UU Obligasi Daerah: 9 Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota Layak Terbitkan Obligasi
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kajian Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah akademisi menyebut 9 provinsi serta 44 kabupaten/kota layak menerbitkan obligasi.
Dorongan itu disampaikan Mekeng dalam konferensi pers pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca juga: Kursi Wapres Kosong: Mengapa Partai Koalisi Prabowo Tak Berebut Jatah?
Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar MPR RI menyerahkan naskah akademik yang telah disusun tim perumus sebagai bagian dari upaya mendorong pembentukan undang-undang tersebut. Sarasehan nasional disebut sebagai puncak perjalanan fraksi selama satu tahun menginisiasi penyusunan regulasi obligasi daerah.
Kronologi dan Isi Naskah Akademik
Mekeng menjelaskan, inisiatif ini berangkat dari kebutuhan daerah akan anggaran pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi APBN. Fraksi Golkar MPR RI menyusun naskah akademik sebagai landasan akademis bagi pembentukan undang-undang.
“Intinya adalah kita semua mengetahui bahwa daerah perlu anggaran untuk membangun. Sehingga kami membantu pemerintah pusat agar tidak semua daerah hanya mengandalkan pembangunan dari APBN, tetapi ada sumber pembiayaan alternatif lainnya,” kata Mekeng saat jumpa pers, Rabu (18/11/2026).
Naskah akademik tersebut diserahkan dalam sarasehan yang juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Mekeng berharap proses legislasi dapat berjalan lancar dan selesai pada tahun depan sehingga pemerintah daerah bisa mulai mempersiapkan penerbitan obligasi.
Baca juga: Parpol Koalisi Prabowo Tak Rebut Kursi Cawapres, Pengamat Sebut Anomali Politik
“Kami mohon dukungan dari semua stakeholder, dari publik, partai politik, dan fraksi-fraksi di DPR agar proses pembuatan undang-undang ini bisa berjalan dengan lancar,” tegasnya.
Menurut Mekeng, sumber pembiayaan obligasi daerah dapat berasal dari berbagai instrumen investasi publik, mulai dari perbankan nasional maupun internasional, perusahaan asuransi, dana pensiun, investor perorangan hingga trust fund.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Selain Mekeng, sarasehan nasional ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah akademisi yang melakukan kajian kelayakan. Kajian itu menjadi dasar klaim bahwa sejumlah daerah siap memanfaatkan instrumen obligasi.
Mekeng menekankan pentingnya dukungan politik dari seluruh partai dan fraksi di DPR RI. Menurutnya, tanpa dukungan lintas fraksi, proses pembentukan undang-undang akan tersendat.
“Kami berharap minta dukungan politik dari teman-teman partai politik lain dan fraksi-fraksi lain agar proses pembentukan undang-undang di DPR ini bisa berjalan dengan berhasil,” ujarnya.
Ia juga meminta anggota DPR dan pihak terkait ikut mengawal proses legislasi. Pernyataan itu disampaikan di hadapan wartawan usai konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari fraksi lain di DPR RI maupun Kementerian Dalam Negeri mengenai sikap mereka terhadap inisiatif ini. Namun, Mekeng menyebut kajian Kemendagri telah menjadi bagian dari dasar penyusunan naskah akademik.
Latar Belakang: Kebutuhan Pembiayaan di Luar APBN
Obligasi daerah adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur atau proyek yang menghasilkan pendapatan. Instrumen ini telah diatur dalam kerangka hukum yang ada, tetapi belum memiliki undang-undang khusus yang memperjelas tata kelola dan pengawasannya.
Mekeng menegaskan bahwa obligasi daerah bukanlah utang yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema ini harus berbasis proyek yang mampu menghasilkan pendapatan untuk membayar bunga dan pokok.
“Jadi jangan sampai salah persepsi seolah-olah penerbitan obligasi daerah itu akan membebankan APBD. Ini benar-benar harus berbasis proyek dan proyek itu harus bisa menghasilkan uang untuk membiayai pembayaran bunga dan pokoknya,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran bahwa obligasi daerah akan menjadi jalan pintas bagi daerah yang tidak disiplin fiskal. Mekeng menekankan perlunya persiapan proyek yang matang sebelum penerbitan.
