Konflik Internal Golkar Kota Bengkulu Memuncak, Kader Tempuh Jalur Mahkamah Partai

Konflik internal di tubuh Partai Golkar Kota Bengkulu semakin memanas dan berujung pada penyelesaian melalui jalur Mahkamah Partai Golkar. Perselisihan ini dipicu oleh penunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD yang dianggap bermasalah oleh kepengurusan sebelumnya.

Perselisihan soal Penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Kota Bengkulu

Sengketa bermula dari penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Kota Bengkulu oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu yang dilakukan pada Februari 2026. Kepengurusan DPD Golkar Kota Bengkulu periode sebelumnya menilai keputusan ini tidak sah dan mengandung kejanggalan, terutama karena dianggap membekukan seluruh kepengurusan di tingkat kota secara sepihak.

Mantan Ketua DPD Golkar Kota Bengkulu, Patriana Sosialinda, menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak lazim karena tidak hanya menunjuk Plt ketua, tetapi juga membekukan seluruh jajaran pengurus hingga tingkat pengurus kecamatan.

Gugatan Resmi ke Mahkamah Partai Golkar

Kepengurusan sebelumnya resmi mengajukan gugatan terhadap keputusan DPD Provinsi Bengkulu dan menolak seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh Plt Ketua, termasuk pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI yang digelar pada Sabtu, 25 April 2026.

"Gugatan dalam bentuk permohonan penyelesaian perselisihan internal Partai Golkar Kota Bengkulu saat ini sudah diterima Mahkamah Partai Golkar," ujar Patriana Sosialinda pada Jumat, 24 April 2026.

Menurut Linda, sapaan akrab Patriana, langkah ini ditempuh sesuai dengan mekanisme dan aturan partai sebagai upaya memperjuangkan keadilan kader. Ia juga menyoroti buruknya komunikasi dari Ketua DPD Golkar Provinsi Bengkulu, Syamsurachman, yang hanya menyampaikan informasi SK melalui pesan WhatsApp staf tanpa dokumen resmi.

Dampak Konflik terhadap Organisasi dan Musda Golkar Kota Bengkulu

Konflik ini berdampak signifikan pada pelaksanaan Musda ke-XI yang digelar pada 25 April 2026. Kepengurusan lama menolak hasil Musda tersebut dan seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh Plt Ketua.

Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dalam struktur kepemimpinan Golkar Kota Bengkulu yang berpotensi mengganggu kinerja partai di tingkat daerah, terutama menjelang persiapan pemilu yang semakin dekat.

Fakta-fakta Penting Konflik Golkar Kota Bengkulu

• Penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Kota Bengkulu oleh DPD Provinsi pada Februari 2026 dianggap bermasalah.
• Kepengurusan lama menolak seluruh produk hukum Plt dan pelaksanaan Musda ke-XI.
• Gugatan resmi diajukan ke Mahkamah Partai Golkar sebagai upaya penyelesaian internal.
• Buruknya komunikasi dari pengurus DPD Provinsi menambah ketegangan internal.
• Konflik berpotensi mengganggu kinerja dan konsolidasi Golkar di Bengkulu.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, konflik internal yang memanas ini menunjukkan masalah serius dalam mekanisme demokrasi dan komunikasi di tubuh Partai Golkar Bengkulu. Penunjukan Plt yang dianggap membekukan kepengurusan tanpa dialog terbuka menimbulkan ketidakpercayaan dan memecah kesolidan kader.

Langkah membawa persoalan ke Mahkamah Partai adalah upaya yang tepat secara prosedural, namun ini juga mencerminkan kegagalan manajemen konflik internal partai yang harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah. Jika tidak cepat ditangani, perselisihan ini dapat melemahkan posisi Golkar di kancah politik daerah, apalagi menjelang pemilu 2026.

Pembaca harus mengawasi perkembangan proses penyelesaian di Mahkamah Partai dan bagaimana DPD Golkar Provinsi akan memperbaiki komunikasi dan tata kelola internalnya. Kunci utama adalah membangun kembali kepercayaan antar kader agar partai dapat fokus memenangkan agenda politik nasional dan daerah.

Untuk informasi lebih lengkap dan update terkini mengenai perkembangan konflik ini, kunjungi sumber berita asli di BETV News.