Prabowo Tegaskan Penegakan Hukum Tanpa Kriminalisasi, Orang Benar Harus Aman

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia tidak boleh ada yang kebal hukum. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Cikeas, Bogor, pada Rabu (1/7/2026). Prabowo menekankan bahwa hukum harus menjadi pelindung sekaligus memberi rasa aman kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang benar dan jujur.

Penegakan Hukum yang Adil dan Tanpa Kriminalisasi

Dalam sambutannya, Prabowo mengingatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, adil, dan tanpa diskriminasi. Ia menegaskan bahwa hukum harus dihormati dan dihargai, serta menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat yang lemah dan jujur.

"Negara kita adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas," ujar Prabowo.

Prabowo juga menekankan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan bagi mereka yang memiliki uang atau kepentingan politik. Ia memperingatkan agar tidak terjadi kriminalisasi maupun penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat.

Perlindungan Hukum bagi Rakyat dan Penegakan Keadilan

Menurut Prabowo, rakyat yang paling lemah wajib mendapatkan perlindungan hukum seadil-adilnya. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani dengan baik oleh aparat hukum. Dalam konteks ini, orang yang benar harus merasa aman dalam menjalani kehidupan tanpa takut menjadi korban kriminalisasi.

"Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah, harus bertanggung jawab atas perbuatannya," jelas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada satu pun pihak yang kebal hukum, menegaskan kesetaraan di depan hukum tanpa pandang bulu.

Relevansi Pernyataan Prabowo dalam Konteks Hari Bhayangkara ke-80

Pidato Prabowo di Hari Bhayangkara ke-80 juga menyoroti peran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, termasuk dalam mencegah terorisme dan mengamankan perayaan hari besar keagamaan. Ia memuji kinerja Polri yang berhasil mempertahankan nol insiden terorisme serta menurunkan angka kecelakaan selama masa pengamanan.

Prabowo pun menyampaikan apresiasi terhadap program ketahanan pangan dan pembangunan dapur di Markas Besar Polri sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan personel kepolisian.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional yang selama ini kerap dianggap tidak adil dan rawan penyalahgunaan. Tegasnya pernyataan tentang tidak ada yang kebal hukum sekaligus menolak kriminalisasi merupakan sinyal kuat bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas tanpa intervensi politik atau ekonomi.

Namun, tantangan terbesar adalah implementasi prinsip ini secara nyata di lapangan, mengingat kasus-kasus yang melibatkan tokoh penting dan korporasi besar masih sering berakhir kontroversial. Masyarakat perlu terus mengawasi agar janji tersebut tidak hanya menjadi retorika, melainkan berubah menjadi kebijakan dan tindakan konkret.

Kedepannya, perhatian harus tertuju pada bagaimana pemerintah dan Polri mengelola penegakan hukum yang adil dan transparan. Kita juga harus menunggu langkah-langkah reformasi hukum yang lebih radikal untuk memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi pelindung dan tidak menjadi alat kekuasaan.

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi sumber asli di DetikNews dan pantau berita terkini dari CNN Indonesia mengenai perkembangan penegakan hukum di Indonesia.