Dasco Pimpin Safari Partai Bahas Revisi UU Pemilu, Ini Tujuannya

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, akan memimpin safari ke partai-partai politik untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Safari ini bertujuan mengumpulkan aspirasi dari partai politik, khususnya partai nonparlemen, terkait sejumlah isi krusial dalam draf revisi UU Pemilu yang tengah disusun Komisi II DPR.

Rencana Safari Partai untuk Revisi UU Pemilu

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, safari ini akan dipimpin langsung oleh Dasco bersama pimpinan Komisi II dan perwakilan fraksi yang ada. Safari direncanakan dimulai pekan depan sebelum masa reses DPR, dengan format diskusi yang masih dirumuskan apakah kunjungan dilakukan satu per satu ke partai atau pertemuan bersama partai-partai nonparlemen.

"Kami mau safari langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pak Dasco bersama pimpinan Komisi II beserta poksi-poksi yang mewakili representatif dari fraksi yang ada," ujar Bima di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2026.

Safari ini penting untuk mendengar langsung aspirasi dan masukan dari berbagai partai, terutama mengenai isu sensitif seperti:

• Ambang batas parlemen (parliamentary threshold)
• Ambang batas presiden
• Daerah pemilihan (dapil)
• Batas kursi per dapil

Status Pembahasan Revisi UU Pemilu di DPR

Hingga saat ini, DPR belum memulai pembahasan mendalam substansi revisi UU Pemilu. Komisi II terakhir menggelar rapat dengar pendapat umum pada 2 Juni 2026 dengan menghadirkan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, dan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2004–2007, Ramlan Surbakti.

Menurut aturan yang berlaku, tahapan penyelenggaraan pemilu seharusnya dimulai minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jika Pemilu 2029 mengikuti pola Pemilu 2024, maka pemungutan suara diperkirakan pada Februari 2029, sehingga tahapan harus sudah dimulai sekitar Juni-Juli 2027.

Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu menyatakan hal tersebut, sehingga revisi UU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak menghambat proses pemilu.

Peluang Pemerintah Mengusulkan Draf Revisi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membuka peluang bagi pemerintah untuk menjadi pengusul draf revisi UU Pemilu jika pembahasan di DPR berjalan lambat atau berlarut-larut.

"Pemerintah siap bernegosiasi ulang dengan DPR jika dalam dua setengah tahun ke depan pembahasan belum selesai," ujar Yusril.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa revisi UU Pemilu tetap inisiatif DPR dan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2026.

"Ini inisiasi DPR, yang diperintahkan untuk disusun oleh Komisi II. Saat ini masih dalam tahap penyusunan naskah akademik dan draf RUU," jelas Zulfikar pada 15 Juni 2026.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah Dasco memimpin safari partai menunjukkan upaya DPR untuk lebih inklusif dan transparan dalam proses revisi UU Pemilu. Dengan mengajak partai nonparlemen, DPR berupaya mendengar langsung suara-suara yang selama ini kurang terdengar dalam pembahasan legislatif, khususnya terkait ambang batas parlemen yang selama ini menjadi batu sandungan bagi partai kecil.

Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana DPR bisa menyelesaikan revisi ini tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan pemilu 2029. Jika tidak, potensi tarik menarik antara DPR dan pemerintah bisa memperlambat proses ini, yang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan politik menjelang pelaksanaan pemilu.

Ke depan, publik perlu mengawasi apakah masukan dari safari partai benar-benar diakomodasi dalam draf revisi atau hanya menjadi formalitas. Keseriusan DPR dalam proses ini akan sangat menentukan kualitas demokrasi Indonesia ke depan.

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi sumber aslinya di Tempo.co serta ikuti pembaruan berita politik dari CNN Indonesia.