Komisi II DPR Keliling Partai Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu untuk Revisi Sempurna

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Komisi II DPR akan melakukan kunjungan ke partai politik non-parlemen selama masa reses tahun ini. Agenda safari politik ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan berharga dalam rangka revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) agar rancangan undang-undang tersebut menjadi lebih sempurna dan komprehensif.

Safari Politik ke Partai Non-Parlemen dan Organisasi Pemantau Pemilu

Dalam konferensi pers di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026), Dasco menjelaskan bahwa selain partai non-parlemen, Komisi II juga akan mengunjungi organisasi-organisasi pemerhati pemilu. Tujuannya adalah mengakomodasi berbagai sudut pandang dari para pemangku kepentingan, sehingga nantinya revisi RUU Pemilu dapat menutup celah-celah yang berpotensi menjadi bahan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Undang-Undang Pemilu di masa reses kami akan, Komisi II akan berkunjung ke partai non-parlemen untuk menerima masukan," ujar Dasco.

Dasco menambahkan, proses ini penting agar keputusan yang dihasilkan oleh DPR bersifat final dan mengikat tanpa harus kembali di-JR oleh MK, mengingat selama ini terdapat beberapa perbedaan dan persamaan pandangan yang menjadi bahan gugatan.

Peran Wakil Ketua Komisi II dan Rencana Safari Politik

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengungkapkan bahwa safari politik ini akan dipimpin langsung oleh Dasco bersama pimpinan Komisi II serta perwakilan fraksi-fraksi di DPR. Safari ini juga melibatkan civil society dan kalangan akademisi untuk mendapatkan aspirasi yang lebih luas.

"Kita dalam menyusun draf rancangan RUU ini mau dengarkan dari partai-partai yang tidak masuk parlemen. Kita mau safari langsung dipimpin oleh Pak Wakil Ketua DPR Pak Dasco bersama pimpinan Komisi II beserta poksi-poksi yang mewakili representatif dari fraksi yang ada," ujar Aria Bima di Senayan, Rabu (24/6).

Langkah ini diambil untuk memastikan revisi Undang-Undang Pemilu tidak hanya mengakomodasi kepentingan partai politik besar yang sudah ada di parlemen, tetapi juga aspirasi partai-partai yang belum mendapat kursi serta masyarakat yang menjadi pengamat pemilu.

Tujuan dan Implikasi Safari Komisi II DPR

• Mengumpulkan masukan kritis dari berbagai partai politik non-parlemen dan organisasi pemantau pemilu.
• Menyempurnakan rancangan RUU Pemilu agar lebih inklusif dan mengurangi potensi gugatan hukum.
• Menutup celah judicial review yang selama ini membuat UU Pemilu harus direvisi berkali-kali.
• Meningkatkan legitimasi dan kualitas revisi UU Pemilu melalui partisipasi publik yang luas.

Safari politik ini juga menjadi momentum penting bagi DPR untuk menegaskan bahwa pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, jauh dari kesan pengambilan keputusan secara tertutup.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah Komisi II DPR yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad ini merupakan strategi penting dalam mengoptimalkan proses revisi UU Pemilu. Dengan menjangkau partai non-parlemen dan organisasi pemerhati pemilu, DPR tidak hanya memperkuat legitimasi politik, tetapi juga mengantisipasi potensi konflik hukum di Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks demokrasi yang semakin dinamis, inklusivitas dalam pembahasan RUU Pemilu menjadi kunci agar regulasi yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk mencegah ketidakstabilan politik akibat sengketa pemilu yang berulang.

Ke depan, publik perlu mencermati hasil safari ini dan sejauh mana masukan yang diperoleh benar-benar diakomodasi dalam naskah revisi. Komisi II harus memastikan transparansi dan keterbukaan proses pembahasan agar kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan sistem pemilu semakin meningkat.

Simak perkembangan terbaru pembahasan RUU Pemilu hanya di detikNews dan media resmi lainnya.