Anggota Fraksi Golkar Kena Teguran Keras Usai Jadi Jubir Pemkot Tegal

DPD Partai Golkar Kota Tegal memberikan teguran keras kepada salah satu anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Tegal yang menjadi juru bicara Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal dalam sebuah forum audiensi dengan Aliansi Anak Eling Keturunan. Kontroversi itu memicu sorotan publik dan menjadi perhatian serius organisasi partai.

DPD Golkar Tegaskan Tidak Pernah Instruksikan Jadi Jubir Pemkot

Ketua DPD Partai Golkar Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo (WES), menegaskan bahwa DPD Golkar tidak pernah menginstruksikan atau mengarahkan anggota Fraksi Partai Golkar untuk menjadi juru bicara Pemkot dalam forum audiensi tersebut. Menurut WES, anggapan bahwa Golkar memberikan perintah seperti itu adalah tidak benar dan tidak pernah menjadi kebijakan partai.

“Justru kami sangat menyayangkan sikap yang menimbulkan persepsi demikian di tengah masyarakat,” tegas WES usai menggelar rapat internal di Kantor DPD Golkar Kota Tegal, Rabu (1/7/2026).

Rapat internal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan organisasi terhadap anggota FPG yang bersangkutan. Dalam kesempatan itu, DPD Golkar mengingatkan bahwa anggota DPRD adalah unsur legislatif, bukan eksekutif. Oleh karena itu, tugas utama mereka adalah menyerap aspirasi masyarakat, menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Peran Anggota DPRD dan Sikap yang Diharapkan

WES menekankan bahwa dalam setiap forum audiensi, masyarakat datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi yang harus didengar dan diperjuangkan secara objektif. Anggota Fraksi Golkar diharapkan menghindari sikap atau pernyataan yang dapat menimbulkan kesan membela Pemkot sebelum persoalan dikaji secara menyeluruh. Setiap anggota FPG wajib menjaga marwah partai dalam setiap sikap dan tindakannya.

“Sikap setiap anggota FPG wajib mencerminkan citra Partai Golkar secara keseluruhan. Karena itu, kami meminta seluruh kader menjaga marwah partai dan fraksi dalam setiap aktivitas politik maupun pelayanan kepada masyarakat,” ucap WES.

Isu Pendirian Tempat Hiburan Malam di Tegal

Kontroversi ini muncul di tengah aspirasi yang disampaikan Aliansi Anak Eling Keturunan terkait rencana pendirian tempat hiburan malam di Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana. Partai Golkar menyatakan turut prihatin dan menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

WES menyatakan, rencana pembangunan hiburan malam tersebut harus ditinjau ulang dengan mempertimbangkan seluruh aspek seperti regulasi, dampak sosial, dan aspirasi masyarakat. Pembangunan harus memenuhi persyaratan perizinan, mematuhi ketentuan perundang-undangan, dan memperhatikan kearifan lokal terutama karena kegiatan ini memiliki risiko tinggi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus ini menyoroti ketegangan peran legislator dalam konteks politik lokal yang semakin kompleks. Seorang anggota legislatif harus berhati-hati dalam bersikap agar tidak tercampur peran antara legislatif dan eksekutif, yang berpotensi mengaburkan fungsi pengawasan dan representasi rakyat. Teguran yang diberikan DPD Golkar mencerminkan kebutuhan untuk menegakkan disiplin partai sekaligus menjaga citra institusi.

Selain itu, kontroversi terkait hiburan malam di Tegal adalah contoh nyata bagaimana isu sosial dan budaya masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kota. Sikap partai politik dan para legislator dalam menangani isu ini harus seimbang antara kepentingan pembangunan ekonomi dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

Ke depan, publik perlu mengawasi apakah anggota DPRD Kota Tegal, khususnya dari Golkar, dapat menjalankan fungsi mereka sesuai tugas sebenarnya, tanpa terjebak dalam konflik peran yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat. Perkembangan terkait penolakan hiburan malam juga patut diikuti sebagai bagian dari dinamika politik dan sosial di Tegal.

Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan terbaru, Anda dapat membaca berita aslinya di diswayjateng.id dan Kompas.