Istri Gus Dur dan Sultan Jogja Bahas RUU Perampasan Aset dan Penegakan Hukum

Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menggelar pertemuan penting dengan Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Keraton Kilen, Kota Yogyakarta, Kamis (23/7). Pertemuan tertutup selama tiga jam ini membahas berbagai persoalan kebangsaan yang krusial, terutama seputar RUU Perampasan Aset, penegakan hukum, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Tokoh-Tokoh Nasional dalam Diskusi Strategis

Tokoh-tokoh yang hadir dari Gerakan Nurani Bangsa terdiri atas berbagai kalangan, mulai dari Sinta Nuriyah Wahid, istri almarhum Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur), putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid, hingga mantan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom. Selain itu, hadir juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, eks anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, serta mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Laode M Syarif. Akademisi dan cendekiawan seperti M Amin Abdullah, A Setyo Wibowo SJ, dan Ery Seda turut memberikan perspektifnya.

RUU Perampasan Aset Jadi Agenda Prioritas

Menurut M Amin Abdullah dari UIN Sunan Kalijaga, RUU Perampasan Aset menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Ia menilai RUU ini merupakan sumber dari berbagai masalah yang tengah dihadapi bangsa. Penyelesaian RUU ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi kemajuan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

"Kalau itu selesai Insya Allah semua akan mengikuti. Jadi itu harapan beliau dan kita-kita semua,"

Akuntabilitas dan Penegakan Hukum yang Konsisten

Selain RUU, pertemuan juga menyoroti pentingnya akuntabilitas penyelenggara negara. Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa penanggungjawaban pemerintah tidak cukup hanya kepada DPR, tapi juga harus transparan kepada masyarakat luas. Dalam diskusinya, Lukman menekankan adanya penurunan kepercayaan publik yang tajam terhadap institusi negara dan aparat penegak hukum.

"Ketidakpercayaan terhadap institusi negara, aparatur penegakan hukum kita, tapi hampir di semua sektor dan bidang kehidupan kemasyarakatan kita,"

Dalam hal ini, Sultan HB X sangat menaruh perhatian pada penegakan hukum yang konsisten dan akuntabilitas publik agar kepercayaan masyarakat dapat pulih.

Penguatan Integritas Penegak Hukum dan Dialog Papua

Pembahasan juga mengarah pada pentingnya integritas aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga lembaga peradilan. Integritas, kejujuran, dan keteladanan dianggap sebagai kunci utama untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Selain itu, permasalahan Papua juga menjadi topik yang dibahas. Para tokoh menilai penyelesaian isu-isu di Papua harus dilakukan dengan dialog dan komunikasi terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terbangun kembali.

Pesan Kebangsaan dan Rencana Ke Depan

Hasil pertemuan ini akan dirangkum dalam pesan kebangsaan yang dijadwalkan akan disampaikan bulan depan. GNB juga telah mencatat sejumlah persoalan lain yang perlu perhatian serius, seperti:

• Perlunya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan kebijakan yang komprehensif.
• Evaluasi program prioritas pemerintah yang mengalami hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan.
• Pelaksanaan otonomi daerah yang belum optimal.
• Lemahnya sistem penegakan hukum yang berkontribusi pada maraknya korupsi.
• Kuatnya pengaruh politik dalam penyelenggaraan negara.
• Meningkatnya keterlibatan aparat pertahanan dan keamanan dalam urusan sipil.

Berbagai masalah tersebut menjadi faktor utama menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara dan institusinya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pertemuan antara tokoh Gerakan Nurani Bangsa dan Sultan Hamengku Buwono X ini menunjukkan sebuah sinyal kuat bahwa perhatian terhadap hukum dan keadilan sosial harus menjadi prioritas nasional. Sultan HB X sebagai pemimpin budaya dan simbol kearifan lokal diyakini mampu menjadi mediator penting dalam menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan integritas penegakan hukum di Indonesia.

RUU Perampasan Aset yang menjadi fokus diskusi sebenarnya adalah isu sentral dalam pemberantasan korupsi dan penguatan negara hukum. Jika disahkan dan diimplementasikan dengan baik, RUU ini bisa menjadi game-changer dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat negara serta aparat penegak hukum.

Namun, yang perlu diwaspadai adalah agar kebijakan hukum tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tapi juga harus diikuti dengan tindakan nyata dan konsistensi penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Kepercayaan publik yang sudah menurun sangat sulit dipulihkan tanpa adanya bukti nyata dari perubahan sistemik. Oleh karena itu, publik harus terus memantau perkembangan inisiatif ini dan mendorong agar aspirasi yang telah diungkapkan dalam pertemuan ini tidak sekadar wacana.

Untuk informasi lebih lengkap dan update terkait pertemuan ini, Anda bisa membaca langsung laporan selengkapnya di CNN Indonesia dan juga pantau berita terkini dari Kompas.