Gerindra Tegaskan Presiden Prabowo Tak Intervensi Kasus Hukum Eks Jampidsus

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra secara tegas menanggapi pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dalam kasus hukum yang menimpa mantan Jaksa Penuntut Umum bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kritikan ini muncul karena Hotman menyebut kasus tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap Febrie, sementara Gerindra menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah melakukan intervensi dalam proses hukum apapun.

DPP Gerindra Tanggapi Pernyataan Hotman Paris

Bambang Haryadi, Ketua DPP Partai Gerindra, menyayangkan tudingan yang dilontarkan Hotman Paris tersebut. Dalam pernyataannya pada Minggu, 19 Juli 2026, Bambang menyebut bahwa tuduhan yang mengaitkan Presiden Prabowo dengan kasus hukum mantan Jampidsus itu sangat tidak benar dan bertentangan dengan komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi.

"Gerindra menyayangkan statement Hotman Paris yang mengaitkan kasus mantan Jampidsus dengan presiden Prabowo. Ini sangat tidak benar, dan bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi," ujar Bambang saat dihubungi.

Bambang menambahkan bahwa selama ini Prabowo tidak pernah pandang bulu dalam penegakan hukum, termasuk terhadap kader partai Gerindra sendiri. Bahkan, sejumlah kepala daerah yang terafiliasi dengan Gerindra yang terbukti melanggar hukum tetap diproses secara hukum tanpa perlindungan khusus.

• Prabowo selalu mengingatkan agar tidak melindungi kader yang melakukan tindakan tercela dan korupsi.
• Proses hukum berjalan transparan tanpa adanya intervensi dari Presiden.
• Gerindra berkomitmen menjaga integritas dan pemberantasan korupsi di internal partai.

Hotman Paris Sebut Kasus Febrie Sebagai Kriminalisasi

Sebelumnya, Hotman Paris menyatakan keprihatinannya atas kondisi eks Jampidsus Febrie Adriansyah yang tengah menghadapi kasus hukum. Menurut Hotman, Febrie merupakan sosok yang berprestasi dan menjadi kebanggaan Presiden Prabowo, karena berhasil mengembalikan aset negara dalam jumlah yang sangat besar.

"Jampidsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Dia mendapatkan pengembalian kerugian negara Rp 130 triliun, ditambah Satgas PKH Rp 300 triliun. Total Rp 430 triliun kembali ke negara. Bayangkan, orang yang jadi kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit sama Presiden," kata Hotman.

Pernyataan ini menimbulkan polemik karena mengaitkan kasus hukum dengan intervensi politik, yang kemudian langsung dibantah oleh DPP Gerindra.

Penegakan Hukum dan Politik: Batas yang Tegas

Kasus ini menegaskan pentingnya batasan tegas antara proses hukum dan kepentingan politik. DPP Gerindra menekankan bahwa tidak ada ruang bagi intervensi hukum oleh Presiden, sekalipun Presiden juga merupakan Ketua Umum partai politik. Hal ini menunjukkan komitmen kuat partai tersebut terhadap penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan keras DPP Gerindra ini mencerminkan upaya partai untuk menjaga citra dan kredibilitas Presiden Prabowo dalam menghadapi isu sensitif yang menghubungkan politik dengan penegakan hukum. Tuduhan intervensi hukum kerap menjadi isu yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintah.

Lebih jauh, sikap Gerindra yang menegaskan bahwa tidak ada perlindungan bagi kader yang tersandung kasus hukum adalah sinyal positif terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam politik Indonesia. Namun, publik perlu mengawasi perkembangan kasus Febrie Adriansyah secara objektif agar tidak terjadi politisasi hukum yang merugikan semua pihak.

Kedepannya, dinamika antara politik dan hukum akan terus menjadi perhatian utama, terutama menjelang pemilihan umum dan stabilitas pemerintahan. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dari sumber terpercaya seperti CNN Indonesia agar dapat menilai secara kritis setiap pernyataan pejabat dan pengacara publik.