Dalam konteks pembangunan nasional, ketergantungan pada APBN dinilai membatasi ruang gerak daerah. Obligasi daerah diharapkan membuka akses ke pasar modal dan sumber dana lain yang lebih luas.
Dampak dan Potensi bagi Daerah
Berdasarkan kajian yang dipaparkan Mekeng, terdapat 9 provinsi dan 44 kabupaten/kota yang dinilai layak menerbitkan obligasi daerah. Angka itu menunjukkan potensi besar, tetapi juga menuntut kesiapan fiskal dan kelembagaan.
Jika undang-undang selesai tahun depan, pemerintah daerah dapat mulai mempersiapkan penerbitan obligasi. Mekeng berharap hal itu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
Dampak lain adalah terbukanya alternatif investasi publik bagi perbankan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Namun, imbal hasil dan risiko proyek tetap menjadi pertimbangan utama investor.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan daerah sebelum menerbitkan obligasi:
- Kesiapan proyek yang menghasilkan pendapatan dan studi kelayakan yang kuat.
- Transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas penggunaan dana.
- Kapasitas fiskal daerah untuk membayar bunga dan pokok.
- Kerangka pengawasan dari pemerintah pusat dan otoritas pasar modal.
Tanpa kesiapan itu, obligasi daerah berisiko menjadi beban baru. Mekeng sendiri menekankan bahwa proyek harus benar-benar menghasilkan uang.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Dukungan Politik DPR
Setelah naskah akademik diserahkan, langkah berikutnya adalah pembahasan di DPR RI. Mekeng berharap seluruh fraksi mendukung agar undang-undang dapat diselesaikan pada tahun depan.
Proses legislasi akan melibatkan pembahasan antarkomisi dan pemerintah. Dukungan politik menjadi kunci mengingat inisiatif ini berasal dari fraksi di MPR RI.
Jika disetujui, undang-undang akan mengatur mekanisme penerbitan, pengawasan, dan perlindungan investor. Daerah yang masuk dalam kajian akan menjadi prioritas awal.
“Kami mohon dukungan dari semua stakeholder, dari publik, partai politik, dan fraksi-fraksi di DPR agar proses pembuatan undang-undang ini bisa berjalan dengan lancar,” tegas Mekeng.
Publik dan pelaku pasar akan menantikan apakah inisiatif ini mendapat respons positif dari fraksi lain. Hingga saat itu, wacana obligasi daerah masih bergantung pada keputusan politik di Senayan.
Analisis Redaksi
Gagasan obligasi daerah sebenarnya bukan hal baru. Beberapa daerah telah memiliki pengalaman menerbitkan obligasi, tetapi skalanya terbatas. Kehadiran undang-undang khusus bisa memberikan kepastian hukum dan mendorong lebih banyak daerah memanfaatkannya.
Namun, klaim bahwa 9 provinsi dan 44 kabupaten/kota layak menerbitkan obligasi perlu diuji secara terbuka. Kajian Kemendagri dan akademisi harus dipublikasikan agar publik dapat menilai kesiapan fiskal dan kapasitas proyek masing-masing daerah.
Tanpa transparansi, obligasi daerah berisiko menjadi alat politik untuk membiayai proyek yang tidak produktif. Mekeng sendiri mengingatkan bahwa obligasi harus berbasis proyek yang menghasilkan pendapatan. Prinsip itu harus menjadi syarat mutlak, bukan sekadar retorika.
Dukungan lintas fraksi di DPR menjadi ujian pertama. Jika partai politik hanya melihat inisiatif ini sebagai kendaraan politik, proses legislasi bisa berlarut-larut. Sebaliknya, jika fokus pada kepentingan pembangunan, obligasi daerah dapat menjadi terobosan pembiayaan yang signifikan.
Sumber: balipuspanews.com, kemendagri.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0