat dapat memantau informasi melalui Dinas Dukcapil Kolaka, Pengadilan Agama Kolaka, atau KUA di kecamatan masing-masing. Layanan ini tidak dipungut biaya, sehingga tidak ada alasan menunda pengurusan dokumen.
Analisis Redaksi
Isbat nikah terpadu adalah contoh kebijakan yang langsung menyentuh akar masalah administratif. Selama ini, pernikahan yang tidak tercatat menciptakan warga "tak terlihat" dalam sistem: anak tanpa akta, istri tanpa perlindungan hukum, dan keluarga tanpa akses penuh ke layanan publik. Menyatukan Pengadilan Agama, KUA, dan Dukcapil dalam satu meja adalah terobosan yang seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian.
Yang perlu diawasi adalah keberlanjutan. Enam puluh pasangan dalam satu momen budaya terasa simbolis, tetapi kebutuhan di tujuh kecamatan bisa jauh lebih besar. Tanpa jadwal rutin dan sosialisasi yang masif, program ini berisiko menjadi acara seremonial tahunan. Pemkab Kolaka perlu memastikan layanan serupa tersedia secara berkala, dengan kuota yang memadai dan pendataan yang rapi.
Kabar baiknya, layanan ini gratis. Itu menghapus salah satu hambatan terbesar bagi warga berpenghasilan rendah. Kini tugas pemerintah adalah menjemput mereka yang belum tahu, bukan menunggu mereka datang.
Sumber: antaranews.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0