Partai Perindo Gandeng BPJPH Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Sertifikasi Halal

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar audiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Rabu, 8 Juli 2026. Pertemuan ini bertujuan membangun sinergi strategis untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan partai agar dapat naik kelas melalui program sertifikasi halal.

Rombongan DPP Partai Perindo disambut langsung oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan atau yang akrab disapa Babe Haikal. Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo memaparkan rencana besar memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis bagi UMKM binaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Strategi Sertifikasi Halal untuk Pemberdayaan UMKM

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun, menjelaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban formal, melainkan langkah awal yang vital bagi UMKM untuk meningkatkan nilai produk dan daya saing di pasar.

"Sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan aturan formal atau syariat semata, melainkan bentuk jaminan bahwa produk yang ditawarkan higienis, bermutu, dan berkualitas," terang Tama seusai audiensi.

Menurut Tama, UMKM yang memiliki sertifikasi halal memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Contoh nyata adalah kelompok pedagang takjil pinggir jalan binaan Perindo yang setelah memperoleh sertifikasi halal dapat meningkatkan skala usaha hingga masuk ke sektor katering dan memasok ke instansi pemerintah maupun perusahaan swasta.

Manfaat Sertifikasi Halal bagi UMKM

Sertifikasi halal menjadi katalis penting bagi UMKM untuk naik kelas karena beberapa alasan berikut:

• Kepercayaan Konsumen: Produk bersertifikat halal memberikan jaminan keamanan dan kualitas yang meningkatkan kepercayaan konsumen.
• Peluang Pasar Lebih Luas: Produk halal dapat diakses oleh pasar domestik dan internasional yang semakin memperhatikan aspek kehalalan.
• Pengembangan Skala Usaha: UMKM dapat bertransformasi dari usaha kecil menjadi lebih profesional dan kompetitif.
• Dukungan Pemerintah dan Swasta: Sertifikasi halal membuka akses kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk institusi pemerintah dan perusahaan besar.

Melalui kolaborasi dengan BPJPH, Partai Perindo berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses sertifikasi halal yang selama ini menjadi tantangan bagi pelaku UMKM, terutama dalam hal biaya dan proses administrasi.

Langkah Nyata Partai Perindo dalam Mendukung UMKM

Partai Perindo secara konsisten memprioritaskan pemberdayaan UMKM sebagai pilar penggerak ekonomi nasional. Dengan memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis, partai ini berharap mampu:

1. Mendorong UMKM naik kelas melalui peningkatan kualitas produk.
2. Memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik dan global.
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku UMKM.
4. Menguatkan ekosistem ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut laporan SINDOnews, langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kolaborasi antara Partai Perindo dan BPJPH ini menjadi game-changer bagi pelaku UMKM yang selama ini terkendala dalam memperoleh sertifikasi halal. Selain memperkuat nilai jual produk, sertifikasi halal juga membuka akses pasar yang lebih luas baik di dalam maupun luar negeri. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses implementasi sertifikasi ini dapat berjalan efektif dan merata, terutama bagi UMKM di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Ke depan, pemerintah dan partai politik lain juga perlu mendukung program serupa agar pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi slogan, melainkan nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penguatan edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal harus terus digalakkan agar pelaku UMKM memahami manfaat jangka panjangnya.

Jangan lewatkan perkembangan selanjutnya mengenai upaya pemberdayaan UMKM ini, karena keberhasilan program sertifikasi halal dapat menjadi tolok ukur kemajuan ekonomi kerakyatan Indonesia secara keseluruhan.