LBH GP Ansor Sumbawa Resmi Dampingi Korban Dugaan TPKS, Desak Penanganan Cepat

LBH GP Ansor Kabupaten Sumbawa secara resmi mengambil alih pendampingan hukum korban dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) demi memastikan proses hukum berjalan adil dan bebas dari intervensi. Langkah ini ditandai dengan penerbitan Surat Pencabutan Kuasa terhadap kuasa hukum sebelumnya dan penunjukan advokat tunggal kepada LBH GP Ansor pada Senin (13/7/2026), yang ditandatangani langsung oleh korban di atas materai Rp10.000 dan disaksikan oleh kakak kandungnya.

Penunjukan LBH GP Ansor Sebagai Advokat Tunggal Korban

Dengan surat resmi ini, LBH GP Ansor Kabupaten Sumbawa kini memegang kendali penuh mewakili kepentingan hukum korban. Advokat korban, Rusnadi Bakri, S.H., menyatakan bahwa seluruh surat kuasa sebelumnya telah dicabut secara menyeluruh, sehingga tidak ada pihak lain selain LBH GP Ansor yang berwenang bertindak mewakili korban.

“Kami sampaikan kepada publik dan institusi kepolisian bahwa tidak ada advokat atau penasihat hukum lain dalam perkara ini selain dari LBH GP Ansor Sumbawa,” tegas Rusnadi.

Desakan Keras untuk Penanganan Cepat Kasus di Polres Sumbawa

LBH GP Ansor juga mendesak Polres Sumbawa untuk segera menaikkan status penanganan kasus dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Menurut Rusnadi, bukti-bukti sudah sangat kuat dan jelas, sehingga pelaku utama yang diduga ayah kandung korban harus segera ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

• Peristiwa dugaan TPKS ini telah berlangsung sejak 2023.
• Kasus ini sempat tertutup dan tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak terkait.
• Korban baru berani melapor pada Mei 2026 setelah mendapat ruang aman.

LBH GP Ansor menilai ada indikasi konspirasi pembiaran berlapis yang membuat kasus ini mengendap bertahun-tahun. Mereka juga menuntut agar pelaku-pelaku lain yang membantu menutupi tindak pidana ini ikut diproses hukum.

“Tindakan pembiaran dan penyembunyian kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran pidana serius (obstruction of justice) yang harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” ujar Rusnadi.

Imbauan untuk Masyarakat dan Netizen

LBH GP Ansor mengimbau masyarakat, terutama pengguna media sosial, untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya, seperti isu simpang siur atau spekulasi. Hal ini penting untuk mencegah viktimisasi sekunder yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban yang tengah menjalani proses pemulihan trauma.

Tim advokat juga mengucapkan terima kasih atas dukungan moral dan solidaritas masyarakat Sumbawa yang terus mengawal proses hukum ini agar keadilan dapat terwujud.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penunjukan LBH GP Ansor sebagai advokat tunggal korban merupakan langkah strategis untuk mengawal proses hukum yang selama ini terkesan lambat dan penuh hambatan. Kasus dugaan TPKS yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam perlindungan korban dan penegakan hukum di tingkat lokal.

Desakan LBH GP Ansor untuk menaikkan status perkara menjadi penyidikan dan menindak pelaku serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyembunyian kasus merupakan upaya penting untuk memastikan keadilan substantif dan mencegah berulangnya kekerasan serupa. Namun, langkah ini juga membuka mata publik terhadap potensi masalah pembiaran dan konspirasi yang perlu diusut tuntas.

Ke depan, masyarakat dan aparat hukum harus lebih peka dan responsif dalam menangani kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak, agar negara benar-benar hadir sebagai pelindung dan penegak keadilan. Publik pun diharapkan tetap kritis dan tidak terjebak pada penyebaran informasi yang dapat merugikan korban.

Untuk perkembangan terbaru dan detail hukum terkait kasus ini, bisa disimak melalui sumber resmi Kabarsumbawa.com serta media nasional terpercaya.