Parpol Koalisi Prabowo Tak Rebut Kursi Cawapres, Pengamat Sebut Anomali Politik

Nov 18, 2026 - 16:20
 0  1
Parpol Koalisi Prabowo Tak Rebut Kursi Cawapres, Pengamat Sebut Anomali Politik

Partai-partai koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto kompak tidak mengajukan kader untuk mengisi kursi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut fenomena ini sebagai anomali politik.

Ad
Ad

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) itu menilai, seharusnya kekosongan jabatan wakil presiden menjadi momentum bagi partai politik untuk menawarkan kader terbaiknya. Namun, harapan itu tidak terwujud.

Baca juga: Kursi Wapres Kosong: Mengapa Partai Koalisi Prabowo Tak Berebut Jatah?

Kronologi Mundurnya Gibran dan Kekosongan Kursi Wapres

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Keputusan itu meninggalkan kursi orang nomor dua di Indonesia kosong. Sejak saat itu, publik menanti siapa kandidat yang akan diajukan partai-partai koalisi.

Empat partai pengusung awal Prabowo pada Pilpres 2024, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, justru tidak menunjukkan upaya mendorong kader masing-masing. Sikap serupa datang dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), seperti PKB, PKS, dan NasDem.

Sejumlah nama sempat mencuat, termasuk keinginan agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi kandidat wakil presiden. Namun, Cak Imin menegaskan partainya tidak pernah secara resmi mengusulkan nama kader, termasuk dirinya, untuk posisi tersebut.

PKB menyerahkan keputusan kepada Partai Gerindra demi menjaga efektivitas pemerintahan. "Begitupun dengan PKS, PKS juga menyerahkan persoalan wakil presiden itu diserahkan kepada Partai Gerindra. Begitupun dengan NasDem adalah partai politik yang semakin melengkapi betapa partai-partai politik yang saat ini menjadi koalisinya pemerintah, mendukung Prabowo Subianto tapi tidak mengusulkan kader mereka untuk menjadi calon wakil presiden," kata Adi Prayitno dalam keterangan video, Rabu (18/11).

Baca juga: Partai Politik: Antara Amanat Demokrasi dan Kepentingan Elite

Hingga berita ini diturunkan, belum ada nama resmi yang diajukan partai koalisi. Kursi wakil presiden masih kosong dan menjadi tanda tanya besar.

Pernyataan Pengamat: Anomali Politik di Tubuh Koalisi

Adi Prayitno menyoroti sikap partai-partai koalisi yang tidak mengusulkan nama cawapres ke Prabowo. Menurutnya, ini adalah anomali politik karena jabatan wakil presiden merupakan posisi strategis yang biasanya diperebutkan.

"Ini ada sesuatu yang anomali sebenarnya. Mestinya ketika wakil presiden itu kosong kursinya, partai-partai koalisi yang ada pendukung Prabowo Subianto di 2024 yang lalu, menurut kacamata awam, menurut persepsi publik, mestinya mengusulkan nama kader mereka disodorkan sebagai calon wakil presiden. Tapi nyatanya itu tidak ada," ujar Adi.

Dia menjelaskan, secara logika politik, kekosongan kursi wakil presiden semestinya menjadi momentum bagi partai-partai pengusung Prabowo untuk menawarkan kader terbaik. Terlebih, sejumlah partai memiliki hak politik untuk mengusulkan nama yang nantinya dapat dipertimbangkan sebagai calon pengganti Gibran.

Namun, kenyataannya tidak demikian. Adi menilai, sikap ini justru menunjukkan ada sesuatu yang tidak biasa dalam dinamika koalisi. Ia pun memberikan analisis dua kemungkinan yang melatarbelakangi sikap politik tersebut.

Dua Faktor di Balik Sikap Partai Koalisi

Faktor pertama, berkaitan dengan situasi politik nasional yang belakangan diwarnai berbagai polemik. Mencuatnya dugaan penyadapan ilegal, isu musuh dalam selimut, hingga pembicaraan mengenai keberadaan kekuatan deep state dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

Dalam situasi tersebut, Adi menduga partai-partai koalisi menginginkan sosok wakil presiden yang memiliki kedekatan politik sekaligus loyalitas kuat kepada Prabowo. Karena itu, kader Gerindra dinilai lebih memenuhi kriteria yang diharapkan, bukan semata-mata dari sisi kemampuan dan kompetensi, melainkan juga kesamaan visi serta hubungan politik dengan presiden.

"Tentu harapan terbesarnya adalah siapapun nantinya yang dari Partai Gerindra yang terpilih sebagai wakil presiden adalah mereka yang tentu loyalitas totalitasnya dan tegak lurus kepada Prabowo Subianto supaya tidak ada gonjang-ganjing, supaya tidak ada upaya-upaya untuk menjadi musuh dalam selimut," ungkapnya.

