Google, Meta, dan TikTok Soroti Revisi UU Hak Cipta: Apa yang Mereka Tolak?

Nov 18, 2026 - 16:30
 0  1
Google, Meta, dan TikTok Soroti Revisi UU Hak Cipta: Apa yang Mereka Tolak?

Google, Meta, dan TikTok menyampaikan keberatan terhadap sejumlah ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Hak Cipta pada 11 November 2026. Ketiga raksasa platform digital itu menilai beberapa pasal berpotensi membebani industri konten digital di Indonesia.

Ad
Ad

Keberatan itu muncul di tengah pembahasan revisi yang sudah lama dinanti pelaku industri kreatif. Sampai berita ini diturunkan, belum ada rincian resmi soal pasal mana saja yang dipermasalahkan. Namun langkah ketiga perusahaan menunjukkan revisi UU Hak Cipta akan menjadi medan tarik-menarik antara pemegang hak dan platform digital.

Baca juga: Polda dan Kemenkum Sumut Teken PKS, Sinergi Fungsi Hukum Diperkuat

Kronologi: Kapan Keberatan Disampaikan

Menurut informasi yang dihimpun, keberatan disampaikan pada 11 November 2026. Google, Meta, dan TikTok disebut menyoroti sejumlah ketentuan dalam RUU Perubahan UU Hak Cipta yang sedang dibahas.

Belum ada keterangan resmi mengenai bentuk penyampaian keberatan itu, apakah lewat surat terbuka, konsultasi publik, atau pertemuan dengan penyusun kebijakan. Yang jelas, ketiga perusahaan menempatkan diri sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap aturan baru.

Revisi UU Hak Cipta sendiri merupakan agenda yang sudah lama bergulir. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi acuan yang berlaku saat ini, dan pembaruan dianggap perlu karena perkembangan layanan digital bergerak jauh lebih cepat dari teks aturan.

Pihak yang Terlibat dan Posisi Masing-Masing

Tiga nama besar berada di garis depan keberatan ini: Google, Meta, dan TikTok. Ketiganya mengoperasikan layanan yang menjadi rumah bagi miliaran potongan konten, mulai dari video pendek, unggahan gambar, sampai hasil pencarian.

Baca juga: 6 Catatan Akademisi soal RUU Kadin: Independensi hingga Pendanaan

Posisi mereka sebagai perantara konten membuat isu hak cipta selalu bersinggungan dengan operasional harian. Setiap unggahan pengguna berpotensi memuat karya orang lain, dan platform dituntut punya mekanisme penanganan yang jelas.

Di sisi lain, revisi UU Hak Cipta juga menyangkut kepentingan pencipta, musisi, penulis, sineas, dan pemilik hak terkait. Mereka berkepentingan agar karya dilindungi dan memperoleh imbalan yang adil ketika dipakai di ruang digital.

Pemerintah, dalam hal ini kementerian yang menangani urusan hukum, menjadi penyusun RUU. DPR sebagai pembahas dan pengesah. Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari kedua pihak menanggapi keberatan tersebut.

Mengapa Platform Digital Keberatan

Tanpa rincian pasal yang dipersoalkan, sulit memastikan alasan spesifik keberatan itu. Namun pola serupa lazim terjadi di banyak negara ketika aturan hak cipta diperbarui untuk menyesuaikan diri dengan internet.

Beberapa isu yang biasanya menjadi titik gesek:

  • Kewajiban platform menyaring atau menurunkan konten yang diduga melanggar hak cipta.
  • Tanggung jawab hukum atas konten yang diunggah pengguna.
  • Mekanisme pemberitahuan dan penurunan konten (notice and takedown).
  • Skema imbalan atau royalti bagi pemegang hak atas karya yang dipakai di platform.
  • Beban teknis dan biaya kepatuhan yang timbul dari aturan baru.

Platform umumnya ingin agar tanggung jawab mereka dibatasi pada kewajiban bertindak setelah ada laporan. Sebaliknya, pemegang hak mendorong kewajiban yang lebih aktif agar karya tidak tersebar tanpa izin.

Perdebatan ini bukan hal baru. Di Uni Eropa, Direktif Hak Cipta di Pasar Tunggal Digital yang disahkan pada 2019 memicu perdebatan panjang soal kewajiban platform dan penyaringan konten. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi ketegangan serupa.

Latar Belakang Revisi UU Hak Cipta

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lahir ketika lanskap digital belum sekompleks sekarang. Sejak itu, model bisnis konten berubah drastis: video pendek, siaran langsung, dan konten buatan pengguna menjadi arus utama.

Perubahan itu memunculkan persoalan yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh aturan lama. Mulai dari penggunaan karya dalam konten yang dibuat ulang, sampai distribusi musik dan film lewat layanan digital.

Pembaruan aturan juga berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta. Penyesuaian norma menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perlindungan karya dengan standar global.

Bagi industri kreatif, revisi ini punya arti ekonomi langsung. Ekonomi kreatif Indonesia melibatkan banyak pelaku, dari musisi independen sampai studio animasi, yang bergantung pada kepastian perlindungan karya.

Sebaliknya, platform digital melihat aturan sebagai penentu iklim investasi dan inovasi. Aturan yang terlalu berat bisa menaikkan biaya operasional, sementara aturan yang terlalu longgar berisiko merugikan pencipta.

Dampak jika Ketentuan Dipertahankan

Jika ketentuan yang dipersoalkan tetap masuk dalam RUU, dampaknya bisa terasa di beberapa sisi. Platform mungkin perlu menyesuaikan sistem moderasi konten, menambah tim, dan mengubah prosedur penanganan laporan.

Bagi pengguna, perubahan bisa muncul dalam bentuk proses unggah yang lebih ketat, penurunan konten yang lebih cepat, atau mekanisme banding yang berbeda. Bagi pencipta, aturan baru berpotensi memperkuat posisi mereka dalam menuntut imbalan.

Yang paling mungkin terjadi dalam jangka pendek adalah perdebatan publik yang lebih ramai. Keberatan tiga perusahaan besar biasanya memancing tanggapan dari asosiasi pencipta, akademisi, dan pembuat kebijakan.

Belum ada indikasi bahwa pembahasan RUU akan dihentikan. Proses legislasi biasanya tetap berjalan sambil menampung masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Langkah Selanjutnya

Perhatian kini tertuju pada penyusun kebijakan. Apakah keberatan Google, Meta, dan TikTok akan diakomodasi lewat perubahan rumusan pasal, atau justru diabaikan demi kepentingan pemegang hak.

Konsultasi publik menjadi kanal yang paling mungkin dipakai untuk menjembatani perbedaan. Tanpa transparansi soal pasal yang diperdebatkan, publik sulit menilai apakah keberatan itu beralasan atau sekadar melindungi kepentingan bisnis.

Yang jelas, revisi UU Hak Cipta akan menentukan bagaimana karya dilindungi dan bagaimana platform beroperasi di Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan. Sumber artikel ini dapat dibaca di Veritask, sementara teks UU Hak Cipta yang berlaku saat ini tersedia di JDIH BPK.

Analisis Redaksi

Keberatan tiga platform terbesar dunia pada hari yang sama bukan kebetulan. Google, Meta, dan TikTok punya kepentingan yang sama: memastikan kewajiban hukum atas konten pengguna tidak berubah menjadi beban yang tak terbatas. Mereka berbicara dalam bahasa kepatuhan, tetapi yang dipertaruhkan adalah model bisnis.

Masalahnya, publik belum diberi tahu pasal mana yang dipermasalahkan. Tanpa rincian itu, perdebatan berisiko menjadi adu kekuatan antara korporasi global dan negara, sementara pencipta Indonesia hanya menjadi penonton. Revisi UU Hak Cipta seharusnya dibuka selebar-lebarnya agar publik bisa menilai siapa yang benar-benar dilindungi.

Pemerintah dan DPR punya kesempatan menunjukkan bahwa aturan ini dibuat untuk melindungi karya, bukan untuk memenangkan salah satu pihak. Jika platform menolak kewajiban tertentu, mereka harus menjelaskan alternatifnya. Jika pemegang hak menuntut perlindungan lebih kuat, mereka harus menunjukkan mekanisme yang bisa dijalankan. Tanpa itu, revisi UU Hak Cipta hanya akan menjadi catatan panjang tanpa ujung yang jelas.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad