KAMMI NTB Gelar Aksi Mimbar Bebas di Mataram, Desak Reformasi Polri Dan Penegakan Hukum Transparan

KAMMI NTB menggelar aksi mimbar bebas di Kota Mataram sebagai bentuk tuntutan atas reformasi Polri dan dorongan agar penegakan hukum dilakukan secara transparan. Aksi ini merupakan respons terhadap berbagai persoalan yang muncul terkait kekerasan aparat dan lemahnya pengawasan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Aksi Mimbar Bebas KAMMI di Mataram

Dalam kegiatan yang berlangsung di ruang terbuka publik tersebut, para peserta aksi dari KAMMI NTB menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Mereka menuntut agar institusi Polri melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan.

Aksi mimbar bebas ini juga dimaksudkan sebagai momentum untuk mendorong reformasi Polri yang selama ini dianggap belum maksimal dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan adil.

Desakan Pengusutan Kasus Kekerasan Aparat

Salah satu poin penting yang diangkat adalah perlunya penegakan hukum yang transparan dalam mengusut kasus kekerasan yang dilakukan aparat. KAMMI NTB menilai banyak kasus kekerasan aparat yang tidak mendapat perhatian serius, bahkan cenderung diabaikan atau ditutup-tutupi.

• Pengusutan tuntas terhadap kasus-kasus kekerasan aparat harus menjadi prioritas;
• Penindakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi agar aparat tidak merasa kebal hukum;
• Transparansi proses hukum agar masyarakat dapat mengawasi dan menilai keadilan yang dijalankan.

Menurut pandangan KAMMI NTB, tanpa adanya transparansi dan penegakan hukum yang ketat, kepercayaan publik terhadap Polri akan terus menurun, yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.

Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel

Selain reformasi dan pengusutan kasus kekerasan, KAMMI NTB juga menuntut agar seluruh proses penegakan hukum dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting agar masyarakat tidak merasa ada penyalahgunaan kewenangan dan agar hukum benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat.

KAMMI menegaskan bahwa tanpa transparansi, penegakan hukum akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, aksi mimbar bebas yang digelar oleh KAMMI NTB ini mencerminkan kegelisahan yang semakin nyata di kalangan mahasiswa dan masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di daerah NTB. Tuntutan reformasi Polri dan penegakan hukum transparan bukan hanya soal perbaikan internal institusi kepolisian, melainkan juga soal bagaimana negara hadir secara nyata dalam menjaga keadilan dan melindungi hak asasi warga negara.

Kasus kekerasan aparat yang masih marak dan sering tidak diusut tuntas menimbulkan efek buruk, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan potensi konflik sosial yang lebih besar. Ini adalah sinyal penting bahwa reformasi tidak boleh berhenti pada wacana semata, tetapi harus diikuti oleh tindakan nyata dan sistem pengawasan yang efektif.

Ke depan, publik dan media harus tetap mengawal proses reformasi dan pengusutan kasus kekerasan agar tidak menjadi isu yang hilang begitu saja. KAMMI dan elemen masyarakat lainnya berperan penting dalam menjaga momentum ini agar penegakan hukum di Indonesia, khususnya di NTB, benar-benar berjalan adil, transparan, dan profesional.

Dengan demikian, aksi mimbar bebas ini bukan hanya seruan, tetapi juga pengingat bagi seluruh elemen negara untuk memperbaiki sistem hukum dan keamanan agar benar-benar melayani dan melindungi rakyat.