Faktor kedua, partai koalisi ingin menghindari serangan kritik dari kelompok pendukung Gibran. Adi menilai, siapa pun sosok yang nantinya ditetapkan sebagai pengganti Gibran berpotensi menjadi sasaran kritik, terutama apabila berasal dari partai politik di luar Gerindra.

Menurutnya, pendukung Gibran yang masih aktif mengikuti perkembangan persoalan pergantian wakil presiden kemungkinan akan memberikan sorotan tajam terhadap sosok pengganti tersebut. Bahkan, kandidat yang terpilih berpotensi mendapat label sebagai penerima jabatan secara cuma-cuma atau wapres giveaway.

"Jangan-jangan memang partai-partai politik koalisional pemerintah kenapa tidak mengusulkan kader mereka sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran, saya mungkin ingin melihat ini sebagai upaya dari partai-partai itu untuk menghindari buli-bulian," tutur Adi.

Risiko Serangan Politik dan Label Wapres Giveaway

Adi memperkirakan, risiko serangan politik tersebut akan lebih besar apabila kandidat wakil presiden berasal dari Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PKS, maupun NasDem. Sebaliknya, jika posisi itu nantinya diisi kader Gerindra, Adi menduga kritik dari kelompok pendukung Gibran tidak akan seagresif apabila sosok penggantinya berasal dari partai lain.

"Kalau wakil presidennya itu dari partai Gerindra, kok saya menduga ya rasa-rasanya pendukung wapres yang sudah mundur ini tidak akan agresif, tidak akan lantang, dan tidak akan ya keras mengkritik wakil presiden jika wakil presidennya adalah dari Partai Gerindra," pungkasnya.

Label wapres giveaway menjadi momok bagi kandidat dari partai non-Gerindra. Publik pendukung Gibran disebut masih aktif mengawasi isu pergantian wakil presiden. Hal ini membuat partai koalisi berpikir dua kali sebelum mengajukan nama.

Selain itu, posisi wakil presiden tidak hanya dipandang sebagai jabatan pembagian kekuasaan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menjaga soliditas pemerintahan Prabowo. Partai koalisi lebih mengutamakan faktor kepercayaan dan loyalitas.

Langkah Selanjutnya: Menanti Keputusan Prabowo dan Gerindra

Hingga kini, belum ada kepastian siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden. Partai-partai koalisi kompak menyerahkan keputusan kepada Prabowo dan Gerindra. Sikap ini menunjukkan bahwa koalisi lebih memilih menjaga stabilitas daripada berebut jabatan.

Publik masih menantikan apakah Prabowo akan memilih kader Gerindra atau membuka peluang bagi partai lain. Jika mengacu pada analisis Adi Prayitno, kader Gerindra memiliki peluang lebih besar karena faktor loyalitas dan kedekatan politik.

Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden. Proses politik ini akan menjadi ujian bagi soliditas koalisi dan kemampuan Prabowo menjaga keseimbangan kekuatan di dalam pemerintahan.

Sebagai informasi, artikel ini diolah dari JawaPos.com. Untuk konteks politik nasional, simak juga pemberitaan terkait di Kompas.com.

Analisis Redaksi: Anomali yang Menguntungkan Stabilitas?

Sikap partai koalisi yang tidak berebut kursi cawapres memang terlihat aneh. Dalam politik normal, kekosongan jabatan strategis selalu memicu perebutan. Namun, di bawah pemerintahan Prabowo, partai-partai justru memilih diam dan menyerahkan keputusan kepada Gerindra. Apakah ini bentuk kedewasaan politik atau sekadar ketakutan?

Adi Prayitno menyebut dua faktor: keinginan memiliki wapres yang loyal dan menghindari kritik dari pendukung Gibran. Kedua faktor itu masuk akal. Dengan situasi politik yang diwarnai isu penyadapan dan deep state, partai koalisi sadar bahwa posisi wapres bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, tetapi juga penjaga stabilitas. Mereka memilih aman dengan mendukung kader Gerindra.

Namun, ada sisi lain yang perlu dicermati. Sikap ini bisa dibaca sebagai melemahnya posisi tawar partai koalisi. Jika partai-partai besar seperti Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PKS, dan NasDem tidak berani mengajukan kader, ada indikasi mereka lebih memilih menghindari risiko politik daripada memperjuangkan kepentingan konstituen. Dalam jangka panjang, pola ini bisa mengurangi daya kritis koalisi terhadap presiden.

Yang jelas, keputusan Prabowo nanti akan menjadi sinyal arah politik lima tahun ke depan. Jika ia memilih kader Gerindra, stabilitas memang lebih terjamin, tetapi akuntabilitas koalisi patut dipertanyakan. Sebaliknya, jika ia memberi kesempatan partai lain, risiko kritik dan label wapres giveaway harus siap ditanggung.

Sumber: kompas.